Home › Politik › Karhutla Ganggu Sekolah dan Picu ISPA, Puan Minta Pemerintah Bergerak
Karhutla Ganggu Sekolah dan Picu ISPA, Puan Minta Pemerintah Bergerak
Keterangan Foto: Ketua DPR RI Puan Maharani Saat Menyampaikan Pernyataan Tentang Karhutla di Jakarta. Ket : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah daerah. Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus mencakup dampaknya terhadap kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.
Puan menyebut kondisi karhutla saat ini sudah masuk kategori kondisi luar biasa (KLB). Karena itu, diperlukan langkah terpadu untuk menangani dampak yang muncul selama maupun setelah karhutla.
- Baca juga:
“Karhutla saat ini sudah KLB (kondisi luar biasa), dan kami sudah meminta kepada Pemerintah untuk melaksanakan koordinasi. Bukan hanya bagaimana penanganan Karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya selesai,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Berdasarkan perkembangan yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), titik panas dan titik api masih ditemukan di enam provinsi yang terdampak karhutla. Penambahan titik api terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Sementara titik api di Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi relatif menurun.
Dampak karhutla juga mulai dirasakan masyarakat dari sisi kesehatan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sekitar 3,4 juta penduduk terdampak karhutla di tujuh provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Kabut asap karhutla turut memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta keluhan kesehatan lainnya seperti asma, iritasi kulit, dan konjungtivitis.
Selain kesehatan, aktivitas pendidikan di sejumlah daerah juga terganggu. Beberapa wilayah bahkan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai langkah untuk mengurangi risiko paparan kabut asap terhadap peserta didik.
Puan menegaskan DPR akan mengawasi penanganan karhutla melalui koordinasi lintas alat kelengkapan dewan (AKD) dan komisi. Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan selama proses pemadaman, tetapi juga mencakup penanganan dampak pasca karhutla.
“Ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi memang harus koordinasi bersama. Di kami pun nanti pimpinan akan melakukan rapat koordinasi bagaimana kemudian penanganannya supaya lintas kementerian dan lintas komisi,” tegasnya.
Karhutla juga memberikan dampak serius terhadap habitat dan lingkungan. Salah satunya dengan ditemukannya orangutan dalam kondisi lemas dan tidak sadarkan diri di perkebunan warga Desa Laman Satong, Ketapang, Kalimantan Barat, setelah terpapar asap pekat yang menyelimuti habitatnya.
Puan kembali menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR dalam menangani persoalan karhutla secara menyeluruh.
“Koordinasinya itu nggak bisa sendiri-sendiri, koordinasinya itu harus lintas kementerian,” pungkas Puan. ***
Komentar Via Facebook :