Home › Politik › Panja RUU Perampasan Aset Usulkan Pemeriksaan Pengadilan Maksimal 60 Hari
Panja RUU Perampasan Aset Usulkan Pemeriksaan Pengadilan Maksimal 60 Hari
Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengusulkan pembatasan waktu pemeriksaan perkara di pengadilan paling lama 60 hari. Ketentuan ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mempercepat pengembalian aset kepada para korban tindak pidana.
Pembahasan mengenai batas waktu tersebut mengemuka dalam Rapat Panja RUU Perampasan Aset yang melibatkan Komisi III DPR RI bersama perwakilan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
- Baca juga:
Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, menegaskan bahwa pembatasan waktu diperlukan agar aparat penegak hukum memiliki komitmen dalam menyelesaikan proses peradilan sesuai tenggat yang ditetapkan.
Menurutnya, kepastian batas waktu menjadi hal penting agar penanganan perkara perampasan aset hasil kejahatan tidak berlarut-larut dan menghambat proses pemulihan kerugian masyarakat.
"Masalah realistis atau tidak, kita harus buat limit waktu. Supaya pihak-pihak itu harus komitmen dengan waktu itu dan mengupayakan itu selesai," tegas Rikwanto.
Ia mengingatkan, tanpa adanya batas waktu yang jelas, proses penegakan hukum berpotensi berjalan lambat sehingga kepastian hukum dan efektivitas pengembalian aset kepada korban sulit diwujudkan.
"Kalau tidak dikasih limit waktu dengan alasan realistis atau tidak, nanti malah mereka membuang-buang waktu, tidak ada kepastian hukum setelah itu nanti," imbuh politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Dalam pembahasan RUU ini, Komisi III DPR RI juga menyoroti pentingnya pengaturan mekanisme pengembalian aset kepada korban tindak pidana, termasuk korban penipuan investasi bodong dan skema Ponzi yang menimbulkan kerugian luas di tengah masyarakat.
Aset hasil tindak pidana yang berhasil dirampas diharapkan dapat dikembalikan secara langsung kepada para korban yang berhak, bukan justru disetorkan ke kas negara.
Meski pembahasan mengenai batas waktu pemeriksaan sempat diwarnai perdebatan, Panja menilai ketentuan tenggat yang tegas diperlukan sebagai langkah memperkuat efektivitas penegakan hukum sekaligus mempercepat pemulihan kerugian masyarakat. ***
Komentar Via Facebook :