Home › Sorotan › Kejahatan Korupsi di Kuansing Terungkap! LP-KPK Riau Bosan Nunggu
Jangan Ada Rem
Kejahatan Korupsi di Kuansing Terungkap! LP-KPK Riau Bosan Nunggu
Keterangan Foto: Ketua Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Komda Provinsi Riau, Thabrani
PEKANBARU, Tabloid Diksi - Kasus Skandal Mega Proyek Tiga Pilar semakin memanas ketika terkuaknya tingkat ketidakprofesionalan dan kejanggalan dalam proses audit. Pernyataan Kajari Kuansing, Nurhadi Puspandoyo, yang diterbitkan oleh mediumpos.com pada Rabu (31/05/23), memunculkan kekhawatiran besar di kalangan publik.
Nurhadi mengungkapkan bahwa penyelidikan terhadap Hotel Kuansing akan tetap dilanjutkan, namun auditor dari Inspektorat Provinsi menghadapi kendala dalam penghitungan karena beban kerja yang terlalu besar. Situasi ini memaksa Nurhadi untuk meminta bantuan audit kerugian negara kepada BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) wilayah Riau.
- Baca juga:
Dalam tanggapan terhadap hal tersebut, Ketua Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Komda Provinsi Riau, Thabrani, dengan tegas menyuarakan rasa kekecewaannya.
"Masalah audit ini seakan dilemparkan dari satu instansi ke instansi lainnya, tanpa ada penyelesaian yang tegas. Dalam kurun waktu satu tahun lebih, masalah penetapan auditor yang bertanggung jawab atas penghitungan kerugian negara belum juga diselesaikan. Ini adalah bukti nyata bahwa profesionalisme diabaikan, dan publik harus merasakan dampaknya," ungkap Thabrani dengan nada kesal.
Thabrani turut mengungkapkan keprihatinannya setelah melakukan kunjungan langsung ke sejumlah proyek Tiga Pilar di Negeri Jalur beberapa hari yang lalu. Informasi yang diperolehnya menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok antara nilai proyek yang tercantum dengan kenyataan di lapangan.
Hal ini membuatnya merasa miris dan bertanya-tanya tentang transparansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Dengan menunjukkan koleksi foto dan video sebagai bukti, Thabrani menegaskan bahwa publik harus mengetahui kejanggalan ini.
Lebih jauh, Thabrani memberikan pesan tegas kepada instansi yang akan bertanggung jawab atas audit skandal ini.
"Mulai dari pemeriksaan dokumen perencanaan, evaluasi ganti rugi tanah, hingga penentuan nilai proyek, semuanya harus diklarifikasi dengan transparan. Persentase penyelesaian pekerjaan, pencairan dana, serta tanggung jawab pihak-pihak terkait harus dipastikan. Jangan biarkan dokumen-dokumen pencairan mengambang tanpa kejelasan. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan terang," tandas Thabrani, yang sering disapa Datuk Panglime Lebah.
Dalam konteks ini, Thabrani juga menyoroti bahwa proyek Tiga Pilar tidak hanya terbatas pada Pembangunan Hotel Kuansing. Informasi yang diter ima mengungkapkan bahwa ada kasus lain yang sedang diselidiki, antara lain renovasi Gedung Pertemuan Abdul Rauf, pembangunan Universitas Islam Kuantan Singingi/Uniks, dan pembangunan Pasar Tradisional yang diklaim sebagai pasar modern.
Namun, kekhawatiran Thabrani tidak hanya terkait dengan proyek-proyek itu saja. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap lambannya proses penetapan auditor yang bertanggung jawab atas penghitungan kerugian negara dalam skandal ini. Sudah lebih dari delapan tahun berlalu, namun belum ada kepastian hukum yang diberikan kepada publik. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap integritas dan profesionalisme pihak-pihak terkait.
"Selama delapan tahun lebih, masyarakat menjadi korban dari ketidakprofesionalan yang terjadi di dalam sistem,” sesalnya mendalam.
Tidak adanya perkembangan yang signifikan mengindikasikan adanya upaya untuk menyembunyikan kebenaran.
“Publik harus menyadari bahwa ada pihak-pihak dengan motif tersembunyi yang terlibat dalam manipulasi persoalan hukum ini," tegas Thabrani sambil menyiapkan sejumlah berkas yang menguatkan argumennya.
Dalam penutup keterangannya, Thabrani kembali mengingatkan komitmen Jaksa Agung ST Burhanuddin yang pernah diungkapkan melalui media nasional pada tanggal (16/1/23).
Komitmen tersebut menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap anggota yang terlibat dalam main-main dengan perkara hukum.
"Saatnya Jaksa Agung menunjukkan tindakan nyata untuk mencopot, mendemosi, bahkan mempidanakan mereka yang terlibat dalam manipulasi skandal ini. Publik menunggu keadilan dan kepastian hukum," pungkas Thabrani dengan nada tajam.
Skandal Mega Proyek Tiga Pilar semakin mengguncang publik dengan ungkapan ketidakpuasan dan kemarahan yang dilontarkan oleh Thabrani. Keberlanjutan dari masalah audit yang tidak terselesaikan, ketidaktransparanan dalam nilai proyek, dan kejanggalan dalam proses perencanaan menggebu-gebu keinginan publik untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan.
Masyarakat menuntut tanggapan dan tindakan tegas dari pihak berwenang untuk mengungkap kebenaran serta memastikan adanya hukum yang berlaku secara adil dan transparan. TIM
Komentar Via Facebook :