Home › Politik › Karhutla Meluas, Deddy Sitorus Minta Pemerintah Kerahkan Seluruh Sumber Daya
Karhutla Meluas, Deddy Sitorus Minta Pemerintah Kerahkan Seluruh Sumber Daya
Keterangan Foto: Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus. TD/YS
JAKARTA, Tabloid Diksi - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Menurut Deddy, eskalasi karhutla membutuhkan mobilisasi sumber daya secara maksimal dan terkoordinasi. Penanganan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah yang saat ini menghadapi keterbatasan anggaran.
- Baca juga:
“Saya mendorong pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan karhutla secara sistematis dan melakukan mobilisasi sumber daya secara maksimal sebelum keadaan berada di luar kendali,” kata Deddy dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/8/2026).
Politisi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Kalimantan Utara itu menilai pemerintah pusat perlu memastikan seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan untuk menghadapi peningkatan karhutla.
Ia juga menyoroti kapasitas fiskal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dinilai belum memadai untuk mengorkestrasi penanganan karhutla secara efektif.
“BNPB juga tidak punya kapasitas fiskal atau pendanaan untuk melakukan orkestrasi yang efektif menangani karhutla saat ini,” ujarnya.
Karena itu, Deddy meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Keuangan melakukan asesmen terhadap kapasitas negara dalam menghadapi situasi karhutla. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan ketersediaan anggaran dan sumber daya dalam penanganan bencana.
Deddy mengatakan keterbatasan fiskal juga dialami pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Kondisi tersebut semakin berat setelah adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan penanganan karhutla berjalan tanpa dukungan yang memadai.
“Berharap pemerintah daerah melakukan tindakan dalam kondisi ketiadaan anggaran itu seperti menunggu bom waktu meledak,” tegasnya.
Deddy menyebut eskalasi karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatra berlangsung secara bertahap sehingga belum sepenuhnya mendapat perhatian publik. Padahal, dampaknya telah dirasakan masyarakat, terutama terhadap kesehatan dan aktivitas ekonomi.
Berdasarkan data BNPB yang disampaikannya, sepanjang semester pertama 2026 kebakaran telah melanda sedikitnya 26.000 hektare lahan dan masih terus meluas.
Kualitas udara di sejumlah daerah juga dilaporkan mengalami penurunan hingga melampaui ambang batas. Konsentrasi PM2.5 disebut telah mencapai lebih dari 150 µg/m³ di sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Riau.
Kondisi tersebut turut meningkatkan risiko gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Selain berdampak pada kesehatan masyarakat, karhutla juga mengganggu aktivitas ekonomi, distribusi logistik, transportasi, serta produktivitas perkebunan swasta maupun perkebunan rakyat.
Deddy menilai kondisi karhutla tahun ini lebih serius dibandingkan periode 2023–2025. Situasi tersebut diperparah oleh kekeringan ekstrem yang disebut berkaitan dengan fenomena El Nino.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak menunggu situasi semakin parah untuk mengambil langkah luar biasa. Pemerintah pusat dinilai perlu segera mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia agar karhutla tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
“Pemerintah pusat harus segera mengambil alih penanganan secara sistematis dan melakukan mobilisasi sumber daya secara maksimal sebelum keadaan berada di luar kendali,” pungkasnya. ***
Komentar Via Facebook :