Home › Hukum › Penebangan Hutan Tanpa Izin di Tapanuli Utara Mengancam Keselamatan Warga, Bupati di Kritik Tidak Peduli dengan Lingkungan
Penebangan Hutan Tanpa Izin di Tapanuli Utara Mengancam Keselamatan Warga, Bupati di Kritik Tidak Peduli dengan Lingkungan
Keterangan Foto: Hutan alam seluas 76,51 hektar di Desa Hutaraja Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara
Tapanuli Utara, Tabloid Diksi - Hutan alam seluas 76,51 hektar di Desa Hutaraja Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumut), yang berada dalam kawasan hutan produksi blok pemanfaatan No. 522/380.a/KPH-XII.3/2019 dan No. 011/KTH-DIL/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, dibabat oleh pengusaha meskipun mendapat perlawanan dari warga.
Menurut warga Berbaur Situmeang, pengusaha hanya melakukan penebangan berdasarkan surat dukungan dengan alasan melakukan pemugaran dan pembukaan jalan Raja Naipospos di Dolok Imun. "Kita duga pengusaha itu tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR), bahkan dalih memugar makam namun kayu besar ditebang dan diduga diperdagangkan," katanya.
- Baca juga:
Alasan pembabatan hutan yang berdiameter 30 Up ke atas ini ditentang warga, sebab warga tiga desa Sibaragas, yaitu Desa Lumban Tonga Tonga, Desa Hutaraja, dan Desa Hasundutan takut bukit Dolok Imun longsor.
Untuk menghentikan pengusaha Maya Maria Situmorang, warga telah melaporkan ke Polres Tapanuli Utara dan telah menyurati Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, namun sampai saat ini laporan warga tersebut belum ditanggapi.
"Bukit itu sudah gundul, kami khawatir longsor ke perkampungan di bawahnya," kata Situmeang.
Laporan warga tersebut disampaikan oleh dua desa yaitu warga Desa Hutaraja Hasundutan dan Desa Lumban Tonga Tonga pada tanggal 13 Maret 2023.
Sebelumnya, pihak UPT KPH XII Wilayah Tarutung telah menghentikan penebangan kayu alam ini, namun aksi pengusaha ini terus berlanjut. "Penghentian penebangan ini dengan No surat 522/60/KPH-XII.3/2023 tanggal 15 Februari 2023. Surat ini ditandatangani oleh kepala UPT Merry Carolina S.Hut".
Sebelumnya, warga pernah menghubungi Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan untuk melaporkan penebangan liar itu, namun Bupati tersebut tidak bertindak dan malah menyarankan warga "masyarakat bisa menghentikan sendiri kalau sudah merusak lingkungan mereka, apalagi tidak ada izin." Hanya itu jawaban yang diberikan oleh Bupati Nikson tanpa melakukan tugasnya sebagai Kepala Daerah untuk memerintahkan Dinas Kehutanan menghentikan kegiatan itu.
Terkait dengan tidak adanya tindakan dari pihak berwenang terhadap pengusaha yang melakukan penebangan hutan secara ilegal, aktivis lingkungan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Tapanuli Utara, Haris Harahap, mengkritik sikap Bupati Tapanuli Utara, Nelson Nababan, yang dinilai tidak peduli terhadap lingkungan.
“Kami kecewa dengan sikap Bupati Taput, yang seharusnya menjaga lingkungan tapi malah tidak peduli dengan tindakan pengusaha yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat,” ujar Haris.
Haris juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal dan memperjuangkan hak-hak masyarakat serta menjaga lingkungan hidup dari tindakan yang merugikan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melaporkan tindakan ilegal yang merusak lingkungan kepada pihak berwenang.
Hutan alam merupakan aset yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan hutan yang baik dan benar agar dapat memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak lingkungan. Dalam hal ini, peran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup.
Sampai saat ini, belum ada kabar mengenai tindakan apa yang akan diambil oleh pihak berwenang terhadap pengusaha yang melakukan penebangan hutan secara ilegal tersebut. Namun, diharapkan bahwa pihak berwenang dapat segera mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup serta memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terdampak.**
Komentar Via Facebook :