Home › Politik › Komisi VI DPR Dukung Penataan Budaya Kerja dan Efisiensi BUMN
Komisi VI DPR Dukung Penataan Budaya Kerja dan Efisiensi BUMN
Keterangan Foto: Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi — Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto, mendukung langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam membenahi tata kelola dan budaya kerja badan usaha milik negara (BUMN). Salah satu upaya yang didukungnya adalah pembatasan penggunaan pengawalan kendaraan (patwal) dan ajudan bagi jajaran direksi perusahaan pelat merah.
“Semestinya larangan ini sudah dilakukan di BUMN dari dulu, bukan zaman Pak Dony (kepemimpinan Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia) saja. Untuk apa lagi direksi-direksi BUMN memakai ajudan? Itu tidak penting,” ujar Firnando kepada media, Rabu (28/10/2026).
- Baca juga:
Menurutnya, pembatasan penggunaan patwal dan ajudan bagi direksi BUMN perlu diterapkan karena jabatan tersebut pada umumnya tidak menghadapi ancaman yang mengharuskan penggunaan fasilitas pengawalan secara berlebihan. Ia menilai, aktivitas direksi BUMN berkaitan dengan pengelolaan bisnis yang semestinya dijalankan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
“Kita kan di direksi BUMN enggak ada ancaman-ancaman. Kita melakukan bisnis atau usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Jadi, tidak perlulah ajudan atau pengawalan seperti itu,” tegasnya.
Selain pembatasan fasilitas, Firnando menilai pembenahan tata kelola dan budaya kerja BUMN harus berjalan seiring dengan kebijakan efisiensi dan penghematan yang didorong pemerintah. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan perusahaan milik negara beroperasi secara efektif, meningkatkan kinerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga mendorong penataan organisasi melalui perampingan (streamlining), penutupan perusahaan yang tidak lagi efektif, serta pemusatan kegiatan usaha sesuai dengan bidang bisnis masing-masing. Menurutnya, langkah tersebut penting agar BUMN dapat bekerja lebih optimal dan terarah.
“Jadi, streamlining, terus penutupan perusahaan-perusahaan, kemudian fokuskan ke area bisnisnya mereka. Menurut saya, hal itu sangat baik dan wajib dilakukan Danantara terhadap BUMN, sehingga BUMN bukan hanya sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga tidak merugikan negara,” ungkapnya.
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut kembali menegaskan bahwa pembenahan BUMN harus diarahkan untuk menciptakan perusahaan yang profesional, efisien, dan fokus pada bidang usahanya. Ia berharap setiap kebijakan yang diambil tetap memperhatikan kepentingan negara serta mendorong peningkatan kinerja perusahaan milik negara.
“Jadi, saya terus mendukung sehingga kita bisa menghasilkan atau mendapatkan BUMN-BUMN yang baik ke depannya,” pungkasnya. ***
Komentar Via Facebook :