Home › Politik › Baleg DPR Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung Akhir 2026
Baleg DPR Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung Akhir 2026
Keterangan Foto: Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rycko Menoza. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
LAMPUNG, Tabloid Diksi - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rycko Menoza, berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat dapat diselesaikan pada akhir 2026. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Menurut Rycko, keberadaan RUU Masyarakat Adat menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat adat, mulai dari konflik lahan, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat, hingga tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan.
- Baca juga:
"Kan itu sudah masuk dalam Prolegnas prioritas 2026. Mudah-mudahan tadi saya langsung dengan ketua Baleg dan kita juga sepakat ini akan diselesaikan di akhir tahun 2026," ujar Rycko seusai mengikuti kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Kantor Gubernur Lampung, Jumat (20/11/2026).
Ia menegaskan, penyelesaian RUU tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Aspirasi mengenai regulasi ini juga menjadi salah satu masukan dari kalangan akademisi dalam pertemuan Baleg DPR RI di Provinsi Lampung terkait penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027.
Selain RUU Masyarakat Adat, Rycko turut menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurutnya, penguatan regulasi perlindungan pekerja migran perlu mendapat perhatian khusus, mengingat Lampung merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk besar sekaligus daerah penyumbang pekerja migran di Sumatera.
"Lampung ini sebagai Provinsi yang nomor dua terbesar di Sumatera dari kepadatan penduduknya maupun jumlah penduduk yang ada. Jadi saya kira ini juga perlu menjadi perhatian khusus, khususnya Baleg dalam hal menyelesaikan RUU khusus pekerja Migran," katanya.
Rycko memastikan, berbagai aspirasi yang dihimpun selama kunjungan kerja akan menjadi bahan pertimbangan Baleg DPR RI dalam proses pembahasan legislasi. Ia menegaskan, penyusunan undang-undang harus mengedepankan prinsip meaningful participation atau partisipasi bermakna dengan melibatkan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, keterlibatan publik dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti rapat dengar pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum (RDPU), hingga rapat kerja bersama pemerintah.
"Kita benar-benar mengedepankan meaningful participation. Jadi artinya seperti beliau apa yang disampaikan memang benar, betul. Apa yang kita sebagai anggota rasakan, di Baleg itu tidak pernah berhenti-berhentinya rapat," jelasnya.
Ia juga mengakui bahwa belum seluruh daerah memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada DPR RI. Oleh karena itu, kunjungan kerja ke berbagai provinsi menjadi salah satu upaya Baleg untuk memperluas ruang partisipasi masyarakat sekaligus memberikan pemahaman mengenai proses pembentukan undang-undang.
"Harapannya dengan kita hadir ke provinsi, hari ini kita ke Lampung, dan beberapa daerah dan rombongan lain ke Jawa Tengah, benar-benar memahami bagaimana DPR ini menerima masukan seluas-luasnya dalam hal penyusunan undang-undang sebelum itu nanti disahkan di depan sidang Paripurna," pungkasnya. ***






Komentar Via Facebook :