Home › Nasional › Ketua KPK Usulkan Lembaga Mediasi untuk Redam Konflik Kepala Daerah dan Wakil
Ketua KPK Usulkan Lembaga Mediasi untuk Redam Konflik Kepala Daerah dan Wakil
Keterangan Foto: Ketua KPK Setyo Budiyanto memaparkan disertasi dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Universitas Pelita Harapan di Tangerang, Sabtu (14/11/2026). Dok KPK/TD-YS
TANGERANG, Tabloid Diksi – Perselisihan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi salah satu persoalan yang dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan daerah. Konflik di antara dua pejabat yang dipilih melalui satu pasangan tersebut bahkan berpotensi menghambat pelayanan publik hingga pelaksanaan pembangunan.
Menanggapi persoalan itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengusulkan pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan Daerah sebagai wadah penyelesaian konflik hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- Baca juga:
Gagasan tersebut disampaikan dalam disertasi berjudul “Mewujudkan Hubungan Kerja Harmonis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia” pada Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, Sabtu (14/11/2026).
Dalam sidang tersebut, Setyo berhasil mempertahankan disertasinya dan meraih predikat Summa Cum Laude dengan nilai tertinggi.
Penelitian tersebut mengkaji persoalan hubungan kerja kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH), termasuk kelemahan regulasi, praktik pelaksanaan pemerintahan, serta konsep pembentukan hubungan kerja yang lebih harmonis.
Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah ketidakjelasan pembagian peran dan kewenangan antara kepala daerah dengan wakilnya. Kondisi tersebut dinilai bukan semata-mata dipengaruhi karakter pribadi maupun perbedaan afiliasi politik, melainkan juga berkaitan dengan desain regulasi pemerintahan daerah.
Berdasarkan kajian yang dipaparkannya, hampir 60 persen hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah di berbagai daerah menunjukkan adanya disharmoni.
“Masalahnya, dalam praktik pemerintahan daerah, WKDH lazim ditempatkan sebagai ‘pembantu’ KDH,” ungkap Setyo.
Ia menilai, ketidakjelasan posisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan. Bahkan, perselisihan yang awalnya terjadi di antara kedua pejabat dapat berkembang menjadi persoalan kelembagaan yang berdampak terhadap masyarakat.
“Persoalan tersebut tidak berhenti pada disharmoni hubungan personal kedua pejabat, tetapi juga berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menjalankan pelayanan publik dan pembangunan nasional serta upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Dalam disertasinya, Setyo juga menyoroti Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya penggunaan frasa “membantu” dalam menjelaskan kedudukan wakil kepala daerah.
Menurutnya, ketentuan tersebut belum memberikan batasan yang cukup jelas mengenai posisi, peran, dan kewenangan wakil kepala daerah. Padahal, kepala daerah dan wakil kepala daerah sama-sama memperoleh legitimasi demokratis melalui proses pemilihan dalam satu pasangan atau one-ticket election.
Setyo menyebut kondisi tersebut sebagai Pseudo Authority, yakni keadaan ketika seseorang memiliki kedudukan formal dan legitimasi politik, tetapi batas kewenangan fungsionalnya belum diatur secara jelas oleh hukum.
Jika berlangsung terus-menerus dan menjadi pola hubungan pemerintahan, kondisi itu dapat berkembang menjadi Disharmony by Design.
Karena itu, ia menawarkan rekonstruksi pengaturan hukum yang menitikberatkan pada kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, serta kewenangan. Hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menurutnya, perlu dibangun sebagai kemitraan strategis dengan fungsi yang saling melengkapi.
“Proporsional bukan berarti sama, tetapi jelas, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Selain pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan Daerah, Setyo juga memperkenalkan konsep Proportionality of Democratic Mandate. Konsep ini menekankan bahwa legitimasi demokratis kedua pejabat harus tercermin dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas serta proporsional.
Ia turut menekankan pentingnya penyempurnaan desain hukum dan budaya hukum dengan mempertimbangkan persoalan konkret di lapangan serta melibatkan para pemangku kepentingan.
“Kebijakan itu harus disusun dengan mendengarkan stakeholders, memetakan kepentingan, dan mengidentifikasi persoalan yang konkret. Setelah itu, menerjemahkan berbagai perspektif tersebut ke dalam bahasa hukum, dan menemukan titik temu yang dapat diterima semua pihak, tanpa kehilangan prinsip setia pada konstitusi (Constitutional Fidelity),” pungkasnya.
Melalui disertasi tersebut, Setyo menawarkan gagasan pembenahan tata kelola pemerintahan daerah, terutama dalam membangun hubungan kerja yang lebih jelas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pembentukan lembaga mediasi diharapkan menjadi salah satu mekanisme penyelesaian perselisihan sebelum konflik berdampak lebih luas terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Komentar Via Facebook :