Home › Sorotan › Maraknya Galian C Tanpa Izin di Desa Talang Perigi Inhu
Maraknya Galian C Tanpa Izin di Desa Talang Perigi Inhu
Keterangan Foto: Istimewah
INHU, Tabloid Diksi - Maraknya aktivitas Galian C jenis tanah uruk di Kabupaten Indragiri Hulu (INHU) untuk memenuhi kebutuhan proyek pengerjaan bahu jalan, baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten, kini menimbulkan kekhawatiran. Beberapa kuari yang muncul diduga tidak memiliki izin resmi.
Salah satunya, kuari yang diduga tanpa izin terletak di Desa Talang Perigi, Kecamatan Rakit Kulim. Kuari ini diduga milik Rajiskan, mantan Kepala Desa Patonggan, Kecamatan Rakit Kulim. Tanah uruk yang diambil di kuari ini digunakan untuk proyek pembangunan jalan Petonggan–Lubuk Sitarak, yang anggarannya dialokasikan untuk tahun 2024. Diketahui, proyek ini diduga tidak memiliki izin yang sah.
- Baca juga:
Proyek jalan Kabupaten Desa Petonggan–Lubuk Sitarak dikerjakan oleh PT DPM, yang tercatat sebagai pemenang lelang. Hal ini dapat dilihat dari papan proyek yang terpasang dengan nilai kontrak Rp 4.852.641.269,-. Sumber dananya berasal dari DBH Sawit Kabupaten Indragiri Hulu, dengan nomor kontrak 09/KONT/DPUPR-BM/RJ-DBH/8/2024 dan tanggal kontrak 30 Agustus 2024.
Meskipun PT DPM awalnya dinilai telah memenuhi prosedur lelang, temuan terkait pengadaan tanah uruk yang diduga ilegal membuat proses pemenangan proyek ini dipertanyakan. Terlebih lagi, PT DPM juga mengerjakan proyek jalan Kabupaten lainnya di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan nilai kontrak lebih dari Rp 11 miliar. Hal ini disampaikan oleh Rudi Walker, Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia, saat ditemui di Kelayang, Sabtu (23/11/2024).
Pengakuan Pihak PT DPM
Dedeng, pelaksana lapangan PT DPM, saat ditemui pada Sabtu (23/11/2024), membenarkan bahwa tanah uruk untuk proyek jalan Petonggan–Lubuk Sitarak diperoleh dari warga setempat dengan sistem borongan per mobil. “Untuk satu mobil, kami bayar Rp 250 ribu jika menggunakan mobil kami sendiri, dan Rp 300 ribu jika mereka menggunakan mobil mereka,” jelas Dedeng di hadapan sejumlah wartawan.
Namun, ketika ditanya mengenai apakah tanah uruk yang digunakan sudah memenuhi standar dan memiliki izin Galian C, Dedeng menjawab, “Kami tidak tahu menahu soal izin. Itu urusan mereka.”
Pernyataan Rudi Walker
Menurut Rudi Walker, jika kontraktor tidak memastikan ada atau tidaknya izin Galian C, hal tersebut menunjukkan ketidakpedulian terhadap aturan yang berlaku. Ia juga menilai proyek ini dikhawatirkan dikerjakan secara asal-asalan.
"Kami menyarankan agar aparat penegak hukum segera menindak tegas kuari-kuari yang ada di Desa Talang Perigi dan menertibkan semua kuari ilegal yang bermunculan. Kami tidak ingin hal ini terjadi seperti yang terjadi di Solok Selatan," ujar Rudi.
Tanggapan Pihak Terkait
Upaya untuk menghubungi mantan Kepala Desa Petonggan, Rajiskan, serta Wawan, pemilik alat berat excavator, melalui telepon seluler tidak membuahkan hasil. Mereka tidak memberikan respons terhadap permintaan konfirmasi.
Komentar Via Facebook :