Home › Politik › BK DPR Gandeng Akademisi Perkuat Kualitas Legislasi dan Pengawasan
BK DPR Gandeng Akademisi Perkuat Kualitas Legislasi dan Pengawasan
Keterangan Foto: Kepala BK Setjen DPR RI, Bayu Dwi Anggono saat menghadiri Pembukaan Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Ke-5 Tahun 2026 di Trans Luxury, Bandung, Jumat (20/11/2026). Dok : Humas DPR RI. TD.YS
BANDUNG, Tabloid Diksi – Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI terus memperkuat kolaborasi dengan kalangan akademisi guna meningkatkan kualitas dukungan keahlian terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI.
Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan didasarkan pada kajian ilmiah, hasil penelitian, serta data yang komprehensif.
- Baca juga:
Hal itu disampaikan Kepala BK Setjen DPR RI, Bayu Dwi Anggono, saat memberikan keterangan kepada media Parlementaria usai menghadiri pembukaan Konferensi Nasional ke-5 Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Tahun 2026 di Trans Luxury, Bandung, Jumat (20/11/2026).
Bayu menjelaskan, BK DPR RI memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi konstitusional DPR. Karena itu, setiap rekomendasi maupun kajian yang dihasilkan harus berlandaskan ilmu pengetahuan melalui pendekatan evidence-based policy making atau penyusunan kebijakan berbasis bukti.
"Harapan publik sangat tinggi terhadap kualitas kinerja DPR, terutama dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Badan Keahlian sebagai lembaga dukungan keahlian tentu bekerja berdasarkan ilmu pengetahuan dalam langkah evidence-based policy making," ujarnya.
Menurut Bayu, APHTN-HAN merupakan wadah yang menghimpun para pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Organisasi tersebut memiliki potensi besar dalam menghasilkan penelitian, pengembangan keilmuan, serta pengabdian kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas DPR.
Ia menilai, konferensi nasional bertema "Konstitusi, Kedaulatan Ekonomi dan Negara Kesejahteraan" memiliki keterkaitan erat dengan agenda DPR RI, terutama dalam menerjemahkan nilai-nilai konstitusi ke dalam kebijakan yang mampu memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Konferensi tersebut menghadirkan ratusan penulis dan pemakalah yang menyampaikan hasil penelitian. Berbagai rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi masukan strategis, tidak hanya bagi parlemen, tetapi juga bagi lembaga negara lainnya.
"Konferensi ini menghadirkan ratusan penulis dan pemakalah yang tentu papernya berdasarkan riset. Rekomendasi dari kegiatan ini sangat berdampak karena bisa langsung digunakan, baik di parlemen maupun cabang-cabang kekuasaan yang lain," jelasnya.
Lebih lanjut, Bayu menyebutkan hasil pemikiran dan penelitian akademisi dapat menjadi sumber penting dalam penyusunan naskah akademik maupun rancangan undang-undang (RUU). Para akademisi juga berpeluang dilibatkan sebagai narasumber ahli dalam pembahasan RUU, uji publik, hingga pemantauan pelaksanaan undang-undang.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, ia menekankan pentingnya pemantauan terhadap implementasi undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, hasil penelitian dan catatan kritis para akademisi dapat membantu DPR mengidentifikasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat fungsi pengawasan.
"Pemantauan pelaksanaan undang-undang di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Saya pikir para peserta konferensi pasti punya banyak catatan terhadap implementasi undang-undang yang ada. Tentu kita bisa menangkap itu sebagai salah satu sumber untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan DPR," ungkapnya.
Bayu juga menyoroti sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan kedaulatan ekonomi, di antaranya hak menguasai negara dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Untuk itu, BK DPR RI menantikan rekomendasi dari konferensi yang berlangsung selama dua hari tersebut sebagai bahan masukan dalam memperkuat fungsi pengawasan parlemen.
Selain bidang legislasi dan pengawasan, Bayu menilai pengembangan literatur mengenai hukum dan kelembagaan parlemen juga perlu mendapat perhatian. Ketersediaan referensi yang memadai dinilai penting untuk membantu mahasiswa, masyarakat, dan kalangan akademisi memahami teori, konsep, sejarah, serta mekanisme kerja lembaga perwakilan rakyat.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran buku bersama berjudul Hukum dan Kelembagaan Parlemen Indonesia dalam rangkaian konferensi nasional APHTN-HAN.
Buku tersebut diharapkan menjadi jembatan pengetahuan sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk memahami peran dan mekanisme kerja DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.
"Buku ini hadir untuk menjembatani keinginan publik yang ingin mendapatkan literatur memadai soal hukum keparlemenan. Sekaligus menjadi sarana sosialisasi agar publik makin mengenal bagaimana DPR bekerja dan bagaimana DPR menjadi salah satu kerangka untuk mewujudkan kedaulatan rakyat," tuturnya.
Ke depan, Bayu menegaskan BK DPR RI terbuka untuk memperluas kerja sama dengan berbagai asosiasi profesi dan organisasi keilmuan, tidak hanya terbatas pada bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara.
Kolaborasi juga dapat dikembangkan bersama akademisi dari bidang hukum pidana, hukum perdata, ekonomi, ilmu sosial, hingga ilmu politik. Bentuk kerja sama tersebut antara lain melalui penelitian bersama, publikasi ilmiah, serta pelibatan tenaga ahli dalam mendukung pelaksanaan tugas DPR RI.
Bayu berharap sinergi dengan APHTN-HAN dapat terus berlanjut dan menghasilkan karya-karya ilmiah yang memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kelembagaan parlemen.
"Yang paling penting adalah terkait literasi keparlemenan. Buku ini hanya awalan saja. Kita bisa melakukan joint publication dan joint writing antara para pejabat fungsional di Badan Keahlian dengan para pengajar untuk menerbitkan karya-karya berikutnya," pungkasnya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilaksanakan peluncuran buku Hukum dan Kelembagaan Parlemen Indonesia. Peluncuran ditandai secara simbolis melalui pembukaan pigura sampul buku oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal bersama pimpinan lembaga negara, dilanjutkan penayangan video pratinjau dan penyerahan buku.
Sejumlah pejabat dan tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen M. Najib Ibrahim, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, Ketua Mahkamah Agung, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, serta Chief of Legal Counsel Pertamina. ***






Komentar Via Facebook :