Home › Nasional › Layanan Haji 2026 Diperbaiki, DPR Apresiasi Kinerja Kementerian Haji dan Umrah
Layanan Haji 2026 Diperbaiki, DPR Apresiasi Kinerja Kementerian Haji dan Umrah
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama jajaran Kementerian Haji dan Umrah di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 17 Juni 2026. Sumber foto: internet
BOGOR, Tabloid Diksi – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama jajaran Kementerian Haji dan Umrah melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai capaian serta upaya perbaikan pelayanan haji, mulai dari penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pengurangan masa tunggu keberangkatan jemaah, hingga peningkatan kualitas layanan akomodasi dan konsumsi bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi.
-
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, pengawasan yang dilakukan DPR bertujuan memastikan berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan secara nyata di era pemerintahan Presiden Prabowo.
“Pengawasan kita kemarin itu ingin melakukan perbaikan yang sesungguhnya. Artinya melakukan perbaikan yang terbaik ini terwujud dan terjadi di era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo,” ujar Cucun usai pertemuan.
-
Menurutnya, DPR turut mengawal penetapan BPIH sehingga biaya haji dapat ditekan secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap persoalan panjangnya antrean keberangkatan jemaah haji Indonesia.
Cucun menyebut, masa tunggu yang sebelumnya mencapai sekitar 35 hingga 40 tahun kini berhasil ditekan menjadi sekitar 26 tahun.
-
“Beliau ingin bagaimana antrean ini yang kemarin sudah hampir 35 tahun, 40 tahun, melalui para pembantunya Bapak Presiden, Pak Menteri Haji dan Pak Wamen semua bekerja sudah bisa ditekan sampai 26 tahun. Bahkan beliau menyampaikan tadi kalau bisa lebih cepat lagi seperti apa skemanya,” katanya.
Selain persoalan biaya dan antrean, DPR juga melaporkan peningkatan sistem keberangkatan jemaah, termasuk penerapan mekanisme imigrasi yang dinilai lebih efektif dalam mencegah keberangkatan haji ilegal.
-
Peningkatan layanan akomodasi juga menjadi salah satu perhatian. Cucun mengungkapkan, ribuan jemaah haji reguler kini mendapatkan fasilitas penginapan yang lebih baik di kawasan strategis sekitar Masjid Nabawi, Madinah.
“Jemaah reguler sekarang hampir 17 ribu jemaah diinapkan di zona 1, di sekeliling Masjid Nabawi di Madinah bisa diinapkan di hotel-hotel bintang 5,” jelasnya.
-
Ia menyebut, banyak jemaah memberikan apresiasi terhadap peningkatan fasilitas tersebut karena mendapatkan layanan hotel berkualitas dengan jarak yang dekat dari tempat ibadah.
Perbaikan juga dilakukan pada sektor konsumsi jemaah. Kementerian Haji dan Umrah disebut berhasil melakukan negosiasi dengan pihak penyedia layanan di Arab Saudi sehingga menu makanan menjadi lebih beragam dan menyesuaikan dengan cita rasa masyarakat Indonesia.
-
-
-
-
Kode Pers Info Iklan Tentang Pedoman Redaksi
tabloidDIKSI.com
Komentar Via Facebook :