Home › Politik › Khozin DPR Soroti Studi Referensi DWP Tulungagung ke Wonosobo
Khozin DPR Soroti Studi Referensi DWP Tulungagung ke Wonosobo
Keterangan Foto: Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti kegiatan studi referensi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Tulungagung ke Wonosobo yang menjadi perhatian publik karena dikaitkan dengan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Ia menilai kegiatan seremonial pemerintah daerah yang tidak memiliki urgensi dan dampak langsung bagi masyarakat seharusnya dihapus, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Saya kembali mengingatkan, di tengah instruksi Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi anggaran, kegiatan seremonial nonsubstansial di lingkungan pemda seharusnya dihapus. Apalagi kegiatannya tidak memiliki urgensi,” kata Khozin di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
- Baca juga:
Berdasarkan unggahan akun Instagram @dwp_kab.tulungagung, rombongan DWP Tulungagung melaksanakan kegiatan selama tiga hari, yakni pada 19–21 Oktober 2026. Pada hari pertama, agenda mereka meliputi kunjungan ke sejumlah destinasi wisata, di antaranya Pintu Langit, Kawah Sikidang menggunakan jeep, dan Telaga Menjer. Rangkaian kegiatan juga mencakup gala dinner di Dipayana Cafe.
Khozin mengkritik kegiatan tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi keuangan daerah yang tengah menghadapi tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Terlebih, kegiatan serupa disebut telah menjadi agenda tahunan.
“Daerah banyak yang mengalami kesulitan anggaran karena efisiensi. Pemangkasan TKD berdampak pada pembangunan daerah, bahkan pemda kesulitan membayar SDM. Tapi di satu sisi, kegiatan seremonial bersifat hiburan jalan terus,” ujar anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur IV, yang meliputi Jember dan Lumajang, tersebut.
Khozin juga mempertanyakan pernyataan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, yang menyebut studi referensi DWP sebagai agenda tahunan untuk meningkatkan komunikasi dan mempererat hubungan antar-DWP kabupaten.
Menurut Khozin, pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terukur manfaat kegiatan tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan penyelenggaraan birokrasi dan pembangunan daerah.
“Klaim ini perlu diperjelas. Apa yang didapat dari studi referensi keluarga pejabat? Apakah mendukung kerja-kerja birokrasi dan pembangunan daerah? Dan apa kegiatan silaturahmi keluarga ASN ada kebermanfaatannya untuk masyarakat setempat?” katanya.
Khozin memahami pentingnya silaturahmi dalam membangun hubungan antarlembaga. Namun, ia mengingatkan agar kegiatan yang berada di luar kebutuhan kedinasan tidak membebani anggaran negara.
“Seharusnya kegiatan seperti ini menggunakan dana pribadi karena di luar kebutuhan birokrat. Rp50 juta per tahun lebih baik untuk bayar gaji guru-guru honorer yang sering tertunda, atau meningkatkan fasilitas pelayanan publik,” ucapnya.
Karena itu, Khozin meminta Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberikan penjelasan secara komprehensif disertai dokumen pendukung, mulai dari rincian pembiayaan, pelaksanaan kegiatan, hingga hasil yang dicapai.
“Walau Pemkab menyatakan bagian pelesiran DWP Tulungagung ke Wonosobo menggunakan dana iuran pribadi, setiap kegiatan dalam agenda tersebut perlu diperiksa bersama dokumen pertanggungjawabannya,” tegasnya.
Ia juga mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Sementara itu, inspektorat daerah dinilai dapat menelaah kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja sesuai kewenangannya.
Khozin menegaskan, evaluasi serupa perlu dilakukan di daerah lain untuk memastikan penggunaan anggaran pemerintah benar-benar berorientasi pada kepentingan publik.
“Evaluasi tersebut juga berlaku untuk daerah-daerah lain. Jangan sampai ada lagi kecolongan kegiatan-kegiatan piknik yang dibalut dengan agenda formal, tanpa kejelasan manfaatnya,” tutup Khozin. ***
Komentar Via Facebook :