Home › Politik › Kasus RAPP Tak Cukup Cabut Izin, Legislator Gerinda Minta Audit Kerugian Negara
Kasus RAPP Tak Cukup Cabut Izin, Legislator Gerinda Minta Audit Kerugian Negara
Keterangan Foto: Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Kamrussamad. Dok DPR RI
JAKARTA, Tabloid Diksi - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, mendesak pemerintah segera melakukan penghitungan terhadap potensi kerugian negara menyusul pengambilalihan kembali lahan konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
Politisi Gerindra yang juga menjabat Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) itu menilai, penghitungan perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri dugaan praktik penyimpangan dalam aktivitas bisnis perusahaan.
- Baca juga:
Menurut Kamrussamad, sejumlah aspek yang perlu diperiksa meliputi dugaan under invoicing, penggelapan pajak, praktik transfer pricing, hingga dampak kerusakan lingkungan serta perubahan tatanan sosial dan budaya masyarakat adat.
"(Kami) mendesak pemerintah segera menghitung kerugian negara dari praktik under invoicing, penggelapan pajak, transfer pricing, kerusakan ekosistem lingkungan, kerusakan tatanan sosial dan budaya masyarakat adat," kata Kamrussamad dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil alih kembali lahan konsesi PT RAPP seluas sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau.
Langkah tersebut menyusul pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Kamrussamad juga menyoroti struktur pengendalian korporasi RAPP yang menurutnya berpusat di Singapura, meskipun kegiatan produksi dan operasional perusahaan berlangsung di Indonesia.
"Meskipun pabrik, lahan, dan operasional lapangan PT RAPP sepenuhnya beroperasi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Indonesia dan berbadan hukum Indonesia (PT), namun pusat kendali korporasi dan strategi globalnya berada di Singapura. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memajukan NKRI jauh dari semangat pendiri bangsa," ungkapnya.
Di sisi lain, Kamrussamad meminta pemerintah tidak mengabaikan dampak kebijakan tersebut terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat yang selama ini memiliki keterkaitan dengan aktivitas perusahaan.
Ia mengingatkan agar nasib karyawan, pekerja, pemasok bahan baku (supplier), serta mitra usaha turut menjadi perhatian dalam proses pengambilalihan pengelolaan lahan.
"Kami mengingatkan agar pemerintah memitigasi risiko nasib karyawan, pekerja, supplier, mitra bisnis RAPP agar memastikan keberlangsungan bisnis tersebut dalam kendali negara tetap stabil," jelasnya.
Satgas PKH Temukan Sejumlah Dugaan Pelanggaran
Sebelumnya, Satgas PKH kembali melakukan penertiban terhadap sejumlah perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan bahwa terdapat dua perusahaan yang menjadi sasaran penertiban, yakni PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi dan PT RAPP di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.
Barita mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi kawasan hutan sesuai peruntukannya sekaligus memperbaiki tata kelola kehutanan nasional.
"Langkah penertiban merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan sekaligus memperbaiki tata kelola hutan agar kembali sesuai dengan fungsi dan peruntukannya," kata Barita, Jumat (20/11/2026).
Dalam penanganan PT GSL, Satgas PKH menemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit yang tidak memiliki kebun tersebut membeli dan mengolah tandan buah segar (TBS) yang diduga berasal dari aktivitas perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan.
Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mendorong perluasan perambahan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan agar proses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 32 hektare ditolak dan penguasaan lahan dikembalikan kepada Satgas PKH.
PBPH RAPP Dicabut, Ini Temuan Satgas PKH
Sementara itu, terhadap PT RAPP yang terafiliasi dengan Grup Royal Golden Eagle (RGE) milik pengusaha Sukanto Tanoto, pemerintah menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin PBPH.
Keputusan tersebut tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 dengan luas areal perizinan mencapai 338.536 hektare.
Berdasarkan hasil penertiban Satgas PKH, sejumlah temuan menjadi dasar tindakan pemerintah. Di antaranya, kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, pembukaan lahan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.
Pengambilalihan lahan tersebut kini menjadi perhatian publik, terutama terkait langkah lanjutan pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan, pemulihan lingkungan, serta kepastian nasib masyarakat dan pekerja yang selama ini bergantung pada aktivitas ekonomi perusahaan.






Komentar Via Facebook :