Home › Hukum › Kejati Riau Tahan Direktur PT Tursania
Ratusan Juta Kemplang Pajak
Kejati Riau Tahan Direktur PT Tursania
Keterangan Foto: Press release Kejaksaan Tinggi Riau atas tersangka kasus pengemplang pajak, Direktur PT Tursania Nisa Bersaudara (TNB).
PEKANBARU, Tabloid Diksi - Kejaksaan Tinggi Riau menahan IAR, Direktur PT Tursania Nisa Bersaudara (TNB). IAR (45) telah melakukan perbuatan merugikan keuangan negara sebesar Rp394.769.525 dalam kasus pengemplangan pajak.
Penahanan dilakukan tahap II saat proses penyerahan tersangka dan barang bukti oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kamis (07/12/2023).
- Baca juga:
Sejatinya, PT TNB merupakan perusahaan yang bergerak di jasa pemasangan mesin dan peralatan industri yakni labour supply (jasa penyedia tenaga Kerja) dan pemasangan scaffolding. Kasus tunggakan pajak tersebut ditangani PPNS bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau.
Kepala Seksi Penuntutan Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau, Rudi Eryanto mengatakan, IAR selaku Wajib Pajak melalui PT TNB
tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak Januari hingga Desember 2019.
"Tersangka secara sadar dan sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah potong atau dipungut. Tindakan itu menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp394.769.525," terang Rudi didampingi Bambang Setiawan selaku Kabid Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Riau.
Dari kerugian negara yang ditimbulkan, IAR dijerat Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
"Ancaman hukumannya pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar," jelas Rudi.
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Riau, Bambang Setiawan menambahkan, penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang telah melanggar ketentuan perpajakan akan terus dilaksanakan.
Langkah itu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk menyetorkan pajaknya.
"Sekaligus memberikan efek jera (deterrent effect) baik kepada Wajib Pajak yang bersangkutan maupun kepada Wajib Pajak lainnya," ujarnya.
Bambang Setiawan menyebut, keberhasilan Kanwil DJP Riau dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan merupakan wujud koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Riau, Polda Riau, dan Kejati Riau.
Komentar Via Facebook :