KIPP Akan Membawa Keranah Hukum Si pemberi Dan Penerima Money Politik

Rabu, 06 November 2024 | 11:46 WIB,

Ilustrasi Stop Politik Uang (Foto: Istimewa)

INHU, Tabloid Diksi - Komite Independen Pemantau Pemilu Indragiri Hulu (KIPP-INHU) yang sudah terbentuk sampai ketingkat desa terus bekerja memantau pergerakan dari setiap Calon Bupati-Wakil Bupati beserta tim pemenangan dari ketiga pasangan calon Bupati INHU.

KIPP-INHU menghimbau agar pada masa kampanye ini setiap pasangan beserta tim pemenangan (tim sukses), tetap menjaga keharmonisan yang sudah terjaga selama ini dengan tidak membuat narasi yang menyinggung-nyingung SARA pada masa kampanye yang berpotensi memecah belah masyarakat Inhu. Hal ini di sampaikan nya kepada awak media melalui keterangan tertulisnya, Rabu (06/11/2024).

Baca juga: Sebut Dosen Dan Guru Beban Negara, Presma UNRI Ego Prayogo Kecam Keras Pernyataan Sri Mulyani Mentri Keuangan RI

Disebutkan Mardiono selaku anggota KIPP-INHU, dirinya berharap agar setiap pasangan calon hendaknya memberi pendidikan politik yang baik kepada masyarakat INHU.

"Kami mengharapkan setiap pasangan memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat, agar Pilkada serentak ini berjalan dengan demokratis."pungkas Mardiono.

Baca juga: GPM-R Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa di Polda Riau: Bustamar Bantah Terkait Dugaan Perambahan Hutan

Sampaikanlah gagasan dan program-program kepada masyarakat INHU untuk kemajuan lima tahun kedepan dan bukan hanya sekedar janji politik semata,"tambahnya.

Mardiono juga menyebutkan, dirinya bersama anggota KPP lainya meminta penyelenggara negara seperti TNI, Polri, kepala Desa sampai kepada tingkat dusun agar tetap netral selama helatan pilkada serentak berlangsung.

Baca juga: Gubernur Riau Wajib Evaluasi OPD yang Dinilai Langgar UU KIP

"KIPP juga meminta kepada ASN, TNI-POLRI, Kepada Desa sampai ke tingkat perangkat desa untuk tetap berpihak netral selama pelaksanaan PILKADA Serentak. Memang secara pribadi lepas pribadi pasti mempunyai jagoannya tetapi karena anda penyelenggara pemerintahan dituntut bersikap netral."terangnya.

"KIPP tidak akan pernah mentolerir setiap Oknum yang berpihak kepada salah satu Paslon, kami sudah mencatat dan mengumpulkan bukti-bukti kelakuan Oknum Penyelenggara Negara sampai ketingkat desa yang berpihak kepada salah satu Paslon, setelah cukup bukti kami akan membawa keranah hukum untuk diproses secara hukum."tambahnya.

Baca juga: Dukung Terus Mengalir, Tokoh Riau Dukung Erisman Yahya Jadi Sekda Provinsi Riau: "Sosok yang Penuh Dedikasi dan Prestasi"

Lebih lanjut Mardiono menyebutkan, dirinya juga berharap kepada anggota DPRD INHU yang aktif, agar tetap mengawasi penggunaan dana negara.

"Kepada anggota DPRD-INHU untuk tetap memonitoring penggunaan Anggaran Dana Negara, karena kami juga mencurigai akan adanya penggelondoran BANSOS kepada masyarakat INHU seperti pada PILPRES lalu. Untuk itu kami minta dengan tegas kepada Anggota DPRD aktif melakukan pengawasan anggaran agar Anggaran Negara tidak digunakan untuk kepentingan salah satu Paslon."tegasnya.

Baca juga: Tingkatkan Kompetensi Siswa Sebelum Magang, SMK Negeri 1 Benai Datangkan Guru Tamu

"Kepada KPU, Bawaslu, Aparat Penegak Hukum INHU juga kami himbau untuk menindak tegas setiap Paslon dan tim yang melanggar aturan pelaksanaan Pilkada Serentak."tambahnya dengan tegas.

Mardiono juga menegaskan kepada Paslon, tim sukses kami minta dengan tegas untuk tidak melakukan money politik dimasa kampanye dan menjelang pencoblosan nanti, KIPP terus bergerak untuk memantau pergerakan setiap Paslon dan semua tim sukses.

Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Siak Gelar Tabligh Akbar dan MUSYDA V, Teguhkan Peran Pemuda Negarawan

"Kami tegaskan kepada para calon bupati INHU untuk tidak melakukan money politik di masa kampanye. Kepada masyarakat Indragiri Hulu kami himbau untuk tidak menerima money politik dari setiap tim pemenangan Paslon, KIPP akan melaporkan si-pemberi dan si-penerima money poltik untuk diproses secara hukum,"tutup Mardiono.(***)

Home › Sorotan › KIPP Akan Membawa Keranah Hukum Si pemberi Dan Penerima Money Politik

Tolak Money Politik

KIPP Akan Membawa Keranah Hukum Si pemberi Dan Penerima Money Politik

Baca juga: Sebut Dosen Dan Guru Beban Negara, Presma UNRI Ego Prayogo Kecam Keras Pernyataan Sri Mulyani Mentri Keuangan RI

Baca juga: GPM-R Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa di Polda Riau: Bustamar Bantah Terkait Dugaan Perambahan Hutan

Baca juga: Gubernur Riau Wajib Evaluasi OPD yang Dinilai Langgar UU KIP

Baca juga: Dukung Terus Mengalir, Tokoh Riau Dukung Erisman Yahya Jadi Sekda Provinsi Riau: "Sosok yang Penuh Dedikasi dan Prestasi"

Baca juga: Tingkatkan Kompetensi Siswa Sebelum Magang, SMK Negeri 1 Benai Datangkan Guru Tamu

Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Siak Gelar Tabligh Akbar dan MUSYDA V, Teguhkan Peran Pemuda Negarawan

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

Diduga Terlibat Isu Titipan, Aktivis Gelar Aksi Demonstrasi di Depan Kejati Riau

Rp 46,5 Milyar Dana Aspirasi Syahrul Aidi untuk Bangunan Sekolah di Inhil

KPU Se-Riau Telah Selesaikan Sortir dan Lipat Surat Suara

Gelar Deklarasi Damai & Doa Bersama Pilkada Tahun 2024, Polsek Pujud Ajak Seluruh Elemen Sukses kan Pilkada 2024

Banyak Desa di Inhil Belum Masuk Mobil, Syahrul Aidi akan Minta Diprioritaskan Pembangunan oleh Pak Syamsuar