Home › Politik › RUU Perampasan Aset Tak Hanya Hukum Pelaku, Harta Korupsi Ikut Diburu
RUU Perampasan Aset Tak Hanya Hukum Pelaku, Harta Korupsi Ikut Diburu
Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto. Dok DPR RI/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen baru dalam pemberantasan korupsi, tidak hanya melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga dengan menelusuri dan merampas harta yang berasal dari tindak kejahatan.
Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, menilai regulasi tersebut penting untuk memastikan pelaku korupsi tidak tetap menikmati hasil kejahatannya, termasuk aset yang selama ini belum berhasil ditemukan atau dipulihkan.
- Baca juga:
Hal itu disampaikannya menjelang rencana pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026). Dalam keterangannya kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (18/11/2026), Rikwanto berharap aturan tersebut mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.
“Dengan adanya RUU Perampasan Aset ini, mudah-mudahan ada efek jera atau efek deteran bagi siapa pun yang berniat melakukan korupsi. Jadi, bukan hanya perkara pidananya yang diselesaikan, tetapi hartanya juga akan terus dikejar,” ujar Rikwanto.
Salah satu poin penting dalam RUU tersebut adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus melalui pemidanaan terhadap pemilik atau pihak yang diduga terkait tindak pidana dalam kondisi tertentu.
Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan perampasan aset melalui pengadilan meskipun proses pidana terhadap pelaku tidak dapat dilanjutkan. Kondisi tersebut, misalnya, terjadi ketika tersangka melarikan diri, meninggal dunia, sakit keras, atau aset terkait tindak pidana baru ditemukan setelah perkara pidana selesai.
“Jadi, ketika kemudian ditemukan aset yang berkaitan dengan tindak pidana asal, aset itu bisa ditelusuri, diverifikasi, kemudian diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan perampasan. Tidak harus mengulang lagi proses tindak pidananya,” jelasnya.
Dalam pembahasan RUU tersebut, Komisi III DPR juga mengarah pada penetapan batas minimal nilai aset yang dapat diproses melalui mekanisme perampasan, yakni Rp1 miliar. Ambang batas itu dipertimbangkan agar penanganan aset berjalan proporsional dan tidak menimbulkan beban administratif yang berlebihan.
Rikwanto menegaskan, RUU Perampasan Aset bukan untuk menggantikan undang-undang tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU). Regulasi tersebut justru diposisikan sebagai instrumen tambahan ketika aset yang berkaitan dengan tindak pidana belum berhasil dipulihkan melalui proses hukum yang ada.
“Undang-undang ini bersifat ultimum remedium. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang tetap berjalan. RUU Perampasan Aset ini menjadi lapisan berikutnya ketika kemudian ditemukan aset yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut,” papar politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Dalam proses penyusunannya, Komisi III DPR RI juga telah menyerap masukan dari hampir 100 pihak melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Mereka berasal dari kalangan akademisi, mahasiswa, aktivis, ulama hingga praktisi hukum.
Masukan tersebut menjadi bahan penyempurnaan substansi RUU agar regulasi yang dihasilkan memiliki landasan hukum kuat, kepastian hukum, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Rikwanto berharap aturan tersebut nantinya dapat mempersempit ruang gerak koruptor dalam menyembunyikan kekayaan hasil kejahatan, termasuk dengan menggunakan nama orang lain.
“Koruptor jangan sampai menikmati hasil-hasil korupsinya, termasuk ketika aset itu disimpan melalui orang lain. Kita akan kejar aset-aset yang memang memiliki kaitan dengan tindak pidana korupsi,” pungkas mantan Kapolda Kalimantan Selatan itu.






Komentar Via Facebook :