Home › Sorotan › Pelanggaran Hukum: Anggota DPRD Siak Fraksi Golkar Diduga Terlibat Peron Sawit Ilegal di Lahan Konsesi
Pelanggaran Hukum: Anggota DPRD Siak Fraksi Golkar Diduga Terlibat Peron Sawit Ilegal di Lahan Konsesi
Sketsa Lokasi
Siak, Tabloid Diksi - Diduga Oknum DPRD Kabupaten Siak memiliki Bangunan Ilegal Peron Sawit yang berdiri di Lahan Konsesi atau Badan Milik Negara (BMN) di Desa Minas Barat, Kabupaten Siak, Riau. Anggota DPRD Kabupaten Siak yang diduga sebagai pemilik Peron Sawit ilegal tersebut inisial (JP), anggota DPRD Siak dari Fraksi Golkar.
Dari hasil penelusuran dan data yang berhasil dihimpun oleh tim media group Tabloid Diksi, dari berbagai sumber, Peron Sawit yang diduga milik JP berjumlah 3 Peron Sawit di Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Peron Sawit tersebut masuk ke areal lahan milik BMN yang memiliki alih hak pengelolaan (AHK) atas Penyediaan Hasil Hutan Rakyat (PHR).
- Baca juga:
Salah satu warga yang tinggal di sekitar Peron Sawit ilegal tersebut membenarkan adanya bangunan itu. "Iya bang, benar di sini ada Peron Sawit, kalau gak salah yang punya Pak Jondris Pakpahan, anggota DPRD Kabupaten Siak," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, JH membangun Peron Sawit ilegal tersebut pada tahun 2019. Ia diduga melanggar ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan BMN dan Perhutanan Sosial (PS), serta melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Penyediaan Hasil Hutan Rakyat.
Pengamat sosial politik, Dr. Andree Armilis, MA, M.Phil., menyebut tindakan yang dilakukan oleh JH sebagai pemilik Peron Sawit ilegal itu merupakan penyalahgunaan wewenang. "Detournement de pouvior atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Jondris Pakpahan jelas menguntungkan dirinya sendiri dengan melanggar kepentingan umum. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman akibat mutu intelektual yang rendah," ujar Andree saat dihubungi oleh tim media network Tabloid Diksi.
Andree menjelaskan bahwa oknum legislatif sering menafsirkan "hak imunitas" sebagai kebebasan untuk berlaku apa saja hingga tindakan melawan hukum. Padahal, hak imunitas tersebut hanya untuk lingkup perlindungan mereka dalam menjalankan fungsi legislatif. "Pejabat-pejabat yang bertindak semaunya ini sudah saatnya dilawan oleh aparat hukum dengan kuasa penegakan hukumnya, dan oleh masyarakat dengan hukuman sosial politik dengan memasukkan mereka dalam daftar hitam orang-orang yang tidak akan diberi mandat rakyat lagi pada pemilu yang sudah di depan mata," tambahnya.
Menurut Andree, aparat hukum harus berani mengambil langkah tegas untuk menghadirkan keadilan faktual sekaligus perasaan keadilan di tengah masyarakat. Apalagi, status lahan milik negara dan di atasnya berada aset strategis dan vital. "Saya dengar informasi Peron Sawit tersebut berada dekat powerline dan pipa PHR.*
Komentar Via Facebook :