Home › Peristiwa › Curiga Aliran Dana PI dan DBH Ratusan Miliar Digondol Bupati Rokan Hilir, Gemmpar Tuntut Kejati dan Polda Riau
Curiga Aliran Dana PI dan DBH Ratusan Miliar Digondol Bupati Rokan Hilir, Gemmpar Tuntut Kejati dan Polda Riau
Keterangan Foto: Ratusan masa Gemmpar saat aksi didepan gedung Kejaksaan Tinggi Riau, Rabu (11/9). TD/RH
PEKANBARU, Tabloid diksi - Aliansi Gerakan Mahasiswa Pemantau Riau (Gemmpar) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan Polda Riau untuk menangkap dan memeriksa Afrizal Sintong, Bupati Kabupaten Rokan Hilir, terkait dengan dana Participating Interest (PI) sebesar Rp488 miliar dan Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit sebesar Rp39 miliar. Dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan kampanye pemilihan legislatif (Pileg) anak kandung dan adik kandung Afrizal Sintong serta Pilkada kepala daerah. Rahman SE, Direktur Utama BUMD PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir, juga terlibat dalam kasus ini. Hal ini diungkapkan dalam pernyataan sikap pada Rabu, 11 September 2024.
Erlangga, SH, Koordinator Umum Gemmpar, menyatakan bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) harus memeriksa dan menangkap Bupati Rohil, Afrizal Sintong, terkait dugaan korupsi yang melibatkan empat masalah utama.
- Baca juga:
Pertama, Afrizal Sintong diduga menikmati dana PI sebesar Rp488 miliar dan DBH sebesar Rp39 miliar. Erlangga meminta Kejati dan Polda Riau untuk tidak mengabaikan kasus ini dan segera melakukan tindakan tegas.
Kedua, Gemmpar mendesak Kejati Riau dan Polda Riau untuk memeriksa dana swakelola dan proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir yang dikerjakan oleh Setiawan Tiek, calon wakil bupati Rokan Hilir yang berpasangan dengan Afrizal Sintong. Erlangga menjelaskan bahwa anggaran ratusan miliar rupiah dari tahun 2023-2024 harus diperiksa karena ada indikasi penyimpangan. Pembangunan Ruang Kelas Baru seharusnya dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikasi ahli infrastruktur, bukan oleh dinas pendidikan yang tidak memiliki sertifikasi tersebut.
Ketiga, Erlangga mendesak Kejati Riau dan Polda Riau untuk segera memeriksa pengadaan mobiler senilai puluhan miliar rupiah yang diduga tidak sesuai spesifikasi dan merugikan negara. Selain itu, dana DAK dan BOS yang digunakan untuk pengadaan mobiler diduga tumpang tindih dan berpotensi menyebabkan laporan kegiatan ganda serta kegiatan fiktif.
Keempat, Erlangga juga meminta Kejati dan Polda Riau untuk memeriksa proses RUPS BUMN yang dilakukan pada akhir masa jabatan Afrizal Sintong sebagai Bupati Rokan Hilir, padahal seharusnya dilakukan pada Januari 2024. Dividen yang seharusnya masuk ke APBD Murni diduga tidak memiliki payung hukum dan tidak diketahui peruntukannya. Erlangga menegaskan agar DPRD Rokan Hilir tidak menyetujui APBD-P jika penggunaan PI tidak jelas dan diduga kuat melanggar aturan untuk kepentingan pribadi Afrizal Sintong dan keluarganya.***
Komentar Via Facebook :