https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Baleg DPR Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung Akhir 2026 •   Penyaluran Bantuan Pangan Triwulan III di Inhu Tuntas 100 Persen, TPID Perkuat Pengendalian Inflasi •   DPR RI Serap Masukan Akademisi Bali Penyempurnaan UU Pemilu •   Tiga UIN Masuk Pemeringkatan THE Interdisciplinary Science Rankings 2027, Kemenag Dorong Penguatan Riset
Home › Politik › Baleg DPR Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung Akhir 2026
Politik
Pulau Sumatera

Baleg DPR Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung Akhir 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 16:14 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
Baleg DPR Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung Akhir 2026

Keterangan Foto: Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rycko Menoza. Dok : Humas DPR RI. TD.YS

LAMPUNG, Tabloid Diksi - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rycko Menoza, berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat dapat diselesaikan pada akhir 2026. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Menurut Rycko, keberadaan RUU Masyarakat Adat menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat adat, mulai dari konflik lahan, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat, hingga tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan.

    Baca juga:
  • DPR RI Serap Masukan Akademisi Bali Penyempurnaan UU Pemilu

  • BK DPR Gandeng Akademisi Perkuat Kualitas Legislasi dan Pengawasan

  • Hinca Pandjaitan Optimistis RUU Perampasan Aset Rampung Sebelum 15 Desember 2026

"Kan itu sudah masuk dalam Prolegnas prioritas 2026. Mudah-mudahan tadi saya langsung dengan ketua Baleg dan kita juga sepakat ini akan diselesaikan di akhir tahun 2026," ujar Rycko seusai mengikuti kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Kantor Gubernur Lampung, Jumat (20/11/2026).

Ia menegaskan, penyelesaian RUU tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Aspirasi mengenai regulasi ini juga menjadi salah satu masukan dari kalangan akademisi dalam pertemuan Baleg DPR RI di Provinsi Lampung terkait penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027.

Selain RUU Masyarakat Adat, Rycko turut menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurutnya, penguatan regulasi perlindungan pekerja migran perlu mendapat perhatian khusus, mengingat Lampung merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk besar sekaligus daerah penyumbang pekerja migran di Sumatera.

"Lampung ini sebagai Provinsi yang nomor dua terbesar di Sumatera dari kepadatan penduduknya maupun jumlah penduduk yang ada. Jadi saya kira ini juga perlu menjadi perhatian khusus, khususnya Baleg dalam hal menyelesaikan RUU khusus pekerja Migran," katanya.

Rycko memastikan, berbagai aspirasi yang dihimpun selama kunjungan kerja akan menjadi bahan pertimbangan Baleg DPR RI dalam proses pembahasan legislasi. Ia menegaskan, penyusunan undang-undang harus mengedepankan prinsip meaningful participation atau partisipasi bermakna dengan melibatkan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, keterlibatan publik dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti rapat dengar pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum (RDPU), hingga rapat kerja bersama pemerintah.

"Kita benar-benar mengedepankan meaningful participation. Jadi artinya seperti beliau apa yang disampaikan memang benar, betul. Apa yang kita sebagai anggota rasakan, di Baleg itu tidak pernah berhenti-berhentinya rapat," jelasnya.

Ia juga mengakui bahwa belum seluruh daerah memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada DPR RI. Oleh karena itu, kunjungan kerja ke berbagai provinsi menjadi salah satu upaya Baleg untuk memperluas ruang partisipasi masyarakat sekaligus memberikan pemahaman mengenai proses pembentukan undang-undang.

"Harapannya dengan kita hadir ke provinsi, hari ini kita ke Lampung, dan beberapa daerah dan rombongan lain ke Jawa Tengah, benar-benar memahami bagaimana DPR ini menerima masukan seluas-luasnya dalam hal penyusunan undang-undang sebelum itu nanti disahkan di depan sidang Paripurna," pungkasnya. ***

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

Baleg DPR RIRUU Masyarakat Adat
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    DPR Tampung Keluhan Driver Online, Persoalan Tarif Dibahas Bersama Kementerian

    Jumat, 20 Nov 2026 | 09:55 WIB
  • Politik

    RUU Masyarakat Adat Diusulkan Atur Prioritas Penduduk Asli, Cegah Marginalisasi

    Rabu, 18 Nov 2026 | 18:16 WIB
  • Politik

    Baleg DPR Setujui RUU Pembentukan UU, Mekanisme Fast Track Legislasi Disiapkan

    Jumat, 06 Nov 2026 | 18:00 WIB
  • Politik

    Baleg DPR Setujui RUU Pembentukan UU

    Jumat, 06 Nov 2026 | 19:52 WIB
  • Politik

    DPR Dorong Keselarasan Penganggaran Pusat dan Daerah

    Kamis, 05 Nov 2026 | 18:14 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #3

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #4

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #5

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #6

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:50 WIB
  • #9

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB

HUKRIM

  • Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Jumat, 20 Nov 2026 | 19:14 WIB
  • Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Jumat, 20 Nov 2026 | 18:53 WIB
  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • 90,4 Persen Pos Tarif Produk Indonesia Bakal Nol Persen Lewat IEU-CEPA

    90,4 Persen Pos Tarif Produk Indonesia Bakal Nol Persen Lewat IEU-CEPA

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 07:16 WIB
  • Menperin Dorong Industri Parfum Gunakan Bahan Baku Lokal, Kekayaan Hayati RI Dinilai Punya Potensi Besar

    Menperin Dorong Industri Parfum Gunakan Bahan Baku Lokal, Kekayaan Hayati RI Dinilai Punya Potensi Besar

    Jumat, 20 Nov 2026 | 21:16 WIB
  • Kadin Minta Dana Cadangan Pesangon Dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Hindari Beban Ganda Pengusaha

    Kadin Minta Dana Cadangan Pesangon Dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Hindari Beban Ganda Pengusaha

    Jumat, 20 Nov 2026 | 20:21 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com