Home › Nasional › Presiden Prabowo : BUMN Milik Rakyat, Berikan Manfaat ke Rakyat
Presiden Prabowo : BUMN Milik Rakyat, Berikan Manfaat ke Rakyat
Keterangan Foto: Presiden Prabowo Saat Pidato di Sidang Rapat Tahunan Berama MPR, DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara, Parlemen, Jakarta. Jumat, (14/8/2026)/BPMI Setpres. TD/YS
JAKARTA, Tabloid Diksi - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan aset seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pengelolaannya harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, bukan menjadi kepentingan kelompok atau individu tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
- Baca juga:
Presiden menekankan bahwa BUMN bukanlah milik direksi maupun komisaris dan tidak boleh dijadikan sumber pembiayaan bagi penguasa. Pemerintah, bersama Danantara, kini tengah melakukan restrukturisasi besar-besaran untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan efisiensi, serta memastikan perusahaan negara benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Saat Danantara mulai dibentuk, pemerintah mencatat terdapat 1.074 entitas BUMN, termasuk anak perusahaan hingga perusahaan turunan lainnya. Menurut Presiden, jumlah tersebut terlalu besar karena terdapat sejumlah perusahaan yang dinilai tidak produktif sehingga perlu dilakukan penataan secara menyeluruh.
Dalam proses restrukturisasi tersebut, sebanyak 290 BUMN telah ditutup. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN dapat ditekan menjadi maksimal 300 perusahaan pada akhir 2026. Perusahaan yang dipertahankan adalah entitas yang dinilai produktif dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian serta masyarakat.
Presiden menyebut langkah tersebut sebagai salah satu restrukturisasi korporasi terbesar yang pernah dilakukan. Pemerintah ingin memastikan hanya perusahaan yang memiliki kinerja dan mampu menciptakan nilai tambah yang tetap dipertahankan.
Dari sisi efisiensi, restrukturisasi telah menghasilkan penghematan biaya overhead lebih dari Rp50 triliun. Penghematan tersebut antara lain berasal dari penataan biaya direksi dan komisaris, sewa gedung dan kendaraan, serta perjalanan dinas. Pemerintah menargetkan efisiensi tersebut dapat meningkat hingga lebih dari Rp70 triliun pada akhir 2026.
Presiden menilai dana sebesar itu dapat dialihkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, seperti memperbaiki fasilitas kesehatan, merenovasi sekolah, hingga menyediakan hunian bagi rakyat.
Selain menekan biaya, pembenahan BUMN juga disebut mulai memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan. Dalam enam bulan pertama 2026, laba PT Timah tercatat mencapai Rp2,7 triliun atau sekitar sembilan kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kinerja positif juga terlihat pada sejumlah perusahaan negara lainnya. Laba bersih PT Semen Indonesia meningkat 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia 252,8 persen, PT Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN 54,4 persen.
Pembenahan juga dilakukan terhadap PT Garuda Indonesia. Hingga Juni 2026, sebanyak 20 pesawat yang sebelumnya tidak beroperasi telah kembali diaktifkan. Dengan demikian, jumlah pesawat aktif Garuda Indonesia mencapai 104 unit. Presiden berharap maskapai nasional tersebut dapat kembali membukukan keuntungan secara berkelanjutan mulai awal 2027.
Dalam aspek tata kelola, Presiden juga menegaskan pentingnya penyajian laporan keuangan yang mencerminkan kondisi perusahaan secara nyata. Pemerintah telah melakukan koreksi terhadap laporan keuangan sejumlah BUMN agar seluruh data dan angka yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Presiden, transparansi menjadi bagian penting dalam proses pembenahan BUMN. Ia menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap manipulasi angka maupun laporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Setelah dilakukan berbagai pembenahan, keuntungan BUMN meningkat dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025 atau tumbuh 75,3 persen. Sementara itu, dividen BUMN pada 2025 tercatat mencapai Rp142,3 triliun.
Jika dikurangi dengan penyertaan modal negara (PMN), kontribusi bersih BUMN meningkat dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025. Angka tersebut diproyeksikan kembali meningkat hingga sekitar Rp200 triliun pada 2026 tanpa memperhitungkan PMN.
Presiden menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa perbaikan manajemen, tata kelola yang sehat, serta komitmen untuk menjalankan perusahaan secara transparan dapat menghasilkan peningkatan kinerja dalam waktu relatif cepat. Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran Danantara atas proses pembenahan yang dilakukan.
Peningkatan kinerja BUMN selanjutnya diarahkan untuk mendukung percepatan hilirisasi dan industrialisasi nasional. Sepanjang 2026, melalui Danantara, sebanyak 26 proyek hilirisasi telah memasuki tahap groundbreaking.
Proyek-proyek tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pengolahan batu bara menjadi DME, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, hingga pembangunan smelter alumina menjadi aluminium. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan puluhan ribu lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Selain hilirisasi, pemerintah juga menyiapkan strategi upstreaming dengan membuka peluang akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan terbaik di dunia. Langkah tersebut ditujukan untuk memperoleh teknologi, kekayaan intelektual, sistem manajemen, akses pasar, serta pengalaman yang dapat memperkuat daya saing dan perekonomian nasional.
Melalui restrukturisasi, efisiensi, perbaikan tata kelola, serta penguatan hilirisasi dan upstreaming, pemerintah berharap BUMN semakin mampu menjalankan perannya sebagai instrumen pembangunan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh rakyat Indonesia. ***
Komentar Via Facebook :