Home › Sorotan › G3S Bongkar Pola Kejari, Sederet Kasus OPD Pekanbaru Mandek

G3S Bongkar Pola Kejari, Sederet Kasus OPD Pekanbaru Mandek

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:55 WIB,

Penulis : TIM

G3S Bongkar Pola Kejari, Sederet Kasus OPD Pekanbaru Mandek

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru

PEKANBARU, Tabloid Diksi – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Sungguh Suara Sejati (G3S) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru untuk lebih transparan dalam menangani sejumlah perkara dugaan korupsi yang menjadi perhatian publik.

Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap aksi unjuk rasa yang digelar di Kantor Kejari Pekanbaru beberapa hari lalu.

Baca juga: Pesta Narkoba di Kafe Wulan Kampar Jadi Sorotan, Penanganan BNNP Riau Dipertanyakan

Pelaksana Tugas (Plt) G3S, Berti Sitanggang meminta aparat hukum mempercepat penanganan dugaan penyalahgunaan anggaran di Sekretariat DPRD Pekanbaru.

“Jujur saja saya melihat jalannya kasus ini sangat lambat. Jaksa tampak seperti sedang mengulur waktu,” kata Berti dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/6/26).

Baca juga: Dua Pekan Terakhir, Warga Kulim Resah Listrik Kerap Padam hingga Dua Kali Sehari

Menurut Berti, masyarakat masih menunggu kejelasan perkembangan kasus yang menyeret Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru, Hambali Nanda Manurung.

Dia menambahkan, vonis hukuman terhadap Jhony Andrean atas tindak pidana perintangan penyidikan merupakan sinyal kuat adanya praktik korupsi tersebut.

Baca juga: Kejari Isyaratkan Sudah Ada Arah Pertanggungjawaban dalam Kasus SPPD Fiktif DPRD Pekanbaru

Di mana tenaga honorer tersebut berupaya menghalangi tugas kejaksaan dalam menyidik perkara dugaan korupsi yang diduga dilakukan Sekwan Pekanbaru.

“Sangat mustahil pelaku bertindak sendiri untuk kepentingannya. Perbuatan yang dilakukan para pihak adalah bentuk kejahatan terstruktur,” ujarnya.

Baca juga: Ditengah Perusahaan Sawit, Migas dan HTI, Tapung Dipaksa Menderita

Selain itu, DPP G3S juga menyoroti perkara dugaan korupsi lainnya di lingkungan DPRD Pekanbaru yang masih mandek hingga saat ini di tangan Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Kasus tersebut menyeret oknum politisi yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru.

Baca juga: Pramuka Rumbai Barat Dilibatkan dalam Pengamanan Kurban di Sejumlah Masjid

“Kasus IYS, juga seperti di ‘peti es’ kan. Jaksa tidak mampu menuntut yang bersangkutan. Padahal kerugian negara sudah jelas,” ungkap Berti.

Berti menyebut Kejari seolah tidak berkuku untuk mengusut perkara-perkara dugaan praktik korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Baca juga: Majelis Pertanahan Pusat Tegaskan NKK Bukan Instrumen Mafia Tanah

Pernyataan itu disampaikannya berdasarkan sejumlah pengaduan dugaan rasuah dari DPP G3S selalu lenyap tanpa penjelasan yang cukup beralasan.

Di antaranya laporan dugaan proyek fiktif perawatan halte bus Trans Mestro Pekanbaru, menurut analisa G3S kerugian negara mencapai Rp1 miliar lebih.

Baca juga: Kades dan Vendor 'Main Mata', Inspektorat 'Bungkam' Korupsi Dana Digitalisasi Desa !

Dugaan korupsi pengadaan meubiler oleh Dinas PU senilai Rp2 miliar. Berdasarkan hitungan G3S, belanja barang tersebut hanya sekitar Rp1,1 miliar.

Lalu, proyek perbaikan sarana dan prasarana di sekolah dasar se-Kota Pekanbaru. Hasil investigasi G3S menemukan 10 lokasi yang pengerjaannya tidak terlaksana 100 persen.

Baca juga: Intimidasi Oknum Kades Kuntu Darussalam terhadap Jurnalis, Ketua DPD SPRI Riau: Gunakan Hak Jawab, Bukan Intimidasi!

Terakhir, proyek-proyek rehab di sejumlah Puskesmas dan Puskemas Pembantu di Pekanbaru.

G3S juga mengaitkan proses pengusutan dugaan penyelewengan APBD terhambat oleh kedekatan antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah.

Baca juga: Akses Jalan Hancur, Pengusaha Sawit Untung, Pemdes Abai: Warga Menderita!!!

Dengan menyinggung adanya dana hibah yang diterima Kejari dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

“Salah satunya kegiatan perbaikan gedung barang bukti milik kejari dari hibah, dan itu tertuang dalam LHP BPK,” tandas Berti.

Baca juga: PT AWE Klaim Bantu Warga Domo Atasi Erosi Sungai, Modalin Bangun Bronjong Kampung!

Home › Sorotan › G3S Bongkar Pola Kejari, Sederet Kasus OPD Pekanbaru Mandek

G3S Bongkar Pola Kejari, Sederet Kasus OPD Pekanbaru Mandek

Baca juga: Pesta Narkoba di Kafe Wulan Kampar Jadi Sorotan, Penanganan BNNP Riau Dipertanyakan

Baca juga: Dua Pekan Terakhir, Warga Kulim Resah Listrik Kerap Padam hingga Dua Kali Sehari

Baca juga: Kejari Isyaratkan Sudah Ada Arah Pertanggungjawaban dalam Kasus SPPD Fiktif DPRD Pekanbaru

Baca juga: Ditengah Perusahaan Sawit, Migas dan HTI, Tapung Dipaksa Menderita

Baca juga: Pramuka Rumbai Barat Dilibatkan dalam Pengamanan Kurban di Sejumlah Masjid

Baca juga: Majelis Pertanahan Pusat Tegaskan NKK Bukan Instrumen Mafia Tanah

Baca juga: Kades dan Vendor 'Main Mata', Inspektorat 'Bungkam' Korupsi Dana Digitalisasi Desa !

Baca juga: Intimidasi Oknum Kades Kuntu Darussalam terhadap Jurnalis, Ketua DPD SPRI Riau: Gunakan Hak Jawab, Bukan Intimidasi!

Baca juga: Akses Jalan Hancur, Pengusaha Sawit Untung, Pemdes Abai: Warga Menderita!!!

Baca juga: PT AWE Klaim Bantu Warga Domo Atasi Erosi Sungai, Modalin Bangun Bronjong Kampung!

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

Kejari Isyaratkan Sudah Ada Arah Pertanggungjawaban dalam Kasus SPPD Fiktif DPRD Pekanbaru

Ramai Dipertanyakan, Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru Minta Konfirmasi Langsung Soal Kasus SPPD DPRD

Komisi III DPRD Pekanbaru Fasilitasi Mediasi Dugaan Kekerasan Murid SDN 181

DPRD Pekanbaru Sahkan Ranperda Perubahan OPD, Dua Dinas Baru Disiapkan

Pernyataan Kontroversial DPRD Riau Tuai Kritik Balik dari KNPI