Home › Sorotan › BRK Syariah Nyatakan SKGR 1000Ha Kawasan Hutan Jadi Agunan

BRK Syariah Nyatakan SKGR 1000Ha Kawasan Hutan Jadi Agunan

Kamis, 20 Juni 2024 | 19:30 WIB,

Penulis : Redaksi

BRK Syariah Nyatakan SKGR 1000Ha Kawasan Hutan Jadi Agunan

Ilustrasi Hutan Dirambah

PEKANBARU, Tabloid Diksi – Pengakuan Humas kantor pusat BRK Syariah mengaku tanah seluas 1000 Ha terbit SKRG. Tanah ini sebagai objek jaminan atas kucuran dana pinjaman dengan nominal besar (rahasia_red).

Peristiwa ini terungkap lewat adanya jawaban atas aksi demo pada Rabu (19/6). Dimana Aliansi Mahasiswa Penyelamat Uang Negara (AMPUN) kembali gelar aksi unjuk rasa di depan kantor pusat Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Kota Pekanbaru.

Baca juga: Modus Pernyataan Orang Tua, MTs Negeri Dituding Jual LKS Rp 150 Ribu per Paket

Mereka menilai BRK Syariah bertindak diluar aturan saat mengabulkan pinjaman modal usaha tani yang diduga mengatasnamakan koperasi masyarakat.

Miris sekali, BRK Syariah diduga seperti memperbolehkan maling perusak kawasan (mafia tanah) lebih leluasa dengan menjadikan tanah kawasan hutan ini sebagai jaminan atau agunan.

Baca juga: Ketua PKM Hibah Bima Desta Andriani Sebut, Aquaponik Solusi Pemenuhan Protein Nabati dan Hewani Skala Rumahan

Dihadapan peserta aksi, Humas kantor pusat BRK Syariah mengaku, "bahwa diatas lahan 1000 hektar yang diagunkan telah terbit surat keterangan ganti rugi (SKGR) dan pihak bank tidak mengetahui permasalahan yang ada pada objek jaminan itu," melansir berita yang ditayangkan media online setelah demo berakhir.

Menanggapi persoalan lahan hutan kawasan di Rokan Hilir (Rohil) yang tergadai di bank tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Satgasus KPK Tipikor Provinsi Riau, angkat bicara.

Baca juga: Partisipasi Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada Riau Tak Capai Target

"Pemanfaatan HPK dibolehkan untuk kegiatan diluar kehutanan, tapi semua itu ada prosedurnya," ucap Kepala Divisi Investigasi pada lembaga Satgasus KPK Tipikor Provinsi Riau, J Anto, kepada jurnalis.

Anto menjelaskan, dalam penerbitan surat kepemilikan tanah mesti mengacu kepada peraturan perundang undangan kehutanan serta perizinan lainnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Baca juga: Selalu Aktif Perbaikan Jalan Yang Rusak Secara Swadaya, Pengendara Puji Pemerintah Sukajadi

Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK : 6612/menlhk-pktl/kuh/pla.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Riau.

Di wilayah Kecamatan Tanah Putih, Rokan Hilir terdapat 3 (tiga) jenis hutan kawasan yaitu, Hutan Produksi (HP), Hutan yang dapat di konversi (HPK) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Baca juga: Perjalanan Kasus Helen, Kuasa Hukum Tuntut Kejelasan Dalam Penanganan Hukum

Setelah ditelusuri ke instansi terkait, dari peta dan titik koordinat yang dihimpun jurnalis, dapat diketahui hamparan lahan-lahan yang menjadi agunan tersebut berada di dalam kawasan HPK.

Guna mengetahui bagaimana proses dan verifikasi pengajuan pinjaman modal usaha yang disetujui oleh BRK Syariah, baik itu mengenai keabsahan dokumen pendukung dan legalitas objek jaminan.

Baca juga: Defisit Anggaran Pekanbaru Memasuki APBD-P, Kinerja Wali Kota dan Ketua TPAD Terlibat?

Pada (19/6/24) pukul 14.09 wib, media lakukan upaya konfirmasi kepada BRK Syariah, melalui Ika Irawan selaku pihak Bagian Komunikasi. Namun yang bersangkutan belum merespon hingga berita ini terbit.***

Home › Sorotan › BRK Syariah Nyatakan SKGR 1000Ha Kawasan Hutan Jadi Agunan

BRK Syariah Nyatakan SKGR 1000Ha Kawasan Hutan Jadi Agunan

Baca juga: Modus Pernyataan Orang Tua, MTs Negeri Dituding Jual LKS Rp 150 Ribu per Paket

Baca juga: Ketua PKM Hibah Bima Desta Andriani Sebut, Aquaponik Solusi Pemenuhan Protein Nabati dan Hewani Skala Rumahan

Baca juga: Partisipasi Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada Riau Tak Capai Target

Baca juga: Selalu Aktif Perbaikan Jalan Yang Rusak Secara Swadaya, Pengendara Puji Pemerintah Sukajadi

Baca juga: Perjalanan Kasus Helen, Kuasa Hukum Tuntut Kejelasan Dalam Penanganan Hukum

Baca juga: Defisit Anggaran Pekanbaru Memasuki APBD-P, Kinerja Wali Kota dan Ketua TPAD Terlibat?

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

Vicry Pemuda Riau Soroti Sejumlah Kasus Hingga Terbakarnya Gedung BRK Syariah

BRK Syariah Diduga Rugikan Puluhan Miliar, Kejati Riau Enggan Buka Pihaknya

Alih Fungsikan Kawasan, Polda Riau Diminta Tangkap Petinggi BRK Syariah

Komplain Nasabah BRK Syariah Terkait Sering Tak Bisa Transaksi

Belasan Tahun Kedok Pinjaman Poktan Belasan Miliar Tak Tertagih