Home › Nasional › Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Karbon Hutan, Buka Peluang Proyek Restorasi Gambut dan Mangrove
Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Karbon Hutan, Buka Peluang Proyek Restorasi Gambut dan Mangrove
Keterangan Foto: Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, bersama delegasi Jepang dalam forum COP31 UNFCCC di Antalya, Türkiye, Sabtu (14/11/2026). Dok Kementerian Kehutanan/TD-YS
ANTALYA, Tabloid Diksi - Pemerintah Indonesia dan Jepang memperkuat kerja sama pengembangan karbon hutan melalui skema Joint Crediting Mechanism (JCM). Kolaborasi ini membuka peluang pengembangan proyek pengurangan emisi dan penyerapan karbon, termasuk melalui restorasi ekosistem gambut dan mangrove.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam sesi bertajuk “Accelerating High-Integrity Forest Carbon through the Indonesia–Japan Joint Crediting Mechanism (JCM)” di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye, Sabtu (14/11/2026).
- Baca juga:
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, mengatakan kemitraan Indonesia dan Jepang melalui JCM menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim, pengembangan teknologi, serta mendorong investasi berkelanjutan di sektor kehutanan.
“Pertemuan ini mencerminkan komitmen bersama kita dalam mengatasi perubahan iklim melalui aksi nyata, kerja sama teknologi, dan mobilisasi investasi berkelanjutan,” ujar Laksmi dalam sambutannya.
Melalui mekanisme tersebut, kedua negara berpeluang mengembangkan proyek mitigasi yang menghasilkan pengurangan emisi dan peningkatan serapan karbon secara terukur serta dapat diverifikasi. Kerja sama ini juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target iklim berdasarkan Persetujuan Paris dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Laksmi menegaskan, pelaksanaan JCM di sektor kehutanan harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026.
Regulasi tersebut menjadi landasan penguatan tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan, mulai dari perizinan, pengawasan, registrasi, otorisasi hingga penghitungan penyesuaian terkait atau corresponding adjustment.
“Persetujuan metodologi JCM, registrasi proyek, alokasi, maupun penerbitan kredit karbon dalam mekanisme bilateral tidak menggantikan perizinan, persetujuan sektoral, registrasi, otorisasi, atau keputusan pemerintah lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia,” tegasnya.
Untuk memastikan proyek karbon kehutanan berjalan dengan standar yang kredibel, Indonesia juga tengah membentuk panel metodologi dengan empat kelompok kerja. Masing-masing mencakup hutan mineral, lahan gambut, mangrove, serta aspek sosial ekonomi.
Panel tersebut disiapkan untuk memastikan metode penghitungan karbon memiliki dasar ilmiah yang kuat, sesuai regulasi nasional, serta sejalan dengan kerangka kerja JCM.
Sejumlah peluang proyek turut ditawarkan Indonesia kepada Jepang, meliputi kegiatan REDD+, aforestasi dan reforestasi, serta konservasi dan restorasi ekosistem gambut dan mangrove.
Kedua ekosistem tersebut menjadi perhatian bersama karena memiliki peran penting dalam penyimpanan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, dan menjaga ketahanan lingkungan.
Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia dan Jepang juga membahas penyusunan pedoman khusus JCM sektor kehutanan. Pembahasan mencakup standar integritas lingkungan, sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV), pengelolaan risiko karbon, serta mekanisme pencatatan dalam sistem registri nasional.
Kedua negara menargetkan kemajuan konkret dalam penyusunan dan formalisasi pedoman tersebut pada akhir triwulan pertama atau awal triwulan kedua 2027.
Forum tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Kehutanan Indonesia, yakni Dirjen PHL Laksmi Wijayanti dan Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Ilham. Sementara delegasi Jepang terdiri atas Toru Terai dari Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, serta Kotaro Shimizu dan Masato Okabayasi dari Badan Kehutanan Jepang.
Dialog dimoderatori Penasihat Utama Menteri Kehutanan, Edo Mahendra, dengan pembahasan yang turut membuka ruang partisipasi pelaku usaha dalam pengembangan proyek karbon hutan.
Penguatan kemitraan Indonesia-Jepang melalui JCM diharapkan dapat mendorong lahirnya proyek karbon kehutanan yang transparan, terukur, dan memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa seluruh pengembangan proyek tetap harus memperhatikan ketentuan nasional, mendukung target Indonesia's FOLU Net Sink 2030, serta berkontribusi terhadap upaya global dalam menghadapi perubahan iklim.
Komentar Via Facebook :