https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Baleg DPR Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung Akhir 2026 •   Penyaluran Bantuan Pangan Triwulan III di Inhu Tuntas 100 Persen, TPID Perkuat Pengendalian Inflasi •   DPR RI Serap Masukan Akademisi Bali Penyempurnaan UU Pemilu •   Tiga UIN Masuk Pemeringkatan THE Interdisciplinary Science Rankings 2027, Kemenag Dorong Penguatan Riset
Home › Politik › DPR RI Serap Masukan Akademisi Bali Penyempurnaan UU Pemilu
Politik
Pulau Sulawesi

DPR RI Serap Masukan Akademisi Bali Penyempurnaan UU Pemilu

Sabtu, 21 November 2026 | 12:11 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
DPR RI Serap Masukan Akademisi Bali Penyempurnaan UU Pemilu

Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima saat memimpin Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Perubahan RUU Pemilu Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Bali. Dok : Humas DPR RI. TD.YS

DENPASAR, Tabloid Diksi – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024 harus menjadi landasan utama dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Menurutnya, pembaruan regulasi kepemiluan harus berangkat dari persoalan nyata yang ditemukan selama pelaksanaan pemilu, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan politik jangka pendek.

    Baca juga:
  • Baleg DPR Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung Akhir 2026

  • BK DPR Gandeng Akademisi Perkuat Kualitas Legislasi dan Pengawasan

  • Hinca Pandjaitan Optimistis RUU Perampasan Aset Rampung Sebelum 15 Desember 2026

"Pengalaman 2019 dan 2024 harus menjadi bahan evaluasi yang efektif untuk mengidentifikasi bagian mana yang masih relevan dipertahankan, mana yang perlu disempurnakan, dan mana yang membutuhkan rekonstruksi norma secara mendasar," ujar Aria Bima saat memimpin Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Perubahan RUU Pemilu Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Bali, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, evaluasi terhadap dua kali penyelenggaraan pemilu serentak tersebut menemukan sejumlah persoalan yang berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi, termasuk penurunan kompetensi pemilih.

Karena itu, Komisi II DPR RI memandang perlu adanya kajian empiris serta masukan objektif dari kalangan akademisi dan perguruan tinggi untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam regulasi kepemiluan saat ini.

Aria menyebutkan, sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian meliputi kompleksitas keserentakan pemilu, beban kerja penyelenggara, penataan daerah pemilihan, akurasi data pemilih, mekanisme pencalonan, pendanaan kampanye, pemanfaatan teknologi informasi, hingga efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pemilu.

"Kita menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kompleksitas keserentakan pemilu, beban kerja penyelenggara, penataan daerah pemilihan, akurasi data pemilih, pencalonan, pendanaan kampanye, penggunaan teknologi informasi, hingga efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pemilu," tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bali, I Wayan Koster, memaparkan sejumlah catatan penyelenggaraan Pemilu 2024 di wilayahnya. Bali mencatat tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) sebesar 83,34 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 81,7 persen.

Menurut Koster, capaian tersebut tidak terlepas dari kesiapan pemerintah daerah, termasuk dukungan anggaran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta unsur keamanan.

"Pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa kesuksesan pemilu tidak hanya bergantung pada penyelenggara, tetapi juga membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, dukungan anggaran, kesiapan pemerintah daerah, pendidikan politik masyarakat, serta dukungan keamanan. Berbagai hal ini kami harap dapat menjadi masukan bagi Panja dalam penyempurnaan regulasi kepemiluan," papar Wayan Koster.

Kunjungan kerja Panja Komisi II DPR RI di Bali tersebut juga melibatkan rektor dan guru besar dari empat perguruan tinggi, yakni Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Universitas Ngurah Rai, dan Universitas Pendidikan Nasional Bali.

Forum tersebut membahas sejumlah isu strategis pasca-Pemilu 2019 dan 2024. Di antaranya evaluasi sistem proporsional terbuka, desain keserentakan pemilu, reformulasi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, hingga kedudukan hukum Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Seluruh catatan empiris dari Pemerintah Provinsi Bali serta rekomendasi akademik yang dihimpun dalam kunjungan tersebut akan dirangkum menjadi dokumen inventarisasi permasalahan Pemilu 2019 dan 2024.

Dokumen itu selanjutnya menjadi bahan bagi Komisi II DPR RI dalam merumuskan norma dan perubahan pasal dalam RUU Pemilu pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. ***

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

Wakil KetuaKomisi IIDPR RIArya BimaUU Pemilu
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    BK DPR Gandeng Akademisi Perkuat Kualitas Legislasi dan Pengawasan

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 09:58 WIB
  • Politik

    Hinca Pandjaitan Optimistis RUU Perampasan Aset Rampung Sebelum 15 Desember 2026

    Selasa, 17 Nov 2026 | 18:34 WIB
  • Politik

    DPR Dorong Kadin Independen agar Berani Mengkritisi Kebijakan Pemerintah

    Rabu, 18 Nov 2026 | 19:27 WIB
  • Politik

    DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Kehutanan, Konflik Lahan hingga Hutan Adat Jadi Sorotan

    Kamis, 19 Nov 2026 | 20:20 WIB
  • Politik

    Soroti Perkembangan Kejahatan Anak, Nasir Djamil Dorong Revisi UU SPPA

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:10 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #3

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #4

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #5

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #6

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:50 WIB
  • #9

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB

HUKRIM

  • Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Jumat, 20 Nov 2026 | 19:14 WIB
  • Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Jumat, 20 Nov 2026 | 18:53 WIB
  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • 90,4 Persen Pos Tarif Produk Indonesia Bakal Nol Persen Lewat IEU-CEPA

    90,4 Persen Pos Tarif Produk Indonesia Bakal Nol Persen Lewat IEU-CEPA

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 07:16 WIB
  • Menperin Dorong Industri Parfum Gunakan Bahan Baku Lokal, Kekayaan Hayati RI Dinilai Punya Potensi Besar

    Menperin Dorong Industri Parfum Gunakan Bahan Baku Lokal, Kekayaan Hayati RI Dinilai Punya Potensi Besar

    Jumat, 20 Nov 2026 | 21:16 WIB
  • Kadin Minta Dana Cadangan Pesangon Dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Hindari Beban Ganda Pengusaha

    Kadin Minta Dana Cadangan Pesangon Dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Hindari Beban Ganda Pengusaha

    Jumat, 20 Nov 2026 | 20:21 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com