Home › Hukum › Panglong Arang Milik Asian Khawatirkan Warga Desa Kembung LuarÂ
Babat Hutan MangroveÂ
Panglong Arang Milik Asian Khawatirkan Warga Desa Kembung LuarÂ
Keterangan Foto: Pohon mangrove ilegal yang tersusun rapi siap diangkut ke Panglong untuk diolah menjadi Arang.
Bengkalis, Tabloid Diksi - Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Pemerintah Pusat bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), melakukan percepatan rehabilitasi mangrove seluas 34.250 Ha yang tersebar di 32 Provinsi seluruh Indonesia.
Keseriusan Pemerintah Pusat ditunjukkan saat orang nomor satu di Indonesia hadir didesa Muntai Barat tepatnya di Pantai Raja Kecik pada tahun 2021, menanam sekitar 20.000 batang bibit mangrove bersama masyarakat Bengkalis.
- Baca juga:
Tapi sungguh disayangkan hal ini bertolak belakang dari intruksi yang pernah disampaikan orang nomor satu di indonesia bahwanya masih ada dua panglong arang yang di duga milik Asian pengusaha asal Dumai dan Canglai warga Desa Kembung Luar, Sampai saat ini masih aktif menjalankan usaha penampungan kayu Mangrove yang dijadikan bahan baku pembuatan arang.
Panglong Arang Milik Asian pengusaha asal Dumai.
Setelah ditelusuri kedua Usaha panglong arang tersebut berada di jalan Ekonomi milik Canglai dan di tepi Sungai Buyung Desa Kembung Luar adalah milik Asian.
Terpantau Media bersama LSM Panglong beroperasi dikawasan hutan lindung, Sabtu (03/06/2023).
Tokoh-tokoh masyarakat Desa Kembung Luar, yang sengaja mengundang awak media ini untuk melakukan pemantauan, terhadap perambahan kayu mangrove yang dilakukan oleh Canglai dan Asian, sangat keberatan atas keberadaan kedua panglong arang yang telah merambang hutan mangrove, karna menurut masyarakat kembung luar yang tidak mau namanya dipublikasikan menyapaikan selain telah merusak hutan mangrove, juga merusak kepada pendapatan hasil pekerjaan mereka sehari hari sebagai nelayan pantai terlebih lagi merusak lingkungan.
Panglong Arang Milik Canglai diduga kuat menggunakan bahan dasar mangrove yang dilindungi.
Saat dipantau dilokasi perambahan kayu mangrove yang dijadikan bahan baku kedua panglong arang yang ada di Desa Kembung Luar, bukan saja diwilayah hutan rakyat, namun telah merambah sampai hutang penyangga pantai dan hutan lindung yang merupakan kawasan yang dilindung undang-undang.
Warga juga berharap ini bisa menjadi perhatian khusus bagi Aparat Penegak Hukum dalam permasalahan ini dan juga berharap kepada media dan LSM bisa membantu untuk memberitakan tentang kejadian pembabatan hutan mangrove di Desa Kembung Luar.
"Kami yakin bahwa kedua panglong arang ini lambat laun akan mengundulkan Hutan mangrove yang telah di bangun Pemerintah maupun hutan alami termasuk hutan mangrove di wilayah hutan lindung," cetusnya.
Menanggapai hal ini ketua DPD LSM Tamperak M. Riduwan angkat bicara, Jika terlihat dari hasil investigasi sudah terlihat jelas ada dugaan oknum pengusaha dengan sengaja menampung atau mengambil kayu dari hasil merambah hutan mangrove/lindung yang di lindungi," imbunya.
Jika ini terus di lakukan oleh oknum pengusaha dan terus menampung kayu dari hutan mangrove yang dari hutan lindung milik pemerintah secara dengan sengaja ikut melanggar undang - undang dan tindakan melawan hukum, dan sangat jelas sudah ada aturan yang di atur oleh peraturan dan UUD.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Hutan Indonesia Nomor P 48 /MENLHK/SETJEN/KUM 1/8/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Dan Hutan Nomor P 85 /MENLHK/SETJEN/KUM 1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budi Daya yang berasal dari Hutan HAK.
Diutarakan M. Riduwan, Larangan pembabatan pohon di pinggir laut atau mangrove itu tertuang dalam Pasal 50 Undang-Undang Kehutanan. Sementara, masalah pidananya diatur pada Pasal 78 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp 5 Miliar.
Komentar Via Facebook :