https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Baleg DPR Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung Akhir 2026 •   Penyaluran Bantuan Pangan Triwulan III di Inhu Tuntas 100 Persen, TPID Perkuat Pengendalian Inflasi •   DPR RI Serap Masukan Akademisi Bali Penyempurnaan UU Pemilu •   Tiga UIN Masuk Pemeringkatan THE Interdisciplinary Science Rankings 2027, Kemenag Dorong Penguatan Riset
Home › Politik › DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU Desain Industri
Politik
Pulau Jawa & Madura

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU Desain Industri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:07 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU Desain Industri

Keterangan Foto: Ketua DPR RI, Puan Maharani. Foto : Humas DPR RI. TD.YS

JAKARTA, Tabloid Diksi — Rapat Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri. Tambahan waktu diberikan agar Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri dapat menuntaskan pembahasan sebelum memasuki tahap pengambilan keputusan.

Rapat Paripurna digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026), dan dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Baca juga:
  • Baleg DPR Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung Akhir 2026

  • DPR RI Serap Masukan Akademisi Bali Penyempurnaan UU Pemilu

  • BK DPR Gandeng Akademisi Perkuat Kualitas Legislasi dan Pengawasan

Dalam rapat tersebut, Puan menyampaikan bahwa permohonan perpanjangan waktu pembahasan RUU Desain Industri telah dibahas dalam rapat konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada 28 September 2026. Permohonan itu disampaikan pimpinan Pansus RUU Desain Industri sesuai ketentuan Pasal 152 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

"Karena itu kami meminta persetujuannya, apakah dapat disetujui?" tanya Puan kepada anggota DPR RI yang hadir.

"Setuju," jawab anggota DPR RI secara serentak.

Dengan persetujuan tersebut, Pansus RUU Desain Industri memperoleh tambahan waktu untuk melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

RUU Desain Industri disiapkan untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pembaruan diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan hukum dengan perkembangan teknologi, ekonomi digital, dan dinamika industri.

Sejumlah substansi masih menjadi perhatian Pansus, di antaranya sistem pendaftaran desain, kriteria kebaruan atau novelty, masa tenggang atau grace period bagi periset dan pelaku usaha, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam perancangan desain, serta pemanfaatan hak desain industri sebagai objek jaminan fidusia.

Dalam proses pembahasan, Pansus juga menyerap aspirasi masyarakat dan pelaku usaha di sejumlah daerah. Masukan tersebut antara lain menyoroti pentingnya perlindungan terhadap karya dan inovasi pelaku usaha, terutama UMKM, dari praktik peniruan atau penjiplakan serta perlunya kemudahan dalam proses pendaftaran desain.

Hingga saat ini, Pansus masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah isu substansial bersama pemerintah. Perpanjangan waktu yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna akan digunakan untuk menyelesaikan materi pembahasan sebelum RUU tersebut memasuki tahap pengambilan keputusan sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.

Dengan persetujuan tersebut, Pansus RUU Desain Industri dapat melanjutkan proses pembahasan hingga seluruh materi yang masih menjadi perhatian dapat diselesaikan. ***

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

DPR RIRUUDesain Industri
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    DPR RI Sahkan ABPN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 6 Persen

    Selasa, 29 Sep 2026 | 18:10 WIB
  • Politik

    DPR Segera Tinjau Temuan Fasilitas Istimewa di Lapas Cibinong

    Selasa, 29 Sep 2026 | 17:56 WIB
  • Politik

    DPR Soroti Perlakuan Khusus bagi Warga Binaan di Lapas Cibinong

    Senin, 28 Sep 2026 | 17:30 WIB
  • Politik

    Pansus: Desain UMKM Bisa Jadi Aset untuk Akses Pembiayaan

    Senin, 28 Sep 2026 | 16:04 WIB
  • Politik

    Swasembada Susu Dikebut, DPR Soroti Potensi Sapi Gratis

    Senin, 28 Sep 2026 | 15:56 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #3

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #4

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #5

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #6

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:50 WIB
  • #9

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB

HUKRIM

  • Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Jumat, 20 Nov 2026 | 19:14 WIB
  • Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Jumat, 20 Nov 2026 | 18:53 WIB
  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • 90,4 Persen Pos Tarif Produk Indonesia Bakal Nol Persen Lewat IEU-CEPA

    90,4 Persen Pos Tarif Produk Indonesia Bakal Nol Persen Lewat IEU-CEPA

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 07:16 WIB
  • Menperin Dorong Industri Parfum Gunakan Bahan Baku Lokal, Kekayaan Hayati RI Dinilai Punya Potensi Besar

    Menperin Dorong Industri Parfum Gunakan Bahan Baku Lokal, Kekayaan Hayati RI Dinilai Punya Potensi Besar

    Jumat, 20 Nov 2026 | 21:16 WIB
  • Kadin Minta Dana Cadangan Pesangon Dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Hindari Beban Ganda Pengusaha

    Kadin Minta Dana Cadangan Pesangon Dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Hindari Beban Ganda Pengusaha

    Jumat, 20 Nov 2026 | 20:21 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com