Home › Ekonomi › PAD Riau Dinilai Masih Rendah, DPRD Dorong Pemprov Perkuat Hilirisasi Sawit
PAD Riau Dinilai Masih Rendah, DPRD Dorong Pemprov Perkuat Hilirisasi Sawit
Keterangan Foto: Aktivitas perkebunan kelapa sawit di Riau. DPRD Riau mendorong Pemprov mengembangkan hilirisasi sawit, termasuk industri pengolahan seperti pabrik minyak goreng, untuk meningkatkan nilai tambah dan PAD daerah. TD/YS.
PEKANBARU, Tabloid Diksi – DPRD Provinsi Riau mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat hilirisasi kelapa sawit sebagai salah satu strategi meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, di tengah sorotan terhadap pertumbuhan ekonomi Riau dan capaian PAD daerah.
- Baca juga:
Pertumbuhan ekonomi Riau berada di kisaran 4,75 persen pada pertengahan 2026. Namun, realisasi PAD disebut baru berada di sekitar 52 persen dari target. Edi menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya dapat dikaitkan dengan kinerja pemerintah. Aktivitas masyarakat, dunia usaha dan mekanisme pasar juga memiliki peran besar dalam menggerakkan perekonomian.
"Pertumbuhan ekonomi itu karena ada mekanisme pasar. Ada perputaran uang. Kalau kegiatan proyek pemerintah tidak ada, bagaimana pemerintah bisa mengklaim pertumbuhan itu karena kinerja pemerintah?" ujar Edi pada Selasa, 11 Agustus 2026.
Ia mencontohkan sektor perkebunan kelapa sawit yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat Riau. Harga TBS yang relatif stabil di atas Rp3.000 per kilogram dinilai turut menjaga daya beli masyarakat.
Karena itu, Edi meminta pemerintah memberikan dukungan lebih nyata terhadap sektor pertanian dan perkebunan, termasuk dengan mengembangkan industri hilir.
Salah satu bentuk hilirisasi yang disarankan adalah membangun industri pengolahan kelapa sawit, seperti pabrik minyak goreng.
Edi menilai Riau memiliki keuntungan karena bahan baku sawit tersedia dalam jumlah besar di daerah sendiri. Dengan mengolah komoditas tersebut menjadi produk bernilai tambah, manfaat ekonominya diharapkan tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat.
"Bahan bakunya kita punya sendiri. Tidak perlu impor. Masyarakat mendapatkan nilai tambah, pemerintah juga bisa ikut menstabilkan harga dan memperoleh keuntungan dari hilirisasi," katanya.
Menurut Edi, hilirisasi juga dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat struktur ekonomi Riau sehingga daerah tidak hanya bergantung pada penjualan komoditas dalam bentuk bahan mentah.
Selain hilirisasi, DPRD Riau meminta Pemprov lebih serius menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Beberapa sektor yang disoroti antara lain pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak kendaraan perusahaan.
Edi mengatakan data yang akurat dibutuhkan agar potensi pajak dapat dihitung dan ditagih secara maksimal.
Untuk penyusunan APBD 2027, ia juga meminta pemerintah menetapkan target pendapatan berdasarkan kajian yang jelas dengan mempertimbangkan potensi investasi, sumber daya alam, pajak, PAD dan kemampuan belanja daerah.
DPRD berharap anggaran daerah ke depan lebih diarahkan pada program produktif yang mampu menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Riau.
Komentar Via Facebook :