Home › Sorotan › APMARI Desakan Penyelidikan Cepat Kasus Kecelakaan Kerja
Geruduk Gedung PT BSP
APMARI Desakan Penyelidikan Cepat Kasus Kecelakaan Kerja
Istimewa
PEKANBARU, Tabloid Diksi - Aliansi Perjuangan Mahasiswa Riau (APMARI) lakukan aksi unjukrasa di SDM Kantor SKK Migas PT. BUMI Siak Pusako (BSP) (Surya Dumai) Jalan Jendral Sudirman, Kota Pekanbaru, Jum'at (16/06/2023) sekira Pukul 14.30 WIB.
Massa yang berjumlah kurang lebih 50 Massa itu menuntut Disnaker Kabupaten Siak, Disnaker Provinsi Riau dan aparat Hukum segera mempercepat Proses Penyidikan kasus Kecelakaan kerja yang terjadi di PT BSP.
- Baca juga:
Kordinator Lapangan (Korlap) unjukrasa APMARI, Feri Juliardy menegaskan PT BSP harus bertanggung jawab atas nyawa yang sudah menghilang saat sedang bekerja di PT BSP beberapa waktu yang lalu.
"Untuk bapak - bapak yang terhormat yang ada didalam gedung Surya Dumai jangan hanya duduk diam, Kalian harus bertanggung jawab atas meninggalnya Karyawan PT BSP yang mengalami kecelakaan kerja, tidak ada yang lebih berharga dibandingkan nyawa manusia, dan kami meminta Disnaker Kabupaten Siak, Disnaker Provinsi Riau dan Aparat Hukum segera melakukan Proses Penyidikan sesuai dengan aturan yang ada,"tegas Feri Juliardy pada Orasinya, Jum'at (16/06/2023).
Humas atau Perwakilan PT BSP, Muhammad Salman Hayatullah yang datang turun menemui massa unjukrasa, mengatakan proses penyidikan sedang berlangsung dan pihak PT BSP sedang mendalami penyebab kecelakaan kerja yang terjadi di PT BSP.
"Terimakasih atas aspirasi kawan - kawan dari APMARI, saya mewakili pihak PT BSP terkait adanya peristiwa kecelakaan kerja di PT BSP, saat ini kami juga sedang mendalami penyebab terjadinya Kecelakaan Kerja tersebut, kita sudah berkordinasi dengan pihak Aparat untuk melakukan penyidikan lebih dalam lagi, selain itu, PT BSP juga telah menemui keluarga para korban, untuk memberikan santunan dan rasa tanggung jawab kita terhadap keluarga mereka,"kata Muhammad Salman Hayatullah, Humas PT BSP kepada media
Selain itu, APMARI juga melayangkan 6 tuntutan kepada PT BSP yakni :
1. Meminta SKK Migas Disnaker Siak, Disnaker Provinsi Riau serta Aparat Hukum untuk mempercepat proses penyelidikan kasus kecelakaan kerja yang terjadi di PT BSP.
2. Meminta Bupati Siak selaku pemegang saham terbesar PT BSP agar lebih Profesional dan bijak dalam menjalankan dan mengawasi PT BSP.
3. Meminta kepada para pemegang saham untuk mendukung pemilihan dan penempatan untuk personil yang menjabat di PT BSP yang kredibilitas dan Profesional jangan hanya berdasarkan kedekatan saja.
4. Meminta pemegang saham yang tergabung dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dan komisariat utama PT BSP untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada Dirut dalam melaksanakan tgas dan fungsi sebagai Dirut di PT BSP.
5. Meminta Dirut PT BSP untuk mengevaluasi kinerja internal terutama HSSE PT BSP ke arah lebih baik.
6. Mendesak pemegang saham terbesar yakni Bupati Siak dan pemegang saham lainnya melalui Dirut untuk mencopot Kepala Teknik (GM) dan jajaran yang terlibat dalam kelalaian yang berakibatkan kecelakaan kerja sebagai bentuk tanggung jawab atas jabatan sesuai UU 11 tahun 1979.
Selanjutnya, Dari pantauan media dilokasi, Unjukrasa berlangsung tertib dan damai sampai massa membubarkan diri.
ChatGPT
APMARI Geruduk Gedung PT BSP (Surya Dumai), Tuntut SKK Migas, Disnaker Riau Percepat Penyidikan Kasus Kecelakaan Kerja
PEKANBARU - Aliansi Perjuangan Mahasiswa Riau (APMARI) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor SDM SKK Migas PT. BUMI Siak Pusako (BSP) (Surya Dumai) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, pada Jumat (16/06/2023) pukul 14.30 WIB.
Massa yang berjumlah kurang lebih 50 orang menuntut Disnaker Kabupaten Siak, Disnaker Provinsi Riau, dan aparat hukum untuk segera mempercepat proses penyidikan kasus kecelakaan kerja yang terjadi di PT BSP.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi unjuk rasa APMARI, Feri Juliardy, menegaskan bahwa PT BSP harus bertanggung jawab atas nyawa yang hilang akibat kecelakaan kerja yang terjadi beberapa waktu yang lalu.
"Feri Juliardy dalam orasinya pada Jumat (16/06/2023) menyatakan, 'Para tamu terhormat yang berada di gedung Surya Dumai, jangan hanya diam. Anda harus bertanggung jawab atas kematian karyawan PT BSP yang mengalami kecelakaan kerja. Tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa manusia. Kami meminta Disnaker Kabupaten Siak, Disnaker Provinsi Riau, dan aparat hukum untuk segera melakukan proses penyidikan sesuai dengan peraturan yang ada.'"
Humas atau perwakilan PT BSP, Muhammad Salman Hayatullah, turun untuk menemui massa aksi unjuk rasa dan menyatakan bahwa proses penyidikan sedang berlangsung. Pihak PT BSP sedang menyelidiki penyebab kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan tersebut.
"Muhammad Salman Hayatullah, Humas PT BSP, mengatakan kepada media, 'Terima kasih atas aspirasi dari rekan-rekan APMARI. Saya mewakili PT BSP dalam menghadapi kejadian kecelakaan kerja di perusahaan kami. Saat ini, kami juga sedang menyelidiki penyebab kecelakaan kerja tersebut. Kami telah berkoordinasi dengan aparat untuk melakukan penyidikan yang lebih mendalam. Selain itu, PT BSP juga telah menemui keluarga korban untuk memberikan santunan dan tanggung jawab kepada mereka.'"
Selain itu, APMARI juga mengajukan enam tuntutan kepada PT BSP, yaitu:
Meminta SKK Migas Disnaker Siak, Disnaker Provinsi Riau, dan aparat hukum untuk mempercepat proses penyelidikan kasus kecelakaan kerja di PT BSP.
Meminta Bupati Siak selaku pemegang saham terbesar PT BSP untuk lebih profesional dan bijak dalam menjalankan dan mengawasi perusahaan.
Meminta para pemegang saham untuk mendukung pemilihan dan penempatan personel di PT BSP berdasarkan kredibilitas danprofesionalisme, bukan hanya berdasarkan kedekatan.
Meminta pemegang saham yang hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dan komisariat utama PT BSP untuk memberikan dukungan penuh kepada Direktur Utama dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Direktur Utama di PT BSP.
Meminta Direktur Utama PT BSP untuk melakukan evaluasi kinerja internal, terutama dalam hal HSSE PT BSP, dan berusaha menuju perbaikan yang lebih baik.
Mendesak pemegang saham terbesar, yaitu Bupati Siak, dan pemegang saham lainnya melalui Direktur Utama untuk mencopot Kepala Teknik (GM) dan jajaran yang terlibat dalam kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan kerja, sebagai bentuk tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1979.
Selanjutnya, dari pantauan media di lokasi, unjuk rasa berlangsung tertib dan damai hingga massa membubarkan diri.**
Komentar Via Facebook :