Home › Sorotan › GASS Singgung Rekam Jejak MA, Polda Riau: Penangguhan
GASS Singgung Rekam Jejak MA, Polda Riau: Penangguhan
Direktorat Reserse Kriminal dan Umum (Dirkrimum) Polda Riau melalui Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Hery M
PEKANBARU, Tabloid Diksi - Rekam jejak seorang Caleg inisial MA yang menuai keputusan menguntungkan dari Bawaslu Kampar terkait dugaan tindak pidana pelanggaran Pemilu 2024.
Peristiwa ini menjadi misterius dan membawa perhatian serius bagi Rinto RS, Ketua Umum LSM Gerakan Sungguh Suara Sejati (GASS).
-
"Kemarin menurut rekan media, JN dinyatakan diam tak mau buka suara saat pihak Bawaslu Kampar memeriksa dirinya. Itu yang disampaikan Kordiv Penanganan Pelanggaran Pemilu Kabupaten Kampar, Miki AB SH MH dikonfirmasi terkait dugaan keterlibatan Caleg MA oleh awak media," imbuhnya, Senin (4/3).
Memang, lanjut Rinto RS, hingga saat ini kita masih belum mendengarkan secara langsung keterangan JN salah satu Kepala Desa di Kecamatan Tambang.
-
"Namun selidik demi selidik, berdasarkan investigasi kita, ternyata oknum Caleg ini masih tersangkut perkara Pidana di Polda Riau," bebernya.
Hal ini kita peroleh dari rekam jejak dirinya dibeberapa media yang mengekpos terkait perkara dugaan penipuan dimana MA telah menjadi tersangka namun hingga saat ini melenggang diluar sel.
-
"Sekitar bulan Juni 2023 lalu, seorang pengacara pelapor mempertanyakan kejelasan status tersangka MA, pasalnya saat itu MA sudah 8 bulan sejak ditetapkannya tersangka justru tak ada upaya paksa pihak Polda Riau," bongkarnya.
Tepatnya, jelas Rinto RS, tertanggal 9 Mei 2023 lalu, mereka menyurati Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Direktur Kriminal Umum Polda Riau, Kabag Wasidik Polda Riau, Kabidkum Polda Riau.
-
"Mereka minta kepada Penyidik agar ada kepastian Hukum Terkait Laporan Polisi Nomor: TBL/383/VIII/2018/SPKT/POLDA RIAU atas Pelapor TS," bebernya.
Pada tahun 2015 lalu, Pelapor (Tandi Suheli) mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp.3.512.500.000 kepada MA untuk pelunasan pembelian tanah seluas 15 Ha di Desa Laksamana dan Desa Blading, Kabupaten Siak. Gunanya untuk pembangunan Pabrik Kelapa sawit (PKS), namun uang tersebut tidak diserahkan kepada pemilik tanah.
-
Berdasarkan laporan tersebut, Penyidik Ditreskrimum Polda Riau telah meningkatkan status pemeriksaan terhadap Laporan Pelapor dari tahap Penyelidikan menjadi Penyidikan.
Namun, pada tanggal 13 Agustus 2020 kemudian Penyidik Ditreskrimum Polda
Riau mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan. Dimana dalam isi SP2HP menerangkan Penghentian Penyidikan dikarenakan hasil gelar perkara menyatakan laporan tersebut bukan tindak pidana.
-
-
-
-
Kode Pers Info Iklan Tentang Pedoman Redaksi
tabloidDIKSI.com
Komentar Via Facebook :