Home › Politik › Anis Byarwati Minta Pembalut Perempuan Dibebaskan dari PPN
Anis Byarwati Minta Pembalut Perempuan Dibebaskan dari PPN
Keterangan Foto: Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi — Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk pembalut perempuan. Ia menilai kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kemampuan daya beli masyarakat, mengingat pembalut merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan erat dengan kesehatan dan kebersihan perempuan.
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan, persoalan PPN pembalut tidak seharusnya hanya dilihat dari perspektif administrasi perpajakan. Pemerintah juga perlu memperhitungkan dampak kebijakan tersebut terhadap perempuan, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang rentan mengalami penambahan beban pengeluaran.
- Baca juga:
“Pembalut bukan barang mewah. Ini merupakan kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan. Menstruasi adalah proses biologis yang tidak bisa dihindari. Karena itu, kebutuhan terhadap produk sanitasi menstruasi bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dipenuhi,” ujar Anis dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Anis menjelaskan, pengenaan PPN terhadap pembalut merupakan konsekuensi dari ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, hal tersebut tidak berarti pemerintah tidak memiliki ruang untuk mengkaji ulang kebijakan, terutama dengan mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan.
Menurutnya, beban pajak konsumsi pada akhirnya ditanggung oleh konsumen. Tambahan biaya pembelian pembalut mungkin tidak terlalu dirasakan keluarga berpenghasilan tinggi, tetapi dapat menjadi beban tersendiri bagi perempuan berpenghasilan rendah, pekerja informal, hingga perempuan yang menjadi kepala keluarga.
“Kita perlu melihat kebijakan pajak tidak hanya dari berapa besar penerimaan yang diperoleh negara, tetapi juga dari bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Jangan sampai kebijakan fiskal justru menambah beban kelompok yang seharusnya mendapatkan perlindungan,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi XI DPR RI, Anis mendorong Kementerian Keuangan mengkaji kemungkinan pemberian fasilitas pembebasan PPN terhadap produk sanitasi menstruasi yang tergolong kebutuhan esensial.
Ia menilai kajian tersebut perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan keseimbangan antara potensi penerimaan negara dan manfaat sosial-ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.
“APBN memang membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan. Kita memahami pentingnya hal itu. Namun, optimalisasi penerimaan negara harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan. Ada kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan perpajakan,” ungkapnya.
Anis berharap pemerintah tidak hanya menjelaskan status pembalut sebagai barang kena pajak, tetapi juga membuka ruang evaluasi untuk menghadirkan kebijakan perpajakan yang lebih berkeadilan.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan fiskal tidak semata-mata diukur dari pencapaian target penerimaan negara, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi daya beli masyarakat dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan sanitasi perempuan.***
Komentar Via Facebook :