Home › Hukum › Kuasa Hukum BD Melaporkan Personel Polsek Tambang ke Bidang Propam Polda Riau
Kuasa Hukum BD Melaporkan Personel Polsek Tambang ke Bidang Propam Polda Riau
Tim kuasa hukum tersangka BD mendatangi Polda Riau pada hari Jumat (15/11/2024)
PEKANBARU, Tabloid Diksi – Tim kuasa hukum BD mendatangi Polda Riau pada hari Jumat (15/11/2024) untuk membela kepentingan kliennya yang saat ini ditahan oleh Polsek Tambang.
Penasihat hukum BD, Dr. Hasanal Mulkan, SH, MH, CPCLE, CBCLS, CPA, CPC, CCCLE, CPArb, CPM, dan Miftahul Huda, SH, melaporkan beberapa personel Polsek Tambang ke Bidang Propam Polda Riau karena diduga kurang profesional dalam melaksanakan tugas.
- Baca juga:
“Kami melaporkan personel Polsek Tambang ke Bid Propam Polda Riau terkait dugaan pelanggaran prosedur,” kata Dr. Hasanal Mulkan, SH, MH, saat berada di Mapolda Riau.
Mulkan menjelaskan bahwa kliennya, BD, dilaporkan ke Polsek Tambang terkait suatu perkara. Dalam penanganan kasus tersebut, mereka menduga ada pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh petugas.
"Klien kami ditetapkan sebagai tersangka pada 6 November 2024, dan pada hari yang sama langsung dilakukan proses sidik serta diterbitkan surat permintaan keterangan. Hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan dalam penanganan kasus ini," jelas Mulkan.
Menurut Mulkan, penyidik tidak mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 serta Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
"Penyidik tidak melaksanakan prosedur yang telah diamanatkan, padahal Kapolseklah yang bertanggung jawab. Kami melaporkan ketidakprofesionalan ini karena penyidikan tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang," tegasnya.
Mulkan menambahkan, seharusnya penyidik terlebih dahulu memanggil dan meminta keterangan dari kliennya, sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.
"Bersama laporan ini, kami berharap kepada Kapolri untuk mengawasi kinerja Polda Riau dan kepada Bid Propam untuk segera menindaklanjuti laporan ini serta memberikan sanksi yang sesuai kepada terlapor," ujar Mulkan.
Sementara itu, Miftahul Huda, SH, menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus mengikuti peraturan yang berlaku, baik itu Peraturan Kapolri maupun Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
“Proses hukum seharusnya mengikuti tahapan yang sesuai dengan Peraturan Kapolri dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” tegas Miftahul.
Ketika dimintai tanggapan mengenai laporan tersebut, Kapolsek Tambang, AKP Asril Syahputra, menyatakan bahwa tindakan yang diambil oleh jajarannya telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
"Terhadap BD, kami telah melaksanakan seluruh rangkaian hukum sesuai prosedur yang berlaku sebelum mengambil tindakan," ujar Kapolsek Tambang kepada PersadaRiau melalui telepon WhatsApp pada Jumat (15/11/2024).
Sebagai informasi, BD dilaporkan oleh istrinya atas dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebagaimana tercatat dalam surat laporan polisi bernomor LP/B/275/X/2024/SPKT/Polsek Tambang/Polres Kampar/Polda Riau tanggal 26 Oktober 2024.
Peristiwa KDRT tersebut terjadi di rumah korban yang terletak di Perumahan Mawaddah, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, pada Sabtu, 26 Oktober 2024.
Komentar Via Facebook :