Home › Nasional › Menteri PKP Pastikan Bedah Rumah Gratis, Pengadaan Bahan Bangunan Hemat Rp45,8 Juta
Menteri PKP Pastikan Bedah Rumah Gratis, Pengadaan Bahan Bangunan Hemat Rp45,8 Juta
Keterangan Foto: Menteri PKP Maruarar Sirait berfoto bersama warga penerima manfaat program bedah rumah dan sertifikasi tanah, Sabtu (31/10/2026). MC PKP/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat program peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan bedah rumah yang dipadukan dengan Bakti Kesehatan Polisi di Kampung Boncos, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (31/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto, serta Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.
- Baca juga:
Dalam kesempatan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pelaksanaan program bedah rumah harus mengutamakan transparansi, ketepatan penerima bantuan, dan akuntabilitas. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak dibebani pungutan dalam bentuk apa pun.
“Jangan hanya meninggalkan sejarah, tetapi juga penting untuk membuat sejarah bagi rakyat Indonesia. Program bedah rumah ini harus dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan gratis, tidak dipungut biaya,” tegas Maruarar.
Menurutnya, peningkatan kualitas hunian masyarakat membutuhkan dukungan berbagai pihak. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga pemberdayaan ekonomi perlu diperkuat agar penanganan persoalan masyarakat berjalan lebih menyeluruh.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada sejumlah kementerian dan lembaga yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Kemendagri, BPS, Kementerian ATR/BPN, Kapolda Metro Jaya, PNM, dan semua pihak yang telah mendukung, membantu, serta menunjukkan keberpihakan untuk bekerja lebih cepat, tepat, dan komprehensif dalam pelaksanaan bedah rumah bagi rakyat kecil, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk Jakarta,” ungkapnya.
Maruarar menjelaskan, program peningkatan kualitas rumah tidak boleh hanya berhenti pada perbaikan fisik bangunan. Aspek kepastian hukum kepemilikan rumah dan penguatan ekonomi keluarga juga harus menjadi perhatian.
Untuk itu, Kementerian PKP mendorong kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui program sertifikasi rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan target 1 juta sertifikat.
Program tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah dan rumah masyarakat.
“Bedah rumahnya diurus Kementerian PKP, sertipikatnya diurus Kementerian ATR/BPN, dan perekonomiannya ditingkatkan melalui KUR Perumahan serta PNM. Itulah bagaimana superteam bekerja,” jelasnya.
Pada kegiatan tersebut, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Ibu Abeng, turut memberikan penjelasan kepada warga mengenai persyaratan dan mekanisme pengajuan sertifikasi tanah gratis.
Warga juga diperkenalkan dengan aplikasi Sentuh Tanahku, termasuk fitur layanan plotting bidang tanah, serta diarahkan melengkapi data yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendataan dan pengajuan sertifikat.
Selain persoalan legalitas hunian, pemerintah turut mendorong peningkatan kemandirian ekonomi keluarga melalui dukungan permodalan usaha dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Maruarar menyebutkan, sekitar 250.000 masyarakat di DKI Jakarta telah mendapatkan pemberdayaan melalui program PNM.
Ia menekankan pentingnya tata kelola pembiayaan yang baik, adil, dan mudah diakses agar bantuan permodalan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Efisiensi Anggaran Rp45,8 Juta
Dalam rangka memperkuat transparansi penggunaan anggaran, pelaksanaan program bedah rumah di Kampung Boncos juga disertai Pemilihan Toko Terbuka (PTT) untuk pengadaan bahan bangunan.
Sebanyak tiga toko bangunan mengikuti proses tersebut, yakni TB Sinar Bangunan Jaya, TB Subur, dan TB Anggiat Jaya.
Berdasarkan hasil pemilihan, TB Subur ditetapkan sebagai penyedia bahan bangunan untuk program bedah rumah tersebut.
Dari proses pemilihan itu, diperoleh efisiensi anggaran sebesar 15,40 persen atau senilai Rp45.819.500 dari total pagu anggaran Rp297.500.000.
Sisa anggaran tersebut nantinya akan dimanfaatkan kembali untuk membantu penerima bantuan sehingga penggunaan dana program dapat lebih optimal dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Mekanisme pemilihan secara terbuka ini menjadi bagian dari upaya Kementerian PKP memastikan pengadaan bahan bangunan berlangsung transparan, kompetitif, dan sesuai kebutuhan serta standar kualitas yang ditetapkan.
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto mengapresiasi pelaksanaan program bedah rumah yang melibatkan berbagai pihak tersebut.
Ia menilai ketepatan data penerima, kejelasan parameter, serta pengawasan terhadap kualitas hasil pekerjaan merupakan aspek penting dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan.
“Saya melihat Menteri PKP mengunjungi secara langsung rumah yang dibedah di Kampung Boncos. Program ini diarahkan kepada penerima yang tepat dan dilaksanakan secara komprehensif, berdasarkan data yang tepat, parameter yang jelas, serta hasil yang dapat diukur dari sisi kualitas,” ujar Dadang.
Perpaduan program bedah rumah dengan Bakti Kesehatan Polisi diharapkan tidak hanya meningkatkan kondisi tempat tinggal warga, tetapi juga memperluas akses pelayanan kesehatan sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.
Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus memperluas kerja sama dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, kepolisian, serta mitra strategis lainnya dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat.
Melalui pendekatan terpadu tersebut, pemerintah mendorong peningkatan kualitas permukiman yang tidak hanya menyentuh kondisi fisik rumah, tetapi juga kepastian hukum, kesehatan, dan kemandirian ekonomi keluarga.
Komentar Via Facebook :