Home › Hukum › Kejari Kuansing Temukan Titik Terang Unsur PidanaÂ
Saksi Kunci Kasus IGD RSUD Wafat
Kejari Kuansing Temukan Titik Terang Unsur PidanaÂ
Keterangan Foto: RSUD Teluk Kuantan
TELUKKUANTAN || Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuantan Singingi (Kuansing) mengklaim sudah menemukan titik terang unsur pidana perbuatan melawan hukum (PMH), di penyidikan kasus IGD RSUD Teluk Kuantan.
Disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuansing Nurhadi Puspandoyo didampingi Kasi Intel Rozi Juliantono di kantor Kejari Kuansing beberapa hari yang lalu. Menurutnya pihak penyidik akan merampungkan kasus sebelum pergantian tahun 2024.
- Baca juga:
Pihaknya juga mengklaim dalam penelusuran kasus IGD RSUD itu penyidik tidak begitu menemukan kesulitan meski salah satu saksi kunci di kasus ini telah meninggal dunia. Dalam minggu ini, penyidik akan memeriksa pihak asuransi PT RSW sebagai saksi dalam penyidikan temuan BPK terkait pembayaran jaminan pelaksanaan pekerjaan IGD RSUD Teluk Kuantan.
Berdasarkan rekomendasi temuan BPK, kata Kasi Intel bahwa perusahaan asuransi itu harus membayarkan atau menyetorkan uang jaminan pelaksanaan pekerjaan untuk proyek tersebut.
Sebelumnya Kajari Kuansing Nurhadi mengungkapkan, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dianggap mengetahui jalannya persoalan di proyek tersebut. Termasuk memeriksa pihak Pejabat RSUD kala itu yang dikira bertanggung jawab, dalam teknis terlaksananya proyek itu, seperti Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) hingga Direktur RSUD.
''Untuk PPTK dan direkturnya sampai dua kali kita periksa. Karena untuk pendalaman,'' kata Nurhadi.
Tak hanya itu, mantan Kajari Kaur Bengkulu ini juga menyebut, tidak tertutup kemungkinan saksi saksi seperti PPTK dan direktur akan dipanggil kembali, jika materi pemeriksaan untuk kesimpulan dianggap kurang oleh penyidik.
''Kalau dirasa kurang dalam pemeriksaan materi ya bisa dipanggi lagi,'' ujarnya.
Diketahui, sewaktu pembangunan IGD RSUD Telukkuantan, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kuansing saat ini Aswandi, berperan selaku PPTK dalam kegiatan tersebut, sehingga kejaksaan merasa perlu memanggil yang bersangkutan.
Proyek pembangunan IGD RSUD Teluk Kuantan, dikerjakan oleh PT Andika Utama (AU) dengan anggaran Rp7,2 miliar. Namun pihak rekanan tak bisa menyelesaikan pekerjaan. Lalu pelaksanaan proyek di perpanjang 50 hari. Hingga batas waktunya, ternyata pengerjaan tak juga bisa diselesaikan.
Hasil opname terakhir di tahun 2020, pekerjaan hanya mampu diselesaikan 97 persen.
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan sudah diputus, namun jaminan pelaksanaan tidak bisa diambil. Adapun jaminan pelaksanaan baru tuntas dibayar oleh pihak asuransi, sebesar Rp363.827.800 pada tanggal 31 Merat 2023.
Komentar Via Facebook :