Home › Politik › RUU Masyarakat Adat Diusulkan Atur Prioritas Penduduk Asli, Cegah Marginalisasi
RUU Masyarakat Adat Diusulkan Atur Prioritas Penduduk Asli, Cegah Marginalisasi
Keterangan Foto: Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rycko Menoza dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat dengan agenda mendengarkan paparan Tim Ahli di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Dok DPR RI/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat diharapkan memuat klausul khusus yang mewajibkan pemerintah daerah menempatkan masyarakat adat sebagai mitra strategis dalam pembangunan, sekaligus memberikan perhatian terhadap kesejahteraan penduduk asli agar tidak semakin terpinggirkan.
Usulan tersebut disampaikan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rycko Menoza, dalam rapat Panitia Kerja (Panja) penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat bersama tim ahli di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
- Baca juga:
Rycko menilai, masyarakat adat di sejumlah daerah menghadapi tantangan sosial dan ekonomi, termasuk persaingan dengan masyarakat pendatang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih kuat. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memunculkan kesenjangan hingga kecemburuan sosial apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan yang berpihak.
Ia mencontohkan dinamika yang pernah terjadi di Lampung, ketika kesenjangan ekonomi antara masyarakat lokal dan pendatang menjadi salah satu faktor munculnya persoalan sosial.
Karena itu, Rycko mengusulkan agar RUU tersebut mengatur kewajiban pemerintah daerah memberikan perhatian dan prioritas tertentu kepada masyarakat adat, mulai dari pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, pelestarian rumah adat, hingga akses terhadap bantuan dan program pemerintah.
"Jadi saya kira mungkin ada satu klausul yang mengharuskan pemerintah daerah harus juga memberikan prioritas kepada masyarakat adat dalam hal-hal tertentu, misalnya memberikan lahan sebagai mereka tinggal seperti rumah adat, kemudian juga dalam hal beberapa fasilitas-fasilitas bantuan-bantuan pemerintah yang diberikan, supaya mereka juga ada kegiatan-kegiatan yang positif karena selama ini hampir dikatakan tertinggal," ujar politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Rycko juga menekankan pentingnya perlindungan masyarakat adat agar tidak hanya menjadi objek kepentingan politik ketika pemilihan umum berlangsung. Ia menginginkan regulasi tersebut memberikan jaminan bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi secara setara dalam pemerintahan, termasuk memiliki keterwakilan di lembaga eksekutif maupun legislatif.
Menurutnya, pengaturan yang lebih konkret dalam RUU Masyarakat Adat diperlukan agar keberadaan penduduk asli tidak sekadar diakui secara formal, tetapi juga memperoleh kesempatan yang adil dalam pembangunan, kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.






Komentar Via Facebook :