JAKARTA, Tabloiddiksi - Rektor Universitas Pancasila nonaktif Edie Toet Hendratno, 72 tahun, membantah melakukan pelecehan seksual terhadap dua pegawainya. Hal itu disampaikan jelang pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya.

"Enggak, enggak, enggak lah," jawabannya ringkas saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis (29/02/2024). 

• Baca juga: Diduga Bermasalah, Inspektorat Kuansing Akan Turunkan Tim Untuk Pemeriksa Dana BUMDes Madani

Edie Toet tidak banyak berbicara dengan bergegas masuk ke ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan. 

"Saya sudah ditunggu sama penyidik," katanya singkat.

Rektor Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno dilaporkan oleh dua pegawainya, D dan RZ.

• Baca juga: Garap Hutan Margasatwa Rimbang Baling Desa Kuntu Darussalam, Masyarakat Ironis Pemilik Lahan Tidak Ditahan !

Pengacara D dan RZ, Amanda Manthovani, mengatakan, peristiwa pelecehan kepada kedua kleinnya dialami tak bersamaan. Kasus kekerasan seksual RZ terjadi pada Februari 2023. Sedangkan D terjadi pada sekitar Desember hingga Januari 2024.

Keduanya dulu sempat bekerja di Universitas Pancasila. D dulunya bekerja sebagai karyawan honorer di Universitas Pancasila. Namun, setelah ia mengalami kejadian kekerasan seksual, psikisnya mulai terganggu. Sehingga memutuskan untuk berhenti.

• Baca juga: PN Pekanbaru Tunda Kasus Hotel Kuansing, AMUK : "Masyarakat Menunggu Putusan Pengadilan

Sementara RZ dulunya bekerja di bagian Humas Universitas Airlangga. Setelah kejadian kekerasan seksual yang ia alami, RZ sempat melayangkan surat ke yayasan. Namun, karena tak ada respon dari yayasan, ia melaporkan kasus itu ke polisi. Ia justru dimutasi ke Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Pancasila.

Akibat kasus tersebut, Yayasan Pembina dan Pendidikan Universitas Pancasila (YPPUP) menonaktifkan Edie Toet dari jabatannya.

• Baca juga: Dua Tempat Lansir Solar Milik Apis di Jl Kenanga Ujung Diduga Luput Penindakan

Pengacara Edie Toet, Raden Nanda Setiawan, mengatakan setiap orang bisa mengajukan laporan ke polisi, tetapi dia mengklaim laporan atas kliennya fiktif dan pastinya akan ada konsekuensi hukum.

“Terhadap isu hukum atas berita yang beredar kami harus menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah. Terlebih isu pelecehan yang terjadi 1 tahun lalu. Terlalu janggal jika baru dilaporkan pada saat ini dalam proses pemilihan rektor baru,” jelas Nanda.

• Baca juga: Dugaan Korupsi Dana Desa, Aliansi Mahasiswa Laporkan Kades Toar Ke Kejari Kuansing

Kuasa hukum terlapor dokter spesialis ortopedi membantah soal suntik bius ke istri pasien. Pengacara korban menyampaikan detail dugaan pelecehan seksual itu.

Rektor Universitas Pancasila bakal diperiksa lagi pada 5 Maret 2024 mendatang untuk kasus pelecehan seksual dari pelapor yang berbeda.

• Baca juga: IRT dan Dua Pria Pelaku Narkotika Diamankan Sat Resnarkoba Rohul

Pengacara rektor Universitas Pancasila menuding ada motif politik karena isu pelecehan seksual ini mencuat jelang pemilihan rektor.

Kuasa hukum Rektor Universitas Pancasila nonaktif ETH, Faizal Hafied mengatakan penonaktifan kliennya merugikan.

• Baca juga: Gempita Penegakan Hukum di Kuansing Terhalang, Mabes Polri dan Polda Riau Eksis

Kuasa hukum Rektor Universitas Pancasila mengatakan kalau tidak ada pemilihan rektor bulan Maret maka tidak ada laporan soal pelecehan seksual.