Home › Politik › Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Tak Boleh Jadi Senjata Politik atau Sarana Pemerasan
Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Tak Boleh Jadi Senjata Politik atau Sarana Pemerasan
Keterangan Foto: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dok DPR RI/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyebut regulasi tersebut menjadi instrumen baru untuk memperkuat pemulihan kerugian negara maupun masyarakat akibat tindak pidana.
- Baca juga:
Dalam laporan pembahasan di hadapan rapat paripurna, Habiburokhman menjelaskan, selama ini upaya penegakan hukum belum sepenuhnya optimal dalam mengembalikan aset yang berasal dari hasil kejahatan. Karena itu, RUU tersebut tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan kerugian yang ditimbulkan dapat dipulihkan.
Ia menegaskan, perampasan aset harus dilaksanakan secara efektif, adil, proporsional, serta berlandaskan legalitas dan prosedur hukum yang jelas agar tidak membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.
Pembahasan RUU tersebut telah melewati proses panjang. Komisi III DPR RI mencatat lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, anggota DPR juga melakukan kunjungan ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan untuk menyerap masukan publik.
Dari sisi substansi, sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) telah diselesaikan dalam pembahasan. Rancangan yang semula memuat 67 pasal kemudian berkembang menjadi 74 pasal. Judul RUU juga disempurnakan dengan penambahan frasa terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya untuk memperjelas cakupan aturan.
Habiburokhman memaparkan, RUU tersebut memiliki empat pilar utama, yakni penguatan asas dan ruang lingkup yang menjunjung hak asasi manusia, prosedur perampasan aset yang terukur, tata kelola aset yang transparan, serta pemulihan kerugian secara berkeadilan.
Salah satu mekanisme yang diatur adalah perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based asset forfeiture. Mekanisme ini memungkinkan pemulihan aset melalui proses hukum tersendiri, dengan tetap memberikan ruang pemeriksaan di pengadilan serta perlindungan terhadap hak pihak terkait.
Prosesnya meliputi penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan persidangan, putusan hingga pelaksanaan perampasan.
Adapun tindak pidana yang dapat dijangkau dalam pengaturan tersebut meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Habiburokhman juga menyoroti pentingnya pengawasan agar perampasan aset tidak menjadi alat kepentingan politik maupun sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.
RUU tersebut turut mengatur pengawasan independen, pembuktian yang berimbang di persidangan, serta sistem pengelolaan aset berbasis digital yang dilengkapi jejak audit untuk menjaga transparansi.
Aset hasil tindak pidana nantinya diharapkan dapat dikembalikan kepada negara maupun korban yang mengalami kerugian. Regulasi ini juga memberikan perhatian terhadap perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik agar tidak ikut dirugikan dalam proses perampasan.
Dengan keputusan DPR dalam rapat paripurna tersebut, RUU Perampasan Aset diarahkan menjadi landasan hukum untuk memperkuat pemberantasan kejahatan sekaligus memastikan hasil tindak pidana tidak hanya berujung pada hukuman pelaku, tetapi juga dapat dikembalikan untuk kepentingan negara dan masyarakat.






Komentar Via Facebook :