Home › Peristiwa › Anak-Kemenakan di Desa Batu Gajah Diminta Bersabar, Terkait Sawit di Konservasi PT PSPI

Anak-Kemenakan di Desa Batu Gajah Diminta Bersabar, Terkait Sawit di Konservasi PT PSPI

Jumat, 25 Oktober 2024 | 21:39 WIB,

Anak-kemenakan di lahan konservasi PT PSPI

KAMPAR, Tabloid Diksi - Sejak memperoleh Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) pada tahun 1998, PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (PT. PSPI) terus menghadapi berbagai masalah dalam mengelola lahan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Salah satu persoalan yang paling mencolok adalah sengketa lahan dengan PTPN V (sekarang PTPN IV Sub Holding Palmco), yang menanam kelapa sawit di wilayah yang termasuk dalam izin HPHTI PT. PSPI, khususnya di Desa Batu Gajah, Kecamatan Tapung.

Sengketa ini bermula pada tahun 2004-2005, ketika PTPN V mengelola lahan seluas 2.823 hektar yang berada di perbatasan antara Desa Batu Gajah, Kampar, dan Desa Kabun, Rokan Hulu. Perbatasan ini dibatasi oleh Sungai Batu Langkah dan Sungai Palembayan. Menurut Ninik Mamak Desa Batu Gajah, Suhaili Husein Datuk Mudo, lahan tersebut sepenuhnya di bawah hak ulayat kenegerian Desa Batu Gajah.

Baca juga: Senam Bersama WBP Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai Secara Rutin

Datuk Suhaili menyatakan bahwa terdapat lahan seluas 250 hektar milik hak ulayat kenegerian Desa Batu Gajah yang kini ditanami kelapa sawit di atas izin PT. PSPI. Ia meminta anak kemanakannya di Desa Batu Gajah untuk bersabar sambil menunggu penyelesaian masalah melalui musyawarah. Ia juga menegaskan bahwa hak-hak anak kemanakan akan dihormati sesuai hukum adat dan keadilan.

Namun, Datuk Suhaili mengingatkan bahwa penyelesaian masalah ini tidak mudah dan membutuhkan waktu. Ia juga berharap anak kemanakan menjaga martabat kesukuan dan tidak mempermalukan keluarga atau suku di hadapan publik.

Baca juga: Pernyataan Kontroversial DPRD Riau Tuai Kritik Balik dari KNPI

“Anak kemenakan tolong jaga marwah kesukuan dan tokoh kita sebab apapun pendapat yang merugikan kesukuan kita itu anak kemanakan seperti menepuk air didulang. Kalau tokoh kita dipermalukan seharusnya anak kemanakan menjaga dari pembicaraan orang lain,” tegasnya.

Sengketa Hukum dan Putusan Pengadilan

Baca juga: Mandala Foundation Hijaukan Riau, Aksi Nyata Lawan Deforestas

Persoalan ini menjadi lebih kompleks ketika Yayasan Riau Madani menggugat PTPN V atas pengelolaan kebun sawit di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Batu Gajah pada tahun 2013. Gugatan ini akhirnya dimenangkan oleh Yayasan Riau Madani pada tahun 2016, dengan putusan inkrah yang memerintahkan pengembalian areal sengketa sesuai fungsi hutan, yakni menebang kebun sawit dan menanami kembali dengan tanaman akasia.

Meskipun putusan hukum sudah jelas, PTPN V hingga kini belum melaksanakan keputusan tersebut. Hal ini memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk tokoh adat yang merasa kecewa atas ketidakpatuhan PTPN V terhadap hukum.

Baca juga: Firma Hukum Simanungkalit Huang Gelar Penyuluhan Hukum Gratis bagi 11 Kepala Desa di Siak Hulu

"Jangan memberikan contoh yang kurang baik kepada masyarakat dan negera ini, sudah berapa lama PTPN V mengambil untung hasilnya di atas izin PT. PSPI, jangan dipertontonkan kelakuan kurang baik itu ke muka umum," jelasnya.

Mereka mendesak agar Pengadilan Bangkinang segera mengeksekusi putusan yang tertunda sejak tahun 2019, sehingga lahan seluas 2.823 hektar tersebut dapat kembali ke negara.

Baca juga: 16 WBP Buddha di Lapas Narkotika Rumbai Terima Remisi Khusus Waisak 2025

Tokoh adat juga menyoroti tindakan DPRD Kampar yang mengajukan pengaduan terkait klaim tanah ulayat Persukuan Piliang Ganting ke Presiden Jokowi dan Menkopolhukam. Mereka menilai bahwa langkah ini tidak sesuai dengan proses hukum yang sudah berjalan dan seharusnya dihormati oleh semua pihak.

"Tidak benar lahan itu berada dalam hak ulayat suku Piliang Datuk Pandak, Bangkinang. Lahan itu murni 100 persen berada di dalam hak ulayat kenegerian desa Batu Gajah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar," terang datuk Suhaili.

Baca juga: Lapas Narkotika Rumbai Perkuat Strategi Peningkatan PNBP

"Lahan itu sudah lama proses hukumnya berjalan tidak mungkin bisa dibuat seperti yang terjadi di desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu,” jelas ninik mamak ini pada media.

Harapan Penyelesaian Melalui Musyawarah

Datuk Suhaili berharap, meskipun masalah ini rumit, anak kemanakan di Desa Batu Gajah tetap menjaga sikap sabar dan menjunjung tinggi martabat adat. Ia berjanji untuk berperan aktif dalam memediasi masalah ini demi memastikan hak-hak yang sah dari anak kemanakan dapat terpenuhi dengan adil dan sesuai dengan aturan adat serta hukum yang berlaku.

Baca juga: DPW GM Pujakesuma Riau Santuni Anak Yatim di Bulan Ramadhan

Home › Peristiwa › Anak-Kemenakan di Desa Batu Gajah Diminta Bersabar, Terkait Sawit di Konservasi PT PSPI

Anak-Kemenakan di Desa Batu Gajah Diminta Bersabar, Terkait Sawit di Konservasi PT PSPI

Baca juga: Senam Bersama WBP Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai Secara Rutin

Baca juga: Pernyataan Kontroversial DPRD Riau Tuai Kritik Balik dari KNPI

Baca juga: Mandala Foundation Hijaukan Riau, Aksi Nyata Lawan Deforestas

Baca juga: Firma Hukum Simanungkalit Huang Gelar Penyuluhan Hukum Gratis bagi 11 Kepala Desa di Siak Hulu

Baca juga: 16 WBP Buddha di Lapas Narkotika Rumbai Terima Remisi Khusus Waisak 2025

Baca juga: Lapas Narkotika Rumbai Perkuat Strategi Peningkatan PNBP

Baca juga: DPW GM Pujakesuma Riau Santuni Anak Yatim di Bulan Ramadhan

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

Ketua Komisi I DPRD Kampar Kritisi GM PTPN V dalam RDP Desa Gobah