Home › Politik › DPR Minta Standar Keselamatan Operasi Karhutla Diperketat Usai Helikopter Jatuh
DPR Minta Standar Keselamatan Operasi Karhutla Diperketat Usai Helikopter Jatuh
Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa'adah. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, CerminSatu — Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa'adah, menegaskan pentingnya mengutamakan keselamatan petugas dan masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini menyusul kecelakaan helikopter pemadam karhutla di Sungai Barito, Kalimantan Selatan (Kalsel).
Menurut Rina, penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada upaya pemadaman, tetapi juga harus memastikan keselamatan seluruh pihak yang terlibat, baik masyarakat terdampak maupun petugas di lapangan.
- Baca juga:
“Penanganan karhutla harus melindungi dua pihak sekaligus, masyarakat yang terdampak dan petugas yang berjuang menyelamatkan mereka. Keselamatan keduanya harus menjadi ukuran utama keberhasilan operasi,” ujar Rina kepada media di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Politisi Fraksi PKB tersebut menilai kecelakaan helikopter itu harus menjadi perhatian serius untuk memperkuat perlindungan terhadap seluruh personel penanggulangan karhutla, mulai dari awak pesawat, petugas darat hingga relawan.
Ia meminta evaluasi keselamatan dilakukan secara menyeluruh, meliputi kelayakan dan perawatan armada, kesiapan awak, prosedur pengambilan air, kondisi cuaca, karakteristik lokasi, hingga koordinasi antara operasi udara dan darat.
Selain itu, Rina menekankan perlunya memberikan kewenangan yang jelas kepada petugas untuk menunda atau menghentikan operasi apabila kondisi di lapangan dinilai tidak aman.
“Mereka menjalankan tugas berisiko tinggi untuk melindungi masyarakat. Negara harus memastikan perlindungan itu hadir melalui armada yang laik, peralatan yang memadai, waktu istirahat yang cukup, layanan kesehatan, serta jaminan perlindungan kerja,” katanya.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan operasi penanganan karhutla di sejumlah daerah tetap berlanjut. Namun, pelaksanaannya akan disertai pengetatan prosedur keselamatan menyusul kecelakaan helikopter saat menjalankan misi pemadaman.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menegaskan bahwa insiden tersebut tidak akan menghentikan komitmen pemerintah dalam menangani karhutla.
"Kami ingin menegaskan bahwa kejadian ini tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk terus melakukan penanganan karhutla. Operasi pemadaman tetap harus berjalan, tetapi harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan secara ketat," kata Berton.
Sebelumnya, helikopter angkut jenis Super Puma H-225 dengan registrasi VH-HGM mengalami kecelakaan dan jatuh di Sungai Barito, Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Minggu (8/11/2026).
Dalam peristiwa tersebut, satu kru helikopter bernama Yayan Supyansuri yang sempat dilaporkan hilang akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
Menyikapi kejadian itu, Berton menyatakan BNPB berkomitmen memfasilitasi proses investigasi resmi oleh pihak berwenang guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan.
Investigasi tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai insiden yang terjadi sekaligus mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat. ***
Komentar Via Facebook :