Home › Politik › Amin AK Desak Pajak Usaha Besar Dikejar, Kebocoran Penerimaan Negara Harus Ditutup
Amin AK Desak Pajak Usaha Besar Dikejar, Kebocoran Penerimaan Negara Harus Ditutup
Keterangan Foto: Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK saat mengikuti agenda kunjungan kerja di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026). Dok DPR RI/TD-YS
CIKARANG, Tabloid Diksi – Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK meminta pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak dengan menyasar sektor usaha berskala besar yang dinilai masih memiliki potensi penerimaan belum tergarap maksimal. Ia juga mendesak pengawasan internal perpajakan diperketat untuk mencegah kebocoran pendapatan negara.
Desakan itu muncul menyusul kebutuhan mengejar kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun pada November–Desember 2026, agar target pajak dalam APBN 2026 dapat terpenuhi.
- Baca juga:
Amin menilai, upaya mengejar target penerimaan tidak seharusnya menjadikan masyarakat kecil maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sasaran utama. Pemerintah justru perlu lebih serius menggali potensi pajak dari aktivitas bisnis besar yang selama ini belum tersentuh optimal.
Hal tersebut disampaikan Amin usai kunjungan kerja di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026).
“Pemerintah perlu memperluas basis pajak. Jangan hanya mengejar pajak-pajak untuk UMKM atau rakyat kecil yang harus menanggung beban itu, tetapi kejar kegiatan bisnis besar yang selama ini belum tersentuh. Saya yakin potensinya masih sangat banyak, asal pemerintah serius dan berani,” tegas Amin.
Politisi Fraksi PKS itu mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang mulai memperluas basis perpajakan, termasuk menyasar bisnis daring. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut perlu diikuti dengan penegakan aturan terhadap perusahaan dan pelaku usaha besar yang memiliki potensi kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.
Amin juga mencontohkan keberhasilan penindakan oleh satuan tugas aparat penegak hukum yang disebut mampu menyelamatkan potensi pendapatan negara hingga puluhan triliun rupiah. Ia menilai langkah serupa perlu dilakukan dalam sektor perpajakan dengan memperkuat penindakan terhadap pelanggaran dan mengoptimalkan potensi penerimaan yang selama ini belum tergali.
Selain persoalan perluasan basis pajak, Amin menyoroti potensi kebocoran akibat praktik penyimpangan yang melibatkan oknum aparat perpajakan dan pengusaha. Menurutnya, pengawasan harus diperketat agar tidak terjadi kerja sama yang merugikan keuangan negara.
“Ditegakkanlah regulasi, dan jangan sampai ada aparat pajak yang bermain dengan pelaku usaha besar. Pintu-pintu kebocoran itu harus benar-benar dimitigasi sebaik-baiknya. Saya yakin target pajak akan tercapai seandainya tidak ada penyimpangan, khususnya yang dilakukan oleh para aparat pajak,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IV tersebut.






Komentar Via Facebook :