Home › Ekonomi › Pajak Tempat Hiburan Malam Naik 45 Persen
Realisasi Amanat Undang-undang
Pajak Tempat Hiburan Malam Naik 45 Persen
Keterangan Foto: Anggota Pansus DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid.
PEKANBARU, Tabloid Diksi - Finalisasi pembahasan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah sudah masuk pada tahapan akhir. Melalui rumusan matang Pansus DPRD Pekanbaru.
Selentingan informasi dari Pansus DPRD Kota Pekanbaru, untuk tahun depan 2024, Pajak Tempat Hiburan Malam (THM) dari 30 persen sebelumnya akan dinaikkan menjadi 45 persen.
- Baca juga:
Anggota Pansus DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid menyampaikan, sebelumnya dalam pembahasan pansus, sektor parkir yang mengalami perubahan terkait soal retribusi. Kali kali ini sektor Pajak THM yang akan mengalami perubahan.
”Sekarang kan pajak hiburan malam masih 30 persen. Nantinya di perda baru naik jadi 45 persen,” kata Muhammad Isa kepada wartawan, Kamis (12/10).
Namun begitu, disampaikannya lagi, kenaikan ini masih terus didalami sampai benar-benar fix. ”Pansus masih terus mendalami masalah kenaikan pajak ini,” papar Isa.
Soal tempat hiburan malam ini, Isa katakan pansus belum menjelaskan secara rinci. Namun pansus memaparkan, bahwa di amanat UU yang baru, untuk kenaikan pajak hiburan malam ini diperbolehkan dari angka 40 persen hingga 75 persen.
”Tapi yang pasti, kenaikan pajak ini untuk PAD kita. Ini nanti berlaku mulai 5 Januari 2024. Tidak hanya di Kota Pekanbaru, tapi di seluruh Indonesia, dengan masing-masing perda setempat. Kalau kami maksimal itu mungkin 45 persen naiknya,” ungkapnya lagi. Dipaparkan juga, untuk pajak dan retribusi lainnya, seperti pajak restoran dan rumah makan, retribusi sampah dan lainnya, tidak berubah dari yang ada sekarang.
Untuk diketahui, Pansus DPRD menargetkan Ranperda Pajak dan Retribusi ini disahkan sebelum akhir tahun 2023. Sedangkan amanat UU-nya, pengesahan Ranperda Pajak dan Retribusi yang kini disatukan dalam satu payung regulasi, selambat-lambatnya akhir Desember 2023 nanti. Ditegaskan lagi, jika melebihi batas waktu, maka daerah yang memungut pajak dan retribusi, termasuk pungutan liar (pungli).
”Kita DPRD Pekanbaru sendiri sudah menetapkan tahapan paripurna ranperda ini, Jumat 13 Oktober 2023 adalah paripurna laporan pansus untuk menyampaikan hasil kerjanya selama ini,” tutur Muhammad Isa Lahamid, Anggota Pansus DPRD Pekanbaru.
Komentar Via Facebook :