Home › Politik › DPR Minta Perhutani Berdayakan Warga Ikut Menjaga Kelestarian Hutan
DPR Minta Perhutani Berdayakan Warga Ikut Menjaga Kelestarian Hutan
Keterangan Foto: Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
SEMARANG, Tabloid Diksi - Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad, menilai pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan menjadi salah satu kunci penting dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sepanjang 2026 hingga Oktober, tercatat sebanyak 1.289 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.001,67 hektare. Akibatnya, kerugian ditaksir mencapai Rp15,78 miliar.
- Baca juga:
Dorongan tersebut disampaikan Achmad menyusul tingginya angka kebakaran hutan berdasarkan paparan Perum Perhutani dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/11/2026).
Khusus di Jawa Tengah, tercatat 356 kejadian kebakaran yang menghanguskan 1.886,01 hektare lahan dengan total kerugian mencapai Rp4,6 miliar. Sementara itu, kerusakan terluas terjadi pada vegetasi rimba campur seluas 2.858,05 hektare, disusul tanaman jati 847,60 hektare dan pinus 767,51 hektare.
Achmad menilai, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah dan petugas pemadam kebakaran. Meski Perum Perhutani telah melibatkan 24.107 personel Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam regu pemadam, keterlibatan masyarakat perlu diperkuat agar lebih aktif menjaga kawasan hutan.
“Bagaimana kerja sama antara pengelola kawasan dengan masyarakat di kawasan hutan itu?” ujar Achmad.
Menurutnya, pola penanganan yang selama ini berjalan cenderung membuat masyarakat menganggap kebakaran hutan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Padahal, peran aktif warga sangat penting untuk mencegah dan mengantisipasi kebakaran sejak dini.
“Sekarang umumnya masyarakat kita, seolah kebakaran itu sudah urusan pemerintah. Asal terjadi kebakaran di hutan, mereka menganggap itu bukan tanggung jawab mereka,” kritiknya.
Lebih lanjut, Achmad menekankan pentingnya memberikan manfaat ekonomi dari kawasan hutan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dengan begitu, warga tidak hanya dilibatkan dalam penanganan kebakaran, tetapi juga memiliki kepentingan langsung untuk menjaga kelestarian hutan.
“Nah bagaimana ke depan, kita kerja sama dengan masyarakat hutan itu, dengan cara memanfaatkan hutan itu bagi kehidupannya, sehingga ada rasa memiliki di diri mereka,” tegasnya.
Ia menyayangkan apabila keberadaan kawasan hutan belum memberikan manfaat ekonomi yang memadai bagi kehidupan masyarakat sekitar. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi warga harus menjadi bagian dari strategi pengelolaan hutan sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Kalau sekarang kan, hutan ada tapi tidak diberikan kehidupannya kepada warga sekitar,” lanjut Achmad.
Achmad meyakini, ketika masyarakat memiliki keterikatan ekonomi dengan kawasan hutan, kesadaran untuk menjaga kelestariannya akan tumbuh secara mandiri. Bahkan, masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam mengawasi kawasan hutan sekaligus mendeteksi potensi kebakaran lebih cepat.
“Sehingga kita tidak perlu repot, 24 jam mengawasi hutan itu, masyarakat tempatan sendiri yang mengawasi hutan itu karena kebutuhannya ada di situ,” terangnya.
Karena itu, Achmad mendorong Perum Perhutani membangun pola pengelolaan hutan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra sekaligus bagian penting dari upaya perlindungan kawasan. Melalui pemberdayaan ekonomi dan keterlibatan aktif warga, pencegahan karhutla diharapkan tidak lagi hanya bergantung pada pengawasan pemerintah, tetapi juga tumbuh dari kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan sebagai sumber penghidupan mereka. ***






Komentar Via Facebook :