https://tabloiddiksi.com

  • Hukum
  • Sorotan
  • Peristiwa
  • Pemerintah
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Siak
    • Kampar
    • Kuansing
    • Indragiri Hilir
    • Indragiri Hulu
    • Rokan Hulu
    • Rokan Hilir
    • Dumai
    • Bengkalis
    • Kepulauan Meranti
    • Pelalawan
    • Kepulauan Riau
  • Parlementaria
  • Sport
  • Video TV
  • Artikel
  • TNI Polri
  • Lainnya
    • Politik
    • Nasional
    • Internasional
    • Ekbis
    • Advertorial
    • Diksi E-Paper

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Hukum
  • Sorotan
  • Peristiwa
  • Pemerintah
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Siak
    • Kampar
    • Kuansing
    • Indragiri Hilir
    • Indragiri Hulu
    • Rokan Hulu
    • Rokan Hilir
    • Dumai
    • Bengkalis
    • Kepulauan Meranti
    • Pelalawan
    • Kepulauan Riau
  • Parlementaria
  • Sport
  • Video TV
  • Artikel
  • TNI Polri
  • Lainnya
    • Politik
    • Nasional
    • Internasional
    • Ekbis
    • Advertorial
    • Diksi E-Paper

Beranda

Terpopuler

Utama

Pilihan

Todays

•   Pemko Pekanbaru Raih Rekor MURI, 9.184 ASN Serentak Baca Surah Al-Mulk di Hari Jadi ke-242 •   Hasil SPMB SD Negeri Pekanbaru Diumumkan, Disdik Minta Wali Murid Daftar Ulang 6-7 Juli •   Di Rakernas APEKSI, Wako Pekanbaru Usulkan Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berlanjut •   Wadah Kolaborasi, Komunitas DJ Riau Dibentuk untuk Berbagi Ilmu dan Inspirasi
Home › Peristiwa › Seluruh Pengurus di Carateker, Rusli Ahmad : Ada Oknum Mafia Organisasi
Peristiwa
Pekanbaru

Seluruh Pengurus di Carateker, Rusli Ahmad : Ada Oknum Mafia Organisasi

Jumat, 19 Januari 2024 | 19:55 WIB,  
Penulis : Josua Nababan
Seluruh Pengurus di Carateker, Rusli Ahmad : Ada Oknum Mafia Organisasi

PEKANBARU, Tabloid Diksi - Ada informasi menarik terkait pertemuan yang diprakarsai Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Suleman Tanjung yang ditunjuk sebagai Ketua Caretaker PWNU Riau.

Oknum Ketua Caretaker PWNU Riau meminta agar Ketua kedepan harus alumni pondok dari Jawa seperti Tebu Ireng, Ponpes Bahrul Ulum, Ponpes Mamba'ul Ma'ari dan lainnya.

  • Baca juga: Ukir Rekor Dunia, Festival Kue Talam Ketan Durian Satu Kilometer Ciptakan  Kebersamaan

Suleman Tanjung, Rabu (17/1/2024) mengumpulkan PCNU se Riau mengaku sebagai upaya mempererat silaturahim dengan masyarakat Nahdiyin. walaupun faktanya terjadi gelombang pecah belah pemecatan secara sepihak terhadap sejumlah tokoh tokoh Riau yang tergabung dalam kepengurusan PWNU Riau, sebagai tokoh melayu Rusli Ahmad tidak layak panggil Kyai ditambah bukan alumni ponpes.

Sulaiman mengklaim orang yang ditunjuk sebagai tim Caretaker PWNU Riau, memiliki tugas utama mengawal Konferensi Wilayah (Konferwil) PWNU Riau yang merupakan pemilihan permusyawaratan dan penetapan program kerja NU di masa mendatang.

  • Baca juga: Turun Perdana Jalur Rajo Bujang Siap Meriahkan Pacu Jalur 2026 

Sesuai keputusan rapat gabungan suriyah dan tanfidziyah pada 16 Desember lalu, Suleman Tanjung memiliki waktu enam bulan untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Caretaker.

Suleman mengaku pentingnya menjalin hubungan yang baik dengan PCNU dan semua pengurus untuk membangun silaturahim yang kuat dan meningkatkan kemajuan NU di Riau.

  • Baca juga: Detik-Detik Belasan Gajah Liar Masuki Kebun Warga, Damkar dan BKSDA Bergerak Cepat

"Dalam konteks peraturan PBNU, bahwa jabatan politik tidak boleh tumpang tindih dengan jabatan organisasi NU," ujar Ketua Caretaker PWNU Riau, Suleman Tanjung, Rabu (17/1/2024).

Suleman menegaskan bahwa mekanisme penggantian pengurus yang mengundurkan diri telah diatur dengan baik dan PWNU dapat melakukan pleno untuk menentukan penggantinya.

  • Baca juga: BNN Pekanbaru dan GRANAT Gencarkan Perang Melawan Narkoba di SMA 4

Dia mengklarifikasi bahwa pleno yang dilakukan pada 13 November sebelumnya untuk menentukan Plt yang dilakukan oleh Rusli Ahmad tidak sesuai dengan ketentuan AD ART NU karena tidak mencapai kuorum yang dibutuhkan.

Selain itu, sesuai dengan peraturan, karena Rusli Ahmad merupakan Ketua, maka dalam aturannya yang bersangkutan harusnya mundur dari jabatan karena maju DPD, bukan cuti.

  • Baca juga: GRANAT Gelar Penyuluhan Anti Narkotika di SMK AL-HISA, Tetap High Tanpa Narkoba

"Maka dengan adanya Caretaker, diharapkan PWNU Riau dapat melanjutkan kepemimpinan yang ada dan memastikan NU tetap berfokus pada tujuan dan program kerja yang lebih baik di masa mendatang," katanya.

Suleman Tanjung menegaskan proses Caretaker ini tidak terkait dengan deklarasi politik Rusli Ahmad yang mendukung Prabowo - Gibran, melainkan merupakan langkah yang diambil setelah Rusli Ahmad maju DPD RI, dan untuk mematuhi aturan hukum.

  • Baca juga: KUNTU DARUSSALAM: Oknum Kepala Desa Diduga Terbitkan Surat Keterangan Tanah di Lahan Suaka Margasatwa Rimbang Baling

Poin yang perlu diluruskan adalah bahwa menurut AD ART dan Peraturan PBNU, ketua Tanfidziah atau rois yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus mundur, sedangkan pengurus harian yang mundur hanya dianggap cuti.

Dengan penegasan ini, Suleman Tanjung berupaya menjelaskan bahwa proses Caretaker ini murni sebagai langkah tata kelola internal NU dan tidak ada keterkaitan dengan keputusan politik atau dukungan tertentu.

  • Baca juga: Polsek Singingi Tanggapi Isu Puluhan Rakit PETI di Kebun Lado, Ternyata Hanya Dua Rakit Usang

*Tokoh melayu tidak layak dipanggil kyai*

Kejamnya perlakuan orang terhadap Tokoh Riau Rusli Ahmad selain. Dilengserkan secara brutal dari Ketua PWNU Riau, orang Melayu juga dihina tak layak dipanggil Kyai

  • Baca juga: M. Thahir Terpilih sebagai Ketua PKC PMII Riau Periode 2025–2027

Faktanya Rusli Ahmad adalah anak melayu bukan alumni ponpes dan tidak ada darah keturunan Kiyai jawa. Atas dasar ini, sejumlah oknum merendahkannya dan tidak layak di panggil Kyai. Padahal Jokowi saja memanggil Rusli Ahmad dengan sebutan Kyai.

Anehnya Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Mas Fauzi menghina Rusli Ahmad tidak layak di panggil kyai seolah membenarkan ucapan sulaeman tanjung bahwa kedepan ketua PWNU Riau harus tamatan ponpes dari jawa.

  • Baca juga: Heaven Two Pekanbaru Sampaikan Ucapan Selamat Hari Jadi ke-68 Provinsi Riau

“GP Ansor Rohil mengucapkan selamat atas KH Sulaiman Tanjung Wasekjen PBNU yang telah ditunjuk jadi karateker PWNU Riau,” ungkap Fauzi Ketua GP Ansor Rohil, Rabu (17/01/2024) di Bagansiapiapi.

Ketua GP Ansor Rohil juga mengkritik Rusli Ahmad tidak layak dipanggil kiyai, walaupun dia seorang tokoh melayu. 

  • Baca juga: Wujudkan Lapas Bersih, Lapas Rumbai Razia Kamar Warga Binaan

“Disini kami menilai bahwa pak Rusli Ahmad tidak layak dipanggil seorang Kiai ,” kata Fauzi menghina Rusli Ahmad yang juga tokoh melayu Riau. 

Terkait hal itu, Rusli Ahmad membantah keras tudingan dari PBNU tersebut. Rusli Ahmad menjelaskan, memang sebelumnya ada surat edaran dari PBNU terkait bagi pengurus NU, Banom dan Lembaga yang maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) dan Calon DPD hingga calon kepala daerah di Pemilu 2024, jika sudah terdaftar sebagai daftar calon tetap (DCT), diwajibkan untuk cuti dari kepengurusan, dan diperintahkan untuk melaksanakan pleno pengurus untuk menunjuk Pelaksana tugas (Plt).

  • Baca juga: Bersama Polri, Mandala Foundation Gaungkan Semangat Religi dan Ekologi di Jantung Riau

Parahnya lagi ada PCNU di Riau yang juga menjabat Bupati dan Ketua Partai yakni Bupati Pelalawan Zukri sekaligus ketua DPD PDIP Riau, adalagi Ketua PW Ansor Riau Purwaji Caleg DPR RI dari PDIP, kenapa tidak di karateker, padahal kewenangan karateker ada ditangan PBNU. Ada apa dengan PBNU apa karena mereka itu pendukung ganjar dan tidak berani diberhentikan?

"Kenapa saya saja yang di berhentikan padahal mekanisme sudah saya laksanakan pleno, sudah mengajukan bapak Hermansyah wakil ketua 1, untuk menjadi Plt ketua, sudah kita kirimkan ke pusat, sudah dari November. Tapi dari pihak PBNU secara lisan menyatakan tidak perlu pakai surat Plt itu, kan hanya dua bulan kata mereka. Namun administrasi tetap kita ajukan, namun sampai saat ini tidak keluar surat Plt nya," katanya, Jumat (19/01/2024).

  • Baca juga: Pemalsuan Tanda Tangan di Akta Notaris Nomor 08 Tahun 2022, Kasus PT Shali Riau Lestari Memasuki Babak Baru

"Maka, setelah itu beberapa kali saya masih mengatasnamakan Ketua PWNU itu kan tak ada bantahan dar PBNU. Termasuk saya mendapat penghargaan dari Kapolda Riau, dan ada lagi penghargaan gelar bapak toleransi kerukunan umat beragama, saat itu juga saya tidak ada mendapat bantahan dari PBNU bahkan Sulaiman Tanjung juga mengucapkan selamat. Tapi karena saat ini ada nuansa politiknya, dibilang saya sudah di karateker," kata Rusli Ahmad.

Padahal, katanya lagi, satupun pengurus PWNU Riau termasuk dirinya tidak mengetahui adanya pemberitahuan sebelumnya terkait penunjukan karateker. Sulaiman Tanjung sebagai karateker adalah mafia organisasi kita sudah dapat telpon juga dari kepri bahwa orang satu ini juga diduga bermain minta duit pada setiap konferwil.

  • Baca juga: Alih Fungsi Hutan dan Sengketa Lahan Ulayat Makin Pelik, Warga Ludai Kampar Kiri Hulu: APH Bungkam !

"Sulaeman coba bermain di Riau, dia ini mafia kerjanya minta duit pada setiap Konferwil ada buktinya, saya ini melawan agar para mafia di PBNU tidak seenaknya memberhentikan PWNU lainya nanti, kalau secara pribadi Rusli Sudah ikhlas berhenti karena dukung Prabowo Gibran," tegasnya lagi.

Tetapi Rusli Ahamad sangat tidak ikhlas PWNU Riau di Caraterker karena masa khidmatnya dari 2021 s/d 2026. Apalagi dalam kepengurusan itu ada unsur TNI Polri, Kejaksaan, ada Kepala Daerah, ada Rektor, Dekan, pengusaha, ada Ketua KNPI ada tokoh adat.

  • Baca juga: Afriadi Andika SH MH: Kami Siap Berjuang Melawan Kriminalisasi Wartawan

"Kepengurusan ada 235 orang, mereka tidak bersalah kenapa juga diberhentikan" tutur KH T Rusli Ahmad yang didampingi Wakil Rois Suriyah Habib Ahmad Bsa, Ketua PW Pagar Nusa Riau Sulaiman Basyir, Pengurus Sakornas Banser Cak Slamat dan Mantan Kepala Satgassus Banser Gus Wiji Utomo di Kediaman RA Pekanbaru.

"Sementara saya tahu persis kalau PBNU dan beberapa ada yang dukung ganjar, mereka main kucing kucingan padahal banyak pengurus yang dukung ganjar harusnya itu ditindak, jangan munafik lah, itu stafsus gusmen beberapa orang nyaleg di PDIP" kata Rusli lagi.

  • Baca juga: Polda Riau dan Komunitas Driver Online Pekanbaru Bersinergi Bantu Korban Banjir di Rumbai

Selain itu, tegas Rusli, dirinya memutuskan mendukung Prabowo-Gibran sudah melalui proses tahapan. Dirinya meminta kepada para kiai siapa yang selalu berpuasa dipersilahkan untuk berpuasa selama 40 hari, salat istikharah, yasinan siapa yang akan dipilih untuk menjadi presiden.

"Supaya Riau akan dipandang jika yang terpilih menjadi presiden, pembangunan ini akan diutamakan. Jangan kita sumber daya alam besar tapi pelengkap penderita terus," ucapnya.

  • Baca juga: Dapur Umum Polsek Limapuluh Untuk Korban Banjir Tuai Pujian dari Wawako Pekanbaru

"Nah setelah melewati proses itu, para kiai condong ke Prabowo Gibran karena pertimbangannya khusus Riau, tidak ada sejarahnya presiden (Jokowi) hadir dalam pelantikan pengurus wilayah, cuma Riau. Kemudian hari santri juga di zaman pak Jokowi. Artinya melanjutkan yang sudah ada itu pas untuk mendukung Prabowo-Gibran," tegasnya.

Maka dari itu, kata Rusli, dirinya meminta PBNU untuk konsisten, karena NU itu Samina wa athona. Selain surat tertulis, lisan juga harus diikuti.

  • Baca juga: Dirlantas Riau Pimpin Launching Sekolah Percontohan Tertib Berlalu Lintas Tahun 2025 

"Makanya kita Samina wa athona dulunya sama PBNU. Disebutkan bahwa tak usah di Plt kan dulu. Padahal suratnya sudah lama kita usulkan, kenapa gak dikeluarkan, tiba-tiba bahasanya karateker. Mana sah itu. Apa salah saya, kan saya maju DPD, harus cuti, bukan buat kesalahan. Enak saja, kita capek-capek membesarkan NU di Riau ini," tukasnya.

"Warga NU pasti menilai PBNU konsisten tidak. Ini kan karena pilpres aja ini, dulu tak ada persoalan. Biasa saya bawa nama PWNU, tak ada komplain. Sekarang berubah," pungkas. ***

Editor : Redaksi

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Sorotan

    Nilai Terdapat Kendala Teknis di TPA, Pemko Lakukan Pengawasan Ketat

    Jumat, 19 Jan 2024 | 19:23 WIB
  • Hukrim

    Bisa Dikupas Dengan Jari, AMPUH Akan Laporkan Proyek Aspal Titian Modang Ke Polda Riau

    Jumat, 19 Jan 2024 | 19:17 WIB
  • Sport

    Tampil Bermain di Stadium Utama Riau 

    Jumat, 19 Jan 2024 | 16:13 WIB
  • Sport

    Manajer PSPS Riau Ajukan Banding 

    Jumat, 19 Jan 2024 | 14:56 WIB
  • Sorotan

    Soroti Kerusakan Bekas Galian IPAL & PDAM 

    Jumat, 19 Jan 2024 | 08:59 WIB

Terpopuler

  • #1

    PLN Minta Maaf, Sebut Gangguan Dipicu Longsor yang Robohkan Tiang Listrik

    Jumat, 26 Jun 2026 - 15:18 WIB
  • #2

    Aksi Tagih Utang Sambil Joget Hebohkan Pekanbaru, Rumah Keluarga Selebgram di Bukit Raya

    Rabu, 24 Jun 2026 - 20:03 WIB
  • #3

    Pekanbaru 242 Tahun Melangkah Menuju Kota yang Lebih Maju

    Selasa, 23 Jun 2026 - 07:10 WIB
  • #4

    Dua Pekan Terakhir, Warga Kulim Resah Listrik Kerap Padam hingga Dua Kali Sehari

    Kamis, 25 Jun 2026 - 20:02 WIB
  • #5

    Wadah Kolaborasi, Komunitas DJ Riau Dibentuk untuk Berbagi Ilmu dan Inspirasi

    Rabu, 01 Jul 2026 - 18:59 WIB

SOROTAN

  • Tari Marantang Karya Epi Martison Pengurus IKKS Provinsi Riau, Ikut Meriahkan MTQ Provinsi Riau XLIV di Kuansing

    Tari Marantang Karya Epi Martison Pengurus IKKS Provinsi Riau, Ikut Meriahkan MTQ Provinsi Riau XLIV di Kuansing

    Jumat, 26 Jun 2026 | 15:55 WIB
  • Kegiatan Sosper dan SPPD Setwan DPRD Pekanbaru Anggaran 2025 Resmi Dilapor

    Kegiatan Sosper dan SPPD Setwan DPRD Pekanbaru Anggaran 2025 Resmi Dilapor

    Jumat, 26 Jun 2026 | 15:51 WIB
  • Dua Pekan Terakhir, Warga Kulim Resah Listrik Kerap Padam hingga Dua Kali Sehari

    Dua Pekan Terakhir, Warga Kulim Resah Listrik Kerap Padam hingga Dua Kali Sehari

    Kamis, 25 Jun 2026 | 20:02 WIB

HUKRIM

  • Niat Jahat Jadi Unsur Utama Korupsi, KPK Perkuat Tata Kelola Antikorupsi Korporasi

    Niat Jahat Jadi Unsur Utama Korupsi, KPK Perkuat Tata Kelola Antikorupsi Korporasi

    Rabu, 24 Jun 2026 | 18:39 WIB
  • Menkeu Purbaya Tekankan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu di Kasus Balpres

    Menkeu Purbaya Tekankan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu di Kasus Balpres

    Selasa, 23 Jun 2026 | 20:06 WIB
  • Penyidik JAM PIDSUS Nilai SS Pelaku Utama, Permohonan Justice Collaborator Ditolak

    Penyidik JAM PIDSUS Nilai SS Pelaku Utama, Permohonan Justice Collaborator Ditolak

    Selasa, 23 Jun 2026 | 19:33 WIB
Bidnen SH
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com