Home › Nasional › Prabowo Apresiasi Rekam Jejak Muhammadiyah, Ungkap Kekuatan 165 Perguruan Tinggi dan 130 Rumah Sakit
Prabowo Apresiasi Rekam Jejak Muhammadiyah, Ungkap Kekuatan 165 Perguruan Tinggi dan 130 Rumah Sakit
Keterangan Foto: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap kiprah Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan bangsa saat menghadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Dok Kemenag/TD-YS
PALU, Tabloid Diksi - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kiprah Muhammadiyah dalam mendukung pembangunan bangsa melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Prabowo hadir didampingi sejumlah pejabat negara, termasuk Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ia menilai perkembangan Muhammadiyah merupakan bukti nyata pengabdian organisasi keagamaan tersebut dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Baca juga:
Presiden menyoroti rekam jejak Muhammadiyah yang telah membangun jaringan pendidikan dan layanan kesehatan dalam skala nasional.
"Dalam hal ini, kiprah Muhammadiyah saya kira sangat dirasakan, 165 perguruan tinggi, 24 fakultas kedokteran, 130 rumah sakit, 8.000 SD, SMP dan SMA, 20.000 taman kanak-kanak, dan ratusan klinik di mana-mana," ujar Prabowo.
Selain jaringan pendidikan dan kesehatan, Presiden juga menyinggung kemampuan Muhammadiyah dalam mengelola dana yang nilainya mencapai lebih dari Rp200 triliun.
Menurutnya, kapasitas tersebut mencerminkan kualitas kepemimpinan serta manajemen organisasi yang telah dibangun Muhammadiyah selama ini.
"Dan karena itulah saya percaya bahwa Muhammadiyah akan selalu sangat berperan dalam kehidupan bangsa dan negara," ungkapnya.
Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Ia menegaskan bahwa kekuatan bangsa hanya dapat dipertahankan melalui kebersamaan, gotong royong, perdamaian, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
Presiden menyebut peran organisasi kemasyarakatan, termasuk Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persis, serta kalangan intelektual sangat penting dalam memperkuat persatuan nasional.
Ia turut mengingatkan sejarah politik adu domba atau divide et impera yang pernah digunakan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Karena itu, para pemimpin diminta tidak mudah terjebak dalam perpecahan.
Muhammadiyah Perluas Jangkauan Pengabdian
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan bahwa organisasinya terus berupaya memperluas jangkauan pengabdian, termasuk ke wilayah yang belum banyak tersentuh layanan pendidikan dan sosial.
Sejumlah kawasan yang menjadi perhatian di antaranya Kepulauan Aru, komunitas Suku Bajo, serta wilayah Papua.
"Kami hadir untuk ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut mewujudkan cita-cita nasional," kata Haedar.
Ia menegaskan, Muhammadiyah terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai institusi, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun komponen bangsa lainnya.
Menurut Haedar, semangat tersebut sejalan dengan tema Tanwir ke-114, yakni Bersama Satukan Bangsa.
"Spirit dasarnya adalah ingin bersama membangun Indonesia. Sebagaimana juga topik atau tema Tanwir kali ini: Bersama Satukan Bangsa," ujarnya.
Haedar menjelaskan, kerja sama yang dibangun Muhammadiyah bersifat institusional dan berlandaskan prinsip Islam, yakni saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan serta menghindari segala bentuk permusuhan.
Tiga Dimensi Persatuan Bangsa
Dalam pemaparannya, Haedar menyebut terdapat tiga dimensi penting yang perlu diperkuat untuk menjaga kebersamaan dan persatuan Indonesia.
Pertama, dimensi sosial budaya. Menurutnya, keberagaman suku, ras, golongan, hingga perbedaan orientasi politik harus tetap dirawat melalui toleransi dan semangat hidup berdampingan.
Ia menilai tradisi gotong royong yang tumbuh dalam masyarakat merupakan modal sosial penting untuk memperkuat kehidupan berbangsa.
Kedua, dimensi ekonomi. Haedar mengingatkan bahwa kesenjangan ekonomi dan penguasaan kekayaan oleh segelintir kelompok dapat mengancam persatuan nasional.
Ia mengutip prinsip dalam Al-Qur'an agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Menurutnya, ketimpangan yang terus dibiarkan berpotensi melahirkan oligarki ekonomi dan melemahkan keadilan sosial.
Ketiga, dimensi politik. Haedar menilai oligarki politik dapat membuat kehidupan kebangsaan rentan terhadap konflik dan perpecahan.
Karena itu, demokrasi Indonesia perlu tetap berpegang pada nilai agama, kebudayaan luhur, dan Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan musyawarah serta perwakilan rakyat.
Pada kesempatan tersebut, Haedar juga menyampaikan agenda Muktamar Muhammadiyah ke-49 yang dalam rilis disebut dijadwalkan berlangsung pada 18–21 November 2026 di Kampus Muhammadiyah Medan.
Komentar Via Facebook :