Home › Politik › BAKN DPR Pertanyakan Bunga KPPS 8 Persen, KUR Super Mikro Hanya 3 Persen
BAKN DPR Pertanyakan Bunga KPPS 8 Persen, KUR Super Mikro Hanya 3 Persen
Keterangan Foto: Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
BANDUNG, Tabloid Diksi – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menyoroti keberlanjutan skema pembiayaan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang disalurkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekar).
Menurutnya, kebijakan penurunan suku bunga bagi pelaku usaha mikro harus diimbangi dengan dukungan pembiayaan dan efisiensi operasional. Hal ini penting agar kebijakan tersebut tidak mengganggu keberlangsungan lembaga penyalur maupun kualitas pendampingan usaha bagi nasabah.
- Baca juga:
“Kalau berbicara persoalan Permodalan Nasional Madani dengan program Mekaar ini kan sudah jalan. Dan tentu kalau pun memang harus berbunga rendah ya harus ada subsidi yang tentu itu memungkinkan untuk menekan biaya,” ujar Herman kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dalam rangka penelaahan skema pendampingan usaha pada kebijakan penurunan suku bunga UMKM di Bandung, Jawa Barat, Senin (9/11/2026).
Herman menjelaskan, penerapan suku bunga rendah membutuhkan dukungan subsidi pemerintah untuk menekan beban pembiayaan masyarakat. Berdasarkan perhitungan PNM, skema bunga 8 persen bagi nasabah dengan subsidi pemerintah sebesar 10 persen atau total imbal hasil 18 persen hanya menghasilkan margin sekitar 0,2 persen.
Angka tersebut turun cukup jauh dibandingkan margin sebesar 2,3 persen pada 2025. Penurunan ini terjadi setelah PNM melakukan efisiensi operasional dengan menekan biaya impas (breakeven) dari 20,6 persen menjadi 17,8 persen.
Meski demikian, Herman menilai keberlanjutan skema pembiayaan KPPS masih membutuhkan dukungan pendanaan berbunga rendah dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Danantara.
Ia menegaskan, kebijakan penurunan suku bunga harus dikaji secara menyeluruh agar upaya membantu pelaku usaha mikro tidak justru memunculkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.
Herman menyatakan mendukung program KPPS yang berawal dari arahan Presiden untuk mengatasi ketidakadilan suku bunga pinjaman yang sebelumnya mencapai 24 persen dan dibebankan kepada perempuan prasejahtera.
Namun, ia mempertanyakan besaran bunga KPPS sebesar 8 persen yang dinilai masih lebih tinggi dibandingkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro yang hanya sebesar 3 persen.
Selain persoalan suku bunga, Herman juga meminta pemerintah melakukan pemutakhiran data kelompok masyarakat desil 1 hingga 4. Langkah tersebut diperlukan agar penyaluran program KPPS benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu turut mengingatkan agar langkah efisiensi PNM, termasuk penurunan biaya pemberdayaan dari 3,2 persen menjadi 2,8 persen, tidak mengurangi kualitas pendampingan terhadap pelaku usaha mikro.
“Nah ini yang harus dicarikan solusi sebetulnya secara komprehensif apa yang harus dilakukan,” tegasnya.
Melalui penelaahan tersebut, BAKN DPR RI mendorong perumusan skema pembiayaan KPPS yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan bunga terjangkau tetap mampu membuka akses permodalan bagi perempuan prasejahtera tanpa mengorbankan keberlangsungan lembaga pembiayaan maupun kualitas pendampingan usaha yang diberikan PNM. ***
Komentar Via Facebook :