Home › Sorotan › Misteri Gudang Pengoplosan Gas 'Kebal Hukum' di Bekasi Barat Terungkap
Misteri Gudang Pengoplosan Gas 'Kebal Hukum' di Bekasi Barat Terungkap
Keterangan Foto: Ilustrasi, Pengoplosan Gas
BEKASI, Tabloid Diksi - Ditemukan adanya gudang gas di wilayah Bekasi Barat "diduga kebal hukum". Humas Polri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan tingginya harga eceran LPG 3kg di sejumlah daerah negeri Republik Indonesia ini. Nantinya, penyaluran LPG 3kg bakal dipangkas mengikuti distribusi seperti halnya distributor pupuk bersubsidi.
Menteri ESDM minta dievaluasi agar bisa diperpendek jalur distribusi LPG 3kg lebih panjang, kata Airlangga di Istana Merdeka Jakarta pada hari Kamis (tanggal 12 Oktober 2023).
- Baca juga:
Pada kesempatan yang sama, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan telah ada rencana untuk mengubah model distribusi LPG 3kg melalui keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Kepdirjen) Kementerian ESDM Nomor 99.K/MG.05/DJM/2023. Aturan yang telah diterbitkan hasil keputusan beberapa menteri dan disepakati oleh Presiden RI 1 Joko Widodo pada tanggal 28 Februari 2023 mendorong masyarakat untuk segera mendaftarkan diri ke basis data subsidi tepat, My Pertamina, untuk memperoleh akses pembelian LPG 3kg di agen pangkalan resmi.
Hasil investigasi awak media langsung ke lokasi gudang pengoplosan gas tersebut, Desa Tamansari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, ditengah sulitnya masyarakat mencari LPG 3kg yang kerap disebut gas melon, ditemukan banyaknya pengoplosan yang diduga dibekingi oleh aparat penegak hukum. Meskipun sering kali terjadi penggerebekan, baik dari APH maupun dari Polda Jabar, Mabes Polri, tetapi perbuatan pengoplosan tersebut masih berjalan, dengan salah seorang pengelola yang berinisial (J).
Menurut hasil keterangan warga setempat, kami merasa dirugikan dengan adanya praktik usaha pengoplosan gas ilegal, yang mana akan mengakibatkan kerugian negara dan kerugian masyarakat akibat kurangnya gas melon yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Limigas. Dan lagi, yang paling fatal, gas yang dioplos secara manual cenderung akan mengakibatkan kebocoran sampai menimbulkan ledakan.
Di tempat lain, kami minta tanggapan kepada Ketua LSM yang tidak mau disebutkan namanya. Dengan lantang beliau berkomentar terkait pengoplosan bahan bakar minyak dan gas yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas, merupakan tindak pidana kejahatan, dipidana 6 tahun dengan denda 60.000.000.000. Di UU Migas sendiri, tindak pidana penyuntikan atau pengoplosan Minyak dan Gas (Migas) yang disubsidi dari pemerintah melalui anggaran APBN maka bertentangan dengan Pasal 55 Migas, Pasal 54 UU Migas, Pasal 57 Ayat 2 Jo.
"Saya selaku Ketua LSM beserta jajaran akan melaporkan ke Dirjen Limigas supaya para oknum mafia migas agar diproses sesuai hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ini, sebab sangat jelas usaha tersebut sangat merugikan masyarakat menengah ke bawah."***
Komentar Via Facebook :