Home › Nasional › Bawa Pesan Strategis ke G20, Menlu RI Soroti Pangan, Energi dan Rantai Pasok
Bawa Pesan Strategis ke G20, Menlu RI Soroti Pangan, Energi dan Rantai Pasok
Keterangan Foto: Pertemuan Menteri Luar Negeri (Menlu) G20 yang berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat. Dok Menlu/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir, menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai fondasi untuk membangun ketahanan kawasan dan global. Pesan tersebut disampaikan dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri (Menlu) G20 yang berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat, pada 30–31 Oktober 2026.
Dalam pertemuan yang menjadi lawatan luar negeri pertamanya sejak menjabat sebagai Menlu RI itu, Arrmanatha mengikuti tiga sesi pleno yang membahas persoalan geopolitik, ketahanan energi, serta rantai pasok global.
- Baca juga:
Indonesia menilai ketahanan nasional, kawasan, dan global merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Karena itu, diperlukan kerja sama multilateral yang efektif untuk menghadapi berbagai tantangan internasional.
"Ketahanan nasional memperkuat ketahanan kawasan, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan global," menjadi pesan utama Indonesia dalam forum tersebut.
Selain itu, Menlu RI menyoroti perlunya pembenahan sistem multilateral agar lebih tepercaya, representatif, responsif, serta mampu mengikuti perkembangan dan tantangan zaman.
Pada sesi pembahasan geopolitik, Arrmanatha secara khusus mengingatkan agar pangan tidak dijadikan instrumen tekanan dalam konflik internasional.
"Pangan tidak boleh dijadikan senjata," tegasnya.
Ia turut menyoroti dampak konflik di Selat Hormuz, Laut Hitam, dan Laut Merah terhadap kelancaran jalur perdagangan internasional. Situasi tersebut dinilai berpengaruh terhadap pasokan energi, pupuk, hingga pangan dunia, terutama bagi negara-negara berkembang.
Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, Indonesia mendorong penyelesaian konflik melalui de-eskalasi, dialog, dan penguatan kerja sama antarnegara.
Indonesia juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 sebagai landasan hukum internasional dalam menjaga kebebasan navigasi.
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia mengangkat konsep Responsible Freedom of Navigation. Konsep ini menekankan bahwa kebebasan pelayaran harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sementara pelaksanaan kedaulatan juga perlu disertai pengendalian diri.
Ketahanan Energi dan Transisi
Pada sesi pembahasan energi, Menlu RI menegaskan bahwa ketahanan energi merupakan bagian penting dari keamanan nasional.
Indonesia, kata dia, terus memperkuat kemandirian energi melalui penerapan program biodiesel B50 serta pengembangan program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt (GW).
"Krisis harus mempercepat transisi energi, bukan justru membalikkannya," tegas Arrmanatha.
Indonesia juga mendorong agar proses transisi energi berjalan secara adil dan terjangkau. Hal itu membutuhkan perluasan akses terhadap teknologi energi bersih, sekaligus kemudahan pembiayaan dan investasi bagi negara-negara berkembang.
Dorong Pemerataan Pusat Produksi Global
Sementara dalam sesi pleno mengenai rantai pasok, Indonesia menekankan pentingnya menjaga kepastian rantai pasok global dan memperkuat sistem perdagangan multilateral.
Sejumlah usulan turut disampaikan, mulai dari peningkatan kesiapsiagaan menghadapi krisis dan kondisi darurat, penyediaan pembiayaan jangka panjang dengan biaya terjangkau, hingga pembangunan kemitraan teknologi.
Indonesia berpandangan negara berkembang tidak seharusnya hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga harus memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi pencipta dan pengembang teknologi.
"Rantai pasok harus memiliki lebih banyak pusat produksi, terutama di negara-negara berkembang," demikian disampaikan Menlu RI.
Di sela-sela agenda utama G20, Arrmanatha juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Turki, Rusia, Argentina, Meksiko, Inggris, Kanada, Jerman, India, Arab Saudi, dan Polandia.
Selain itu, dilakukan pertemuan dengan High Representative sekaligus Wakil Presiden Komisi Eropa. Menlu RI juga menggelar pertemuan pull-aside dengan Menlu Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Prancis.
Rangkaian pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan bilateral, menjajaki peluang kerja sama di berbagai sektor, serta bertukar pandangan mengenai perkembangan geopolitik dan isu-isu internasional yang menjadi perhatian bersama.
Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Atlanta dihadiri perwakilan dari 18 negara anggota G20, Uni Eropa, dan Uni Afrika. Polandia turut hadir sebagai negara undangan tuan rumah, sementara Afrika Selatan tercatat tidak menghadiri pertemuan tersebut.
Pada akhir pertemuan, Amerika Serikat selaku pemegang Presidensi G20 2026 menerbitkan Chair's Statement yang merangkum pembahasan serta berbagai pandangan yang berkembang selama forum berlangsung.
Rangkaian Presidensi G20 Amerika Serikat selanjutnya akan mencapai puncaknya melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Miami pada 14–15 Desember 2026. Setelah itu, kepemimpinan G20 akan beralih kepada Inggris untuk periode 2027.
Demikian disampaikan dalam rilis resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tertanggal 1 November 2026.
Komentar Via Facebook :