Jakarta, Tabloid Diksi - HIPMA Inhu Jakarta secara aktif mendesak Kejaksaan Agung untuk mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Yopi Arianto dan rekan-rekannya dari PT. Duta Palma Group.

Aksi demonstrasi dilakukan dalam dua gelombang berturut-turut untuk memperingatkan terkait keterlibatan mantan Bupati Yopi Arianto dan Hendrizal yang terlibat dalam penerbitan surat izin lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit atas nama PT. Banyu Bening Utama. Hingga saat ini, status hukum terkait perizinan lokasi tersebut masih belum jelas.

• Baca juga: Berkontribusi Nyata Untuk Masyarakat, Mahasiswa KKN Universitas Hang Tua Pekanbaru Bangun Taman Tanaman Obat Di Desa Sialang Godang Pelalawan 

Ketua Umum HIPMA Inhu Jakarta Diah Rani Fitri, mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung dan memiliki keyakinan dalam upaya mereka untuk mengungkap kasus ini.

"Kami mengapresiasi kinerja Kejagung dan percaya akan kerjanya. Pada 20 November 2023 Senin, Yopi Arianto dijadwalkan menjadi saksi jam 14.00 WIB, diikuti oleh pemeriksaan Hendrizal pada 22 November 2023 Rabu, begitupun dengan saksi-saksi lainnya," sebut Diah, Selasa (28/11).

• Baca juga: Siswi SDN 001 Perhentian Luas Raih Peringkat I (Pertama) Lomba Bertutur Tingkat SD/MI Se Kuansing

Dalam siaran pers Nomor PR-1373/134/K.3/11/2023, Kejaksaan Agung mengumumkan pemeriksaan terhadap enam saksi terkait kasus tersebut. Mereka adalah HMS, mantan Kabag Pemerintahan Sekda Kabupaten Indragiri Hulu, S sebagai Pegawai Negeri Sipil, ZE yang merupakan Pensiunan PNS, HN juga Pensiunan PNS Kabupaten Indragiri Hulu, GMEM sebagai Wiraswasta, dan S sebagai pihak swasta.

"HIPMA Inhu Jakarta mendesak Kejagung untuk mempercepat penanganan kasus ini dan menegaskan bahwa yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," tegas Diah.

• Baca juga: Desak Bentuk Pansus, Cipayung Plus dan KNPI Riau Soroti Defisit Anggaran Rp1,76 Triliun

Sebagai penyambung lidah masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang sedang menempuh pendidikan di Jakarta, kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. 

"Kerugian perekonomian negara sekitar Rp100 triliun ini memerlukan keputusan serius dari Kejaksaan Agung. Kami berencana melakukan aksi jilid 3 mulai 1 Desember 2023 untuk menunjukkan keengganan kami agar Kejaksaan Agung menindak kasus ini hingga tuntas."

• Baca juga: DPK ALUN Desak ESDM Riau Tindak Tambang Ilegal dan Perusahaan Penadah Tanah Urug

Kami akan melanjutkan aksi setiap hari, sebagai bentuk perlawanan kami untuk menjaga keadilan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. "Karena jika dibiarkan, negara kita akan hancur," tutupnya. ***