Pekanbaru - Praktik dugaan bisnis ilegal klaim telah miliki izin Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolahan dan Pemantuan Lingkungan (SPPL).

Oknum pengusaha bernama Teguh memberikan keterangan kepada awak media terkait aktivitas bisnis tempat penyimpanan (gudang) segala produk olahan pabrik yang kadaluarsa.

• Baca juga: Dugaan Bisnis Ilegal BBM, Pertamina dan APH Diminta Tindak Tegas !

Teguh didampingi oleh rekannya Andrie yang mengaku sabagai komisaris. Andri pun memberikan keterangan usaha tersebut baru saja mengalami perubahan pengurusan.

"Jadi ini usaha baru ganti manajemen, izin SPPL kita sudah ada lengkap," ujarnya, Rabu (30/8) saat berada di salah satu warung kopi di jalan Arifin Ahmad.

• Baca juga: Istri Tragis Dibunuh Suami di Kuansing, Polisi Selidiki Kasus !

Lanjut, Andri selain sebagai Komisaris ia juga menyampaikan bahwa dirinya adalah seorang advokat.

"Untuk usaha ini, kita sudah buatkan sarana untuk masyarakat sekitar bisa memantau aktivitas kita disana. Kemudian terkait adanya komplain bau busuk serta lalat dan sebagainya, ini sudah kita mulai tata lagi," bebernya.

• Baca juga: Jual Beli Chip Judi Online di Counter Handphone, Polsek Tapung Ringkus Pelaku !

Teguh yang hadir saat itu pun turut menjelaskan pada awak media terkait keberadaan bisnis tersebut.

"Sebanyak 30 orang pekerja kita disana, semua kami berdayakan masyarakat setempat," kata Teguh.

• Baca juga: Kembali Marak, Mafia BBM Sedot Solar dan Pertalite Terkoordinir Di Kampar Kiri !

Ditempat terpisah, Kasi Ketemtraman dan Ketertiban (Tantrib) Kecamatan Kulim, Riko sejalan dengan pengusaha bahwa perusahaan ini memiliki izin SPPL.

"Benar, mereka memiliki izin SPPL tetapi memang terkait belum sampai dilaporkannya ke Lurah," jawab Riko.

• Baca juga: Kemkomdigi kembali Tutup 41.026 Konten Terafiliasi Judol

PERLU DIKETAHUI:

Terkait izin pihak Andri yang mengaku pemilik bisnis pengumpulan produk daluarsa ini menjanjikan akan memperlihatkan seluruh izin terkait bisnis mereka yang diberi nama "PT Nekad".

Namun hingga berita ini terbit, pihak pelaku yang diduga bisnis ilegal ini tak kunjung memberikan kepastian.

• Baca juga: Tim Jaksa Limpahkan Kasus Korupsi Dana Bencana di Siak ke JPU

Sebagai tambahan, Perseroan Terbatas sendiri diatur dalam Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Salah satu proses awal adalah Pembuatan SKDP Permohonan SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor PT anda berada, yang mana sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan (domisili gedung, jika di gedung).

• Baca juga: Kejari Kuansing Memulai Proses Dugaan Korupsi Kepala Desa Toar

Terkait ini, pihak kelurahan mengakui jika aktivitas tersebut tak memiliki izin, beberapa hari lalu saat awak media mempertanyakan.

Selanjutnya terkait memperkejakan masyarakat bagaimana hak-hak perusahan dan karyawan apakah telah sesuai dalam undang-undang ketenagakerjaan.

• Baca juga: Polsek Cerenti Bergerak Cepat, Tutup Permanen Tempat Pembakaran Emas Ilegal

Terakhir, terkait adanya izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berwenang dalam melakukan Penyelidikan dan Investigasi Tindakan Kriminal Di Bidang Makanan.

Sanksi hukum dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan daur ulang limbah sampah nakanan.

• Baca juga: Kapal Asing Bermuatan Narkotika Terciduk di Sekitar Perairan Pongkar Karimun

Berikut adalah peraturan sanksi yang dikenakan pada pengusaha yang melanggar hak konsumen, yaitu:

a) Sanksi Administratif

Badan Penyelesaian Perselisihan Konsumen (BPSK) memberikan sanksi ini untuk tugas dan atau wewenang yang diberikan oleh hukum.

• Baca juga: Satresnarkoba Polresta Pekanbaru Amankan 945gr dan 4.570 Butir Ekstasi, Modus Baru Gunakan Kandang Ayam

b) Sanksi Pidana Pokok Sanksi ini merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pengusaha dari pengadilan dikarenakan tuntutan pelanggaran.

• Baca juga: Polisi Ringkus 12 Anggota Begal "Duta Mas" Siak Hulu

Sanksi ini tertera pada Pasal 62 UUPK, sanksi ini dapat diterapkan dalam dua bentuk yaitu, sanksi pidana denda atau pidana penjara.

c) Sanksi Pidana Tambahan Sanksi ini diatur dalam Pasal 63 UUPK. Adapun bentuk sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa:

1) Perampasan barang tertentu;

• Baca juga: Waduh !!, Ternyata Aktivitas PETI Masih Banyak Beroperasi Di Kecamatan Pangean, Diduga Pemiliknya Ada Oknum Pejabat Desa

3) Pembayaran ganti rugi;

4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;

5) Pencabutan izin usaha.

• Baca juga: Tangis Histeris Ibu di Siak, Anak Tersayang Digelandang Polisi 

Sebagai penutup, Polsek Tenayan Raya melalui Kepala Unit Reserse kriminal (Kanit Reskrim) Iptu Dodi Vivino SH MH tanggal 31 Agustus 2023 menyampaikan terimakasih atas informasi diatas dan akan melakukan pengecekan ke lapangan.**