Home › Ekonomi › Sensus Ekonomi 2026 di Riau Hadapi Kendala, Petugas Masih Ditolak
Sensus Ekonomi 2026 di Riau Hadapi Kendala, Petugas Masih Ditolak
Keterangan Foto: Petugas Sensus Ekonomi 2026 melakukan pendataan kepada masyarakat. Pemprov Riau memperkuat koordinasi dengan BPS karena masih ditemukan sejumlah kendala di lapangan. TD/YS/idxchannel.com.
PEKANBARU, Tabloid Diksi – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Riau masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Pemerintah Provinsi Riau bersama Badan Pusat Statistik (BPS) pun memperkuat koordinasi untuk memastikan seluruh proses pendataan dapat diselesaikan sesuai target.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menggelar pertemuan dengan Kepala BPS Provinsi Riau di Pekanbaru, Kamis, 13 Agustus 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan pendataan sekaligus berbagai persoalan yang dihadapi petugas.
- Baca juga:
Pendataan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan secara door-to-door sejak 15 Juni dan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Dari hasil evaluasi, masih ditemukan beberapa hambatan. Salah satunya berkaitan dengan akses petugas ke sejumlah kawasan perumahan eksklusif. Sebagian pengelola maupun penghuni disebut belum sepenuhnya memberikan akses kepada petugas sensus.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah munculnya informasi keliru atau hoaks mengenai pelaksanaan Sensus Ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat ragu bahkan menolak kedatangan petugas.
Selain itu, pendataan terhadap sejumlah perusahaan juga belum berjalan optimal. Beberapa perusahaan disebut belum menerima kedatangan petugas atau bahkan menolak proses pendataan.
Kendala juga ditemukan dalam pendataan rumah tangga ASN. Jam kerja dari pagi hingga sore membuat sebagian ASN tidak berada di rumah ketika petugas melakukan pendataan.
Untuk mempercepat proses tersebut, Pemprov Riau dan BPS menyiapkan sejumlah langkah. Salah satunya melibatkan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat atau kelompok yang masih ragu.
Pemprov Riau juga akan berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota agar membantu membuka akses petugas ke kawasan perumahan maupun lingkungan perusahaan.
Khusus ASN, Pemprov Riau menyiapkan mekanisme pengisian mandiri atau self assessment. ASN nantinya dapat mengisi data melalui tautan yang disediakan, kemudian data tersebut akan diverifikasi oleh BPS.
Syahrial mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya informasi yang tidak jelas mengenai Sensus Ekonomi 2026. Ia mengajak masyarakat menerima petugas resmi dan memberikan data yang diperlukan.
BPS Riau juga memastikan petugas sensus telah dibekali surat tugas serta tanda pengenal. Masyarakat diimbau memastikan identitas petugas sebelum memberikan informasi.
Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menghasilkan gambaran struktur ekonomi yang lebih akurat sehingga bisa menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan di masa mendatang.
Komentar Via Facebook :