Home › Hukum › Pasar Baru Panam Milik Pemko Batal Demi Hukum
Persidangan Hadirkan Saksi AhliÂ
Pasar Baru Panam Milik Pemko Batal Demi Hukum
Seorang ibu pedagang sayuran berdiri didepan lapak Pasar Simpang Baru Panam, lokasi pasar dalam penyelesaian sengketa kepemilikan.
PEKANBARU, Tabloid Diksi - DR. Dayat Limbong, SH.,M.Hum Ahli Hukum Bidang Pertanahan dihadirkan saat menjadi saksi terkait perkara gugatan kepemilikan dan pengelolaan lahan Pasar Baru Panam yang telah bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
Suasana sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pengajuan eksepsi penggugat dan pihak tergugat sengketa lahan kepada Hakim Ketua pimpinan sidang.
Dalam​ keterangannya, Ahli Hukum Bidang Pertanahan itu secara runut menyebut, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah yang menjelaskan bahwa, hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
- Baca juga:
"Secara prinsip, tujuan pemberian hak tersebut adalah untuk memenuhi dua jenis kebutuhan yaitu untuk diusahakan dan untuk membangun sesuatu," ucap Doktor Limbong.
Pasar Simpang Baru Panam, yang menjadi fokus sengketa kepemilikan lahan.
"Jenis tanah yang dapat diberikan hak pengelolaan adalah sepanjang diatas tanah tersebut tidak dibebani hak orang lain," tegasnya.
Saat Penasehat Hukum penggugat, Agus Tri Khoirudien, S.H. dari kantor Advokat Refranto Lanner Nainggolan, SH. dan Rekan, mencecar ahli, terkait kekuatan hukum objek sengketa, berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 97/HPL/BPN/2003 tanggal 10 November 2003 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru atas tanah di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (Pasar Simpang Baru Panam).
Ahli menjelaskan, bahwa surat keputusan (SK) merupakan langkah awal untuk memperoleh suatu hak, dalam tahapan ini kemudian dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dari pemohon untuk mengetahui letak objek dan luas yang dimohonkan, termasuk apakah objek yang dimohonkan tersebut dibebani hak orang lain.
Satuan Polisi Pamong Praja berjaga-jaga di pintu masuk Pasar Simpang Baru Panam, memantau situasi ditengah kondisi memanas perihal sengketa kepemilikan lahan pasar.
Jika si pemohon tidak melakukan setiap proses yang dimaksud, maka, secara hukum surat keputusan tersebut tidak dapat dipergunakan untuk mengelola suatu objek atau mengambil suatu hasil dari objek tersebut," sebut Doktor Limbong.
Apalagi, di atas tanah yang dimohonkan terdapat hak orang lain, menurut hukum, harus diselesaikan terlebih dahulu dengan cara ganti rugi kepada pihak-pihak yang berhak atas objek tersebut.
Ia pun merasa heran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru telah menggunakan surat keputusan untuk mengelola dan mengambil hasil dari suatu objek. sementara, instansi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diharuskan dalam diktum surat keputusan tersebut dengan cara mendaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional. Oleh Sebab itu, menurut hukum, dengan mendaftarkan surat keputusan tersebut ke instansi yang berwenang barulah saat itulah timbul hak.
Maka, akibat hukumnya, kata Doktor Limbong, surat keputusan tersebut batal demi hukum, sebagaimana yang diuraikan dalam diktum kelima surat keputusan tersebut.
Untuk diketahui, dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 97/HPL/BPN/2003 tanggal 10 November 2003 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kota Pekanbaru atas tanah di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (Pasar Simpang Baru Panam). Pada Diktum kelima surat keputusan tersebut dinyatakan bahwa keputusan ini dengan sendirinya batal, apabila penerima hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dimaksud dalam Diktum PERTAMA hingga Diktum KEEMPAT.
Sementara, terungkap di persidangan, bahwa Pemko Pekanbaru tidak pernah melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam Diktum Pertama hingga Diktum Keempat.
Saat sesi wawancara dengan awak media, kuasa hukum penggugat, Agus Tri Khoirudien, S.H menegaskan, sesuai fakta persidangan, pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak kliennya.
"Itu tugas kami selaku penasehat hukum, untuk menjelaskan kepada masyarakat, nilai suatu kebenaran," jelas Agus Tri.
Komentar Via Facebook :