Home › Politik › Komisi XII Kawal Tambahan Anggaran KLH Rp1,33 Triliun di Banggar
Komisi XII Kawal Tambahan Anggaran KLH Rp1,33 Triliun di Banggar
Keterangan Foto: Ilustrasi Rapat Banggar Komisi XII DPR RI. Ket : Ist. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Komisi XII DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,33 triliun. Tambahan anggaran tersebut selanjutnya akan diperjuangkan dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat mengenai penetapan RKA-K/L TA 2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
- Baca juga:
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon menilai sektor lingkungan hidup selama ini masih menghadapi keterbatasan ruang fiskal. Karena itu, diperlukan dukungan politik anggaran yang kuat dari parlemen untuk memperkuat kinerja KLH/BPLH.
“Jadi, saya pikir kita wajib mendorong anggaran ini untuk naik. Tapi kembali lagi pada kondisi ekonomi pemerintah, kita akan coba memperjuangkan penambahan satu triliun lebih ini di Banggar nantinya bersama teman-teman Komisi XII,” ujar Dony.
Selain anggaran, Dony menyoroti target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KLH/BPLH yang mencapai hampir Rp800 miliar. Menurutnya, target tersebut harus dioptimalkan melalui penguatan penegakan hukum dan pencarian sumber PNBP baru yang potensial.
Ia mengingatkan agar KLH/BPLH tidak menjadikan denda dan sanksi sebagai satu-satunya tumpuan penerimaan. Koordinasi dan pemetaan potensi PNBP baru dinilai penting untuk memperkuat penerimaan negara.
Komisi XII juga menekankan pentingnya transparansi dalam penyaluran program bantuan masyarakat senilai Rp105,2 miliar. Bantuan tersebut antara lain diarahkan untuk penyediaan sarana pengolahan sampah dan Program Kampung Iklim (ProKlim).
Dony memastikan Komisi XII akan mengawasi pelaksanaan program tersebut agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Anggota Komisi XII juga akan melakukan pengawasan di daerah pemilihan masing-masing, termasuk memastikan bantuan pengolahan sampah hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL) benar-benar terealisasi di lapangan.
Berdasarkan Laporan Singkat Raker Komisi XII DPR RI, persetujuan tersebut mengubah Pagu Indikatif awal KLH/BPLH TA 2027 sebesar Rp1,23 triliun menjadi Pagu Anggaran sebesar Rp2,57 triliun.
Total pagu tersebut terdiri atas Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1,05 triliun, Program Kualitas Lingkungan Hidup sebesar Rp1,09 triliun, serta Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim sebesar Rp427,51 miliar. ***
Komentar Via Facebook :